Headline

Rekomendasi Hak Angket DPRD Sulsel ‘Mati Suri’


MAKASSAR, BKM — Anggota DPRD Sulsel periode 2019-2024 kini telah bekerja. Sebagian dari mereka merupakan petahana yang terlibat dalam panitia khusus (pansus) hak angket.
Di periode sebelumnya, wakil rakyat tersebut sempat berkutat selama sebulan pada proses lahirnya rekomendasi hak angket. Hanya saja, hasil tersebut tak jelas tindaklanjutnya. Rekomendasi itu ‘mati suri’.
Empat lembaga yang dikirim rekomendasi belum memberikan respons. Yakni Kementerian Dalam Negeri, Kejaksaan Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hingga Mabes Polri.
Selain itu, mantan anggota Pansus Hak Angket juga tak bisa memberikan penjelasan secara rinci seperti apa tindak lanjut dari rekomendasi yang telah dihasilkannya. Demikian pula pimpinan dewan. Saling lempar untuk memberikan keterangan pun terjadi.
Legislator Partai Golkar Sulsel yang juga mantan anggota tim pansus Hak Angket Fachruddin Rangga, mengaku tidak mengetahui seperti apa tindak lanjutnya. “Coba tanya pimpinan dewan,” kelitnya, Selasa (19/11).
Hal sama dilontarkan legislator Partai Demokrat Sulsel yang juga mantan Wakil Ketua Pansus Hak Angket Selle KS Dalle. Menurut Selle, sebaiknya pimpinan dewan yang memberikan penjelasan terkait hal tersebut.
“Sebaiknya segala hal yang menjadi tindak lanjut rekomendasi hak angket dikonfirmasi ke pimpinan DPRD,” pinta Selle yang kini menjabat ketua Komisi A DPRD Sulsel.
Politisi Demokrat lainnya, yakni Andi Januar Jaury Dharwis juga berpendapat sama. “Wah… ini sensitif sekali. Untuk itu, sebaiknya salah satu wakil ketua yang memberi jawaban,” ujarnya.
Politisi Partai Gerindra Rusdin Tabi, juga meminta agar BKM mengonfirmasi langsung ke pimpinan dewan. “Tanyaki pimpinan DPRD,” ujar mantan ketua Fraksi Gerindra DPRD Sulsel ini.
Mantan anggota pansus yang juga legislator Partai Amanat Nasional (PAN) Sulsel Andi Muhammad Irfan AB, juga enggan memberikan komentar. “Tanya pimpinan,” ucapnya.
Hal berbeda disampaikan mantan Wakil Ketua Pansus Hak Angket Arum Spink. Legislator Partai Nasdem ini mengemukakan bila hingga kini belum ada hasil. Meski demikian, pihaknya masih yakin akan ada tindak lanjut.
“Kami pun juga masih menunggu. Kami berharap agar ada tindak lanjut yang lebih serius dari Kemendagri,” jelas Pipink, panggilan akrab Arum Spink.
Wakil Ketua DPRD Sulsel Darmawangsyah Muin yang dimintai tanggapan atas upaya pimpinan dewan yang telah mengirim rekomendasi tersebut, mengaku belum mengetahui. Mantan Ketua Komisi D DPRD Sulsel ini meminta agar BKM menanyakan langsung ke pansus hak angket.
“Coba ditanyakan ke pansus. Saya belum monitor. Kita fokus dulu penyelesaian APBD 2020,” ujar legislator Partai Gerindra Sulsel ini.
(rif)


www.rovindo.com - Pusat Distributor Pulsa PPOB dll
Comments
To Top