Metro

TPP 10 OPD Pemprov Dinaikkan


Syaratnya Harus Disiplin 40 persen

MAKASSAR, BKM — Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan merevisi aturan pemberian Tambahan Penghasilan bagi PNS (TPP). Pemberian atas pertimbangan kondisi kerja dan pertimbangan objektif lainnya.

Gubernur Sulsel, HM Nurdin Abdullah, mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) nomor 36 tahun 2019 tentang perubahan ketiga atas Pergub No 130 tahun 2017 tentang pedoman pemberian TPP.
Dalam aturan baru ini diberikan kenaikan atau tambahan TPP bagi perangkat daerah tertentu atas pertimbangan kondisi kerja dan pertimbangan objektif lainnya.
Ada 10 perangkat daerah yang mendapat tambahan ini.
Mulai dari Sekretariat Daerah, Inspektorat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, Badan Pendapatan Daerah, Badan Kepegawaian Daerah, Dinas Pendidikan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,, Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penghubung Daerah.
Tak hanya itu, tambahan TPP juga akan diperoleh PNS atau CPNS yang mendapat tugas tambahan. Seperti Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Pejabat/Kelompok Kerja Pengadaan Barang dan Jasa, Penanggungjawab Pengelola Keuangan, Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu.
Selanjutnya, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Staf (Pejabat Pelaksana) di Bidang Pengelola Keuangan, Pengurus Barang Pengguna, Penanggungjawab Pengelola Kegiatan, Pejabat Pengelola Program, Staf (Pejabat Pelaksana) di Bidang Pengelola Program, Tim Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Terpadu Satu Pintu, Operator dan Tim Manajemen Kinerja Pegawai.
Khusus bagi PNS yang bertugas di Badan Pendapatan Daerah dan memilih intensif, tetap akan menerima tambahan TPP. Di Dinas Pendidikan, tambahan TPP tersebut tidak berlaku bagi PNS yang bertugas di satuan pendidikan, seperti UPT dan SMA/SMK negeri.
Sementara itu, Pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Sulsel, Junaedi, mengatakan, Pergub 36/2019 ini mulai berlaku bulan Oktober. Dia memastikan dengan aturan baru tersebut, TPP semua PNS mengalami kenaikan.
“Jadi tidak ada pemotongan atau penurunan, bahkan ada yang meningkat drastis. Terkecuali bagi mereka yang malas, karena perhitungan TPP di pergub baru ini berdasarkan beban kerja. Salah satu indikatornya kedisiplinan sekitar 40 persen,” kata Junaedi.
Lebih jauh dia menjelaskan khusus TPP bulan Oktober memang belum semuanya dibayarkan. Pasalnya pihaknya masih melakukan perhitungan atas beban kerja dari masing-masing OPD.
“Untuk bulan Oktober memang dibayarkan November ini. Ini sementara kita hitung usulan pembayaran (SPM) dari masing-masing OPD,” jelasnya.
Jika mengacu pada Pergub 36/2019 ini dengan acuan tunjangan 30 persen yang dipakai pemprov saat ini, besaran TPP untuk sekretaris daerah Rp16,95 juta, asisten Rp15,35 juta, inspektur, kepala Bappeda, kepala Bapenda dan kepala BPKD Rp14,7 juta. Sementara kepala dinas/badan lainnya serta sekwan Rp14,5 juta.
Khusus tambahan bagi mereka yang bertugas di TAPD, koordinator atau ketua mendapatkan Rp15 juta, waki ketua dan ketua pelaksana harian Rp9 juta, wakil ketua pelaksana harian Rp8 juta, sekretaris Rp7,5 juta, wakil sekretaris Rp7,25 juta, serta anggota bervariasi tergantung golongan mulai Rp6,5 juta sampai Rp3 juta. (rhm)


www.rovindo.com - Pusat Distributor Pulsa PPOB dll
Comments
To Top