Headline

Terima DIPA 2020, NA Ingin Tender Dimulai Januari


JAKARTA, BKM — Gubernur Sulsel Prof HM Nurdin Abdullah, menerima Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2020 dari Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Kamis (14/11).
Nilai totalnya Se-Indonesia cukup fantastis, yakni sebesar Rp1.767 triliun yang dibagikan untuk 87 kementerian, lembaga sebesar Rp909,6 triliun, DIPA transfer ke daerah dan dana desa senilai Rp856,9 triliun.
Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah secara rinci belum bisa menyebutkan besarannya. Namun dia menggambarkan tidak jauh beda dengan DIPA yang diberikan ke Sulsel tahun 2019.
Sekadar diketahui, tahun ini pemerintah mengalokasikan Rp32,13 triliun untuk Sulsel.
“Yang jelas sekitar Rp32 triliun. Ada kenaikan sedikit dibanding tahun lalu,” ujar Nurdin.
Menurut rencana, DIPA tersebut akan diteruskan ke intansi vertikal maupun pemerintah kabupaten/kota yang ada di Sulsel pada 18 November mendatang.
Penyerahan DIPA tahun ini dimajukan ke November, dengan alasan agar dana yang ada bisa terserap lebih maksimal. Terutama yang dialokasikan untuk belanja-belanja infrastruktur.
Dia mengatakan, rendahnya serapan karena selama ini OPD hanya sekadar menjalankan program. Bukan yang sesuai kebutuhan. Penggunaan anggaran tahun depan pun bakal didesain ulang. Pengusulan dimulai tahun ini, lalu tender sudah bisa berjalan pada bulan Januari.
“Kita ingin anggaran direncanakan matang. Tender Desember, Januari sudah jalan. Kalau APBD dan APBN disenergikan, maka pertumbuhan ekonomi akan muncul,” sebutnya.
Ia bilang, pemprov akan mensinergikan program dengan pemerintah pusat. Termasuk untuk menarik investasi masuk ke Sulsel. Semua regulasi yang menghambat akan dipangkas.
Makanya, kata Nurdin, dia ingin mengevaluasi kinerja OPD-nya. Seperti di Dinas Perumahan dan Pemukiman, tak ada program prioritasnya yang bisa jalan. “Distarkim itu, rest area dan pedestrian tidak ada yang berhasil. Perikanan juga sama. Ini akan kita evaluasi,” tandasnya.
Serapan anggaran memang jadi perhatian Presiden RI Joko Widodo. Anggaran pusat yang sudah digelontorkan ke daerah harus terserap maksimal. Ia menegaskan tender harus dipercepat agar anggaran bisa terserap.
“Saya minta belanja secepat-cepatnya. Saya harapkan jangan sampai yang kemarin, November masih ada Rp31 triliun dalam proses e-tendering, padahal ini pekerjaan konstruksi,” tegasnya.
Setelah penyerahan ini, kata Jokowi, dia ingin melihat ada perubahan cara bergerak. “Mindset kita, pola lama yang harus kita tinggalkan. Mulai secepatnya belanja. Terutama belanja modal dari DIPA yang tadi sudah diserahkan,” kata Presiden.
Yang harus diperhatikan juga adalah ketidakpastian ekonomi global. Menurut Jokowi, perlambatan pertumbuhan ekonomi menghantui nyaris semua negara, sehingga diharapkan belanja APBN bisa memicu pertumbuhan ekonomi seawal mungkin.
“Oleh sebab itu, segera setelah ini langsung lelang. Pelaksanaan pekerjaan Januari sudah dilakukan. Jangan nunggu-nunggu. Ini perintah,” ucapnya.
Sebelumnya, serapan anggaran yang minim di daerah jadi perhatian Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Mantan Kapolri RI itu meminta jajarannya untuk mengecek serapan anggaran di tiap pemerintah daerah.
Tujuannya agar sisa lebih penggunaan anggaran tidak terlalu besar. “Bukan berarti harus dihabiskan, tapi dievaluasi apa yang sudah diprogramkan,” ucapnya.
Ia juga meminta direktorat keuangan daerah untuk menyisir satu anggaran belanja pemerintah di tiap daerah, mengingat kerja untuk APBD 2019 tinggal sebulan lebih.
“Masalah anggaran, penyerapan anggaran harus betul-betul efektif dan efisien. Kita dorong agar penyerapan anggarannya bisa tepat sesuai program, baik lingkungan kita dan di daerah,” tegasnya.
Jika penyisiran tersebut benar-benar dilakukan, bisa saja Pemprov Sulsel akan jadi pemerintah daerah pertama yang dievaluasi. Pasalnya, di daerah ini, serapan anggaran baik untuk APBN maupun APBD sangat mengecewakan.
Hingga November saja, anggaran realisasi DAK baru Rp2,23 triliun. Jika dipresentasekan, angka tersebut baru 64,96 persen dari total pagu Rp3,43 triliun. Artinya, masih ada sekitar Rp1,2 triliun yang tidak mampu diserap.
Begitu pun dengan serapan APBD. Dari total APBD Rp9,9 triliun, baru 62 persen atau baru sekitar Rp6,2 triliun anggaran yang terpakai. (rhm/rus)


www.rovindo.com - Pusat Distributor Pulsa PPOB dll
Comments
To Top