Headline

Prinsip Pembahasan APBD Dilanggar


Dikebut Empat Hari, Publik tak Diberi Peluang Beri Masukan

MAKASSAR, BKM — Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) menjadi APBD pokok tahun 2020 hanya berlangsung empat hari. Efektif dimulai 25 November. Berikutnya digelar rapat pembahasan di pimpinan dewan dan badan anggaran (banggar) pada 28 November.
Akhirnya, dewan dan tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) Sulsel menemui kata sepakat. Selanjutnya digelar rapat paripurna penetapan APBD pokok tahun 2020 pada Jumat malam (29/11).
Apakah pembahasan yang hanya menggunakan empat hari ini menghasilkan APBD yang berkualitas? Wakil Ketua DPRD Sulsel Darmawangsyah Muin mengakui hal itu. Hanya saja, legislator Partai Gerindra ini tidak sependapat jika pembahasan memakan waktu yang lama, karena berdampak pada adanya pemangkasan anggaran.
“Kalau dewan dan pemprov masing-masing bersikukuh, pastilah masyarakat di Sulsel yang akan menderita kerugian, karena pembangunan yang tidak bisa berjalan sesuai harapan,” ujar Darmawangsyah Muin, Sabtu (30/11).
Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Makassar Musaddaq, menjelaskan pembahasan APBD sudah punya jadwal yang diatur secara sistematis dan detail. Ketika pembahasan dilakukan secara cepat, dipastikan jika ada prinsip-prinsip penyusunan APBD yang dilanggar.
“Ketika teman-teman di DPRD itu mengabaikan (jadwal) dan kemudian membahas (APBD) secara cepat, maka dipastikan bahwa di situ ada prinsip-prinsip penyusunan APBD yang dilanggar,” ungkapnya ketika dihubungi BKM, Minggu (1/12).
Musaddaq mengatakan, prinsip.yang dilanggar tersebut di antaranya ketepatan waktu pembahasan. Kemudian tidak memberi ruang kepada publik untuk memberikan masukan terhadap penyempurnaan. Selain itu, juga mengabaikan penyusunan waktu untuk publikasi .
Dia melihat, pembahasan APBD Sulsel hingga saat ini belum beranjak dari pola-pola tradisional. Transparansi alias keterbukaan sesuai komitmen Gubernur Sulsel HM Nurdin Abdullah belum dilaksanakan secara maksimal.
Padahal, tambah dia, Sulsel sudah punya Perda Transparansi, Partisipasi, dan Akuntabilitas (TPA).
“Bagaimanami kabarnya perda itu? Digodok dan dibuat menggunakan uang rakyat, namun tidak dilaksanakan secara baik,” ungkapnya.
Dia menambahkan, harapan bersama, terutama kelompok-kelompok masyarakat sipil, media massa dan lainnya, proses pembahasan APBD dilaksanakan secara terbuka dan transparan.
“Karena kalau dilakukan secara cepat dan tertutup, maka dipastikan ada transaksi-transaksi yang tidak lazim serta sangat berpotensi menimbulkan praktik-praktik korupsi,” tandasnya.
Pengamat politik dari Universitas Bosowa (Unibos) Dr Arief Wicaksono, menilai fakta yang muncul dalam pembahasan APBD Sulsel 2020 merupakan cerminan dari kurangnya komunikasi politik di Sulsel. Antara partai politik di DPRD dan pemerintah provinsi belum ada kecocokan yang baik, sehingga terjadi keterlambatan pembahasan.
“Memang jika tidak terselesaikan dengan baik, semua pihak, baik pemerintah provinsi dan DPRD akan terkena penalti dari Kementerian Keuangan dan Kemendagri,” ujar Arief, Minggu (1/12).
Hal berbeda disampaikan pengamat politik dari Unismuh Makassar Dr Luhur A Prianto. Menurutnya, proses pembahasan APBD selalu punya dinamika sendiri. Di pembahasan APBD 2019 lalu, juga lumayan alot. Meskipun kalau sudah mengancam kepentingan pribadi dan kelompok, biasanya mereka cepat kompromi.
Menurut Luhur, di politik anggaran, pastilah terjadi negosiasi dan kompromi (deal-deal). Hal yang wajar saja. Yang menjadi catatan untuk pembahasan tahun ini adalah pembahasan yang dikebut pasti menegasi keterlibatan publik. Produk APBD menjadi tidak berkualitas dan bukan menjadi prioritas kebutuhan publik.
“Kami juga berharap agar alokasi anggaran di APBD 2020 tetap fokus berdasarkan perencanaan di Perda RPJMD. Terutama pada pembangunan proyek-proyek infrastruktur yang berbiaya besar, seperti renovasi stadion. Tidak bersifat sporadis dan tanpa didahului perencanaan teknis yang memadai. Semua alokasi anggaran sesuai dengan arahan RPJMD,” jelasnya.
Pengamat komunikasi dari UIN Alauddin Makassar Dr Firdaus Muhammad, berpendapat bahwa sebaiknya lebih prosedural dengan tahapan-tahapan yang optimal agar tidak terkesan dikebut. “Memungkinkan lahir opini akan adanya deal-deal politik sehingga lancar tanpa kritik, termasuk asumsi hindari penalti. Hal ini penting, sebab publik akan peka melihat kinerja DPRD yang baru,” pungkas Firdaus.
Pada rapat paripurna, sembilan fraksi DPRD sepakat RAPBD dan ranperda dilanjutkan. Dari sembilan fraksi, semuanya menyetujui RAPBD tahun 2020 dan 15 rancangan peraturan daerah (Ranperda) dilanjutkan pada pembahasan 2020.
Kesembilan fraksi tersebut yakni Golkar, Nasdem, Gerindra, Demokrat, PKS, PDIP, PKB, PAN, dan PPP. Enam dari sembilan fraksi ini masing-masing memiliki masukan untuk organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup Pemprov Sulsel.
Juru bicara Fraksi Golkar Fahruddin Rangga, menyampaikan kepada gubernur Sulsel agar memperhatikan OPD pemprov supaya tidak mengubah hasil pembahasan di komisi-komisi DPRD Sulsel. “Jangan mencoba mengubah apa yang menjadi pembahasan komisi,” pinta Rangga.
Ketua Fraksi Partai Gerindra Marjono, juga berharap agar seluruh OPD komitmen menjalankan apa yang menjadi kesepakatan bersama dari semua komisi-komisi. “Kami berharap semua OPD secara konsisten menjalankan semua program nantinya,” harap Marjono.
Ketua Fraksi PKS Sri Rahmi, meminta kepada seluruh anggota DPRD Sulsel dan seluruh OPD, terkhusus untuk gubernur Sulsel, bahwa dinamika di DPRD Sulsel ini diharapkan bisa membuat semuanya lebih dewasa lagi.
“Kami mohon maaf atas semua yang berjalan selama ini di DPRD Sulsel. Dan ini semakin mendekatkan kita untuk lebih dewasa lagi,” tutur mantan legislator DPRD Kota Makassar itu.
Hal berbeda disampaikan Irwan Hamid dari Fraksi PKB agar semua pihak lebih memperhatikan bencana yang terjadi, khususnya di daerah pemilihan (dapil) 11 Sulsel, yakni Luwu Raya.
Juru bicara Fraksi PAN DPRD Sulsel Usmaruddin, memberikan apresiasi kepada Pemprov Sulsel yang telah memberikan perhatian kepada DPRD Sulsel selama ini. (rhm-rif/rus)


www.rovindo.com - Pusat Distributor Pulsa PPOB dll
Comments
To Top