Gojentakmapan

Tiga Institusi di Gowa Raih Pelayanan Publik


IST PENGHARGAAN -- Direktur RSUD Syekh Yusuf, Salahuddin bersama Kadis PMPTSP, Indra Setiawan dan Kadis Dukcapil Gowa, Ambo, usai menerima penghargaan pelayanan publik dari Kemenpan-RB.

GOWA, BKM — Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) kembali menyerahkan hasil evaluasi pelayanan publik kepada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP), dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) di 67 kabupaten/kota se-Indonesia, di The Opus Grand Ballroom, Jakarta Selatan, Selasa (5/11).
Pada penyampaian hasil tersebut, tiga institusi di Kabupaten Gowa, yaitu RSUD Syekh Yusuf dan Dinas PMPTSP Gowa meraih kategori Sangat Baik (A-). Sedangkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Gowa meraih kategori Baik (B).
Hal itu diungkapkan Kepala Bagian Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur Daerah (PAD) Setkab Gowa, Alimuddin Hakim yang turut serta dalam penerimaan penghargaan tersebut.
Alimuddin mengatakan, capaian ini berdasarkan penilaian dari tim MenPAN-RB yang menilai enam aspek yakni kebijakan pelayanan, profesionalisme SDM, sarana prasarana, sistem informasi pelayanan publik, konsultasi dan pengaduan serta inovasi.
”Alhamdulillah, berdasarkan aspek itu kita berhasil raih predikat pelayanan publik yang sangat baik,” ungkapnya.
Alimuddin mengakui, dengan perolehan predikat itu pihaknya tidak berpuas diri. Namun akan selalu bekerja keras dan berkomitmen untuk mampu meraih predikat yang lebih tinggi lagi yakni pelayanan prima (A).
”Capaian ini tidak lepas dari kerjasama semua pihak, baik SKPD terkait maupun masyarakat Kabupaten Gowa. Insya Allah ini bisa dipertahankan bahkan ditingkatkan ditahun-tahun berikutnya,” harap Alimuddin.
Menteri PAN-RB, Tjahjo Kumolo yang menyerahkan langsung penghargaan tersebut kepada pejabat asal Pemkab Gowa mengatakan, evaluasi tersebut merupakan amanat dari Undang-Undang No 25/2009 tentang Pelayanan Publik, pasal 7 ayat (3) yang berbunyi menteri yang bertanggung jawab dibidang pendayagunaan aparatur negara bertugas merumuskan kebijakan nasional tentang pelayanan publik serta melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik.
”Evaluasi pelayanan publik dilakukan secara online. Hasil evaluasi selanjutnya diolah dalam Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP). Seperti tahun-tahun sebelumnya, ada enam aspek yang dievaluasi yakni kebijakan pelayanan, profesionalisme SDM, sarana prasarana, sistem informasi pelayanan publik, sistem konsultasi dan pengaduan serta inovasi,” Tjahjo Kumolo.
Tjahjo Kumolo menjelaskan, evaluasi dan penghargaan ini dilakukan untuk mempercepat dan meningkatkan pelayanan disemua sektor dan mempercepat pemberian izin investasi.
”Dua hal ini adalah tugas kami dalam upaya meningkatkan dan mempercepat reformasi birokrasi yang masuk dalam skala prioritas selama lima tahun kedepan,” ucap Tjahjo Kumolo. (sar/mir)


www.rovindo.com - Pusat Distributor Pulsa PPOB dll
Comments
To Top