Headline

Kinerja Tiga OPD Pemprov Buruk


Nurdin: Kalau Silpa Besar, Itu Biadab Namanya

MAKASSAR, BKM — Tahun anggaran 2019 segera berakhir. Selama 11 bulan berjalan, Gubernur Sulsel HM Nurdin Abdullah terus melakukan evaluasi terhadap organisasi perangkat daerah (OPD) di jajarannya.
Hasilnya, orang nomor satu Sulsel itu mengaku sudah mengantongi sejumlah OPD dengan kinerja kurang memuaskan. Salah satu indikator yang dijadikan acuan adalah serapan anggaran yang cukup rendah. Selain itu, ada yang programnya tidak sinkron alias tidak mendukung visi misi gubernur dan wakil gubernur.
Kepada wartawan, Kamis (14/11), Nurdin mengakui ada beberapa OPD yang kinerjanya tidak sesuai harapan. Malah, secara terang-terangan dia mewarning tiga OPD dengan serapan buruk.
Tiga OPD yang dimaksud adalah Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan (PKP2), Dinas Kelautan dan Perikanan, serta Dinas Pendidikan Sulsel.
Terkhusus di Dinas PKP2, Nurdin sangat kecewa karena sejumlah proyek prioritasnya tidak berjalan. Terutama terkait rencana pembangunan rest area di dua wilayah yang tidak terlaksana, yakni Barru dan Jeneponto. Akibatnya, Nurdin berencana meredesain program karena tak mampu menuntaskan proyek prioritas.
“Coba bayangkan, tidak ada satupun rest area terealisasi. Bahkan proyek seperti pedesterian juga tak ada yang jadi,” ungkapnya.
Nurdin mengaku gusar karena proyek tak jalan, serapan APBD rendah. Silpa 2019 bahkan mencapai Rp300 miliar lebih. Realisasi rendah ini juga yang menjadi poin hak angket beberapa waktu lalu. Dia menegaskan tidak ingin lagi terpeleset angket.
“Itu kan (angket) salah satunya karena serapan anggaran yang rendah. Itu tidak boleh lagi terjadi. Masak OPD lebih senang kalau Silpa besar. Itu biadab namanya. Ujung-ujungnya gubernur yang dinilai gagal,” terangnya.
Dia pun mengisyaratkan akan mengganti OPD dengan kinerja buruk. Nurdin juga mencatat serapan Dinas Kelautan dan Perikanan rendah. Di Dinas Pendidikan juga DAK banyak tidak terserap. Apalagi sudah diberi waktu setahun, tetapi tidak kelihatan hasil kerjanya.
“Kita masih beri peluang, tetapi kan saya juga mesti tegas. Saya ingin satu periode ini nanti dikenang. Kita ganti saja dengan yang punya kinerja bagus,” tandasnya.
Sementara, untuk pejabat yang dinasnya akan dilebur, diminta untuk mengikuti open bidding atau lelang jabatan. Kata Nurdin, ada 12 jabatan kadis yang akan dilelang nanti. “Silakan ikut lelang. Nanti dibuka kok,” tuturnya.
Kepala Dinas PKP2 Sulsel Andi Bakti Haruni yang dikonfirmasi, mengaku proyek rest area terhambat lahan. Namun pihaknya masih mengusulkan untuk pengerjaan rest area tahun depan. Tetapi anggarannya menurun. Hanya Rp28 miliar.
“Itu untuk fisik dua unit. Lokasinya masih sama, Jeneponto dan Barru. Apapun kebijakan gubernur selaku pimpinan kita ikuti. Apalagi ada soal rencana redesain program,” tukasnya.
Kepala Perwakilan Ombudsman Sulsel Subhan Djoer yang dimintai komentarnya terkait kinerja OPD Pemprov Sulsel, mengaku tidak bisa sampai pada satu kesimpulan. Karena berbagai dinamika terjadi.
“Mulai dari mutasi bermasalah, hak angket. Di sisi lain banyak juga prestasi serta capaian positif, tapi banyak juga dikeluhkan,” ujarnya, kemarin.
Dia memberi contoh, seperti Badan Kepegawaian Daerah (BKD).
“Masalah kenaikan pangkat yang harus bolak balik diurus, juga urusan pindah dari daerah ke provinsi yang diskriminatif. Banyak yang dipermudah, tapi tidak sedikit yang dipersulit,” ungkap Subhan.
Secara khusus, kata dia, pihaknya tidak membuat penilaian karena tidak secara khusus mengawasi Pemprov Sulsel, melainkan seluruh pemerintah kabupaten/kota.

Legislator Kecewa

Anggota DPRD Sulsel menilai kinerja OPD pemprov selama kurun waktu 2019 sangat kurang, bahkan buruk. Legislator Partai Demokrat Sulsel Selle KS Dalle melontarkan kekecewaanya.
“Terasa sekali 2019 ini kinerja OPD tidak maksimal. Salah satu indikatornya adalah tingginya angka Silpa dan sejumlah kegiatan yang gagal tender,” ujar Selle, kemarin.
Hal sama disampaikan legislator Partai Golkar Fachruddin Rangga. Rangga juga menilai jika ukurannya adalah besarnya Silpa. “Salah satu ukurannya berapa besar Silpa. Itu salah satu ukurannya kalau gagal perencanaan anggaran,” jelas juga wakil ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulsel ini.
Wakil Ketua DPRD Sulsel Syaharuddin Alrif juga mengaku kecewa dengan kinerja OPD. Bahkan, wakil rakyat Partai Nasdem ini menyebutnya tidak maksimal.
“Iya, kinerja mereka (OPD) tidak maksimal,” jelas Syaharuddin usai rapat paripurna, dengan agenda penyampaian tanggapan fraksi atas nota keuangan dan Rancangan Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2020 di Ruang Paripurna DPRD Sulsel, Jalan Urip Sumoharjo Makassar, Rabu (13/11).
Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) dalam pemandangan umumnya menyoroti beberapa hal. Di antaranya anggaran pendidikan yang tidak mencapai 20 persen, pengurangan anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan harga komoditi pertanian yang anjlok.
“Berdasarkan kebijakan pembangunan dalam dokumen RPJMD tahun 2018-2023 yang dijabarkan ke dalam RKPD Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2020, fokus pembangunan Sulsel diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Namun ironisnya, anggaran pendidikan Sulsel belum mencapai 20 persen sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003,” ujar Imam Fauzan dari PPP.
Fraksi PPP berpendapat, jika fokus Pemprov Sulsel untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia, maka sektor pendidikan harusnya mendapatkan perhatian untuk ditingkatkan. Jadi anggarannya semestinya lebih ditingkatkan.
“Idealnya, jika APBD kita Rp10,446 triliun lebih, maka alokasi anggaran pendidikan kita yakni Rp2 triliun lebih. Namun jika merujuk pada nota keuangan RAPBD tahun 2020, anggaran pendidikan cuma mendapatkan alokasi Rp675 miliar atau 6 persen lebih,” jelas legislator Sulsel termuda ini.
Sekretaris Fraksi PPP DPRD Sulsel Andi Nurhidayati Zainuddin mengungkapkan, pihaknya menyoroti pengurangan anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di tahun 2020, yang hanya mendapatkan alokasi Rp2,11 miliar
“Menurut kami (Fraksi PPP), anggaran untuk Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di tahun 2020 semestinya ditingkatkan, bukan malah dikurangi. Ini untuk mendorong capaian kota layak anak di Sulawesi Selatan, yang di tahun 2019 baru 14 kabupaten yang mendapatkan predikat tersebut. Jadi masih ada 10 kabupaten yang belum,” jelas Wakil Ketua DPW PPP Sulsel ini. (rhm/rus)


www.rovindo.com - Pusat Distributor Pulsa PPOB dll
Comments
To Top