Headline

Pemprov Intervensi Penjaringan Direksi PDAM


Bastian Lubis: Gubernur Lakukan Penyalahgunaan Wewenang

MAKASSAR, BKM — Sekretaris Provinsi Sulsel Abdul Hayat Gani ditunjuk sebagai ketua tim panitia seleksi (pansel) penjaringan calon direksi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Makassar. Tim tersebut nantinya akan bekerja melakukan uji kepatutan dan kelayakan bagi calon yang ikut seleksi.
Selain Abdul Hayat Gani, beberapa nama yang juga masuk dalam jajaran timsel adalah Prof Gagaring dari Unhas, Prof Heri dari UNM. Juga ada perwakilan dari media.
Dipilihnya sekprov Sulsel sebagai timsel calon direksi PDAM, dianggap sejumlah kalangan sebagai intervensi dari Pemprov Sulsel yang sudah terlalu jauh mencampuri urusan Pemerintah Kota Makassar.
Namun, hal itu dibantah oleh Abdul Hayat. Malah di mengklaim, penunjukan dirinya sebagai ketua timsel justru cukup baik.
“Tim pansel akan bekerja lebih independen. Beda bila pansel dari unsur pemkot. Kita juga lebih variatif. Banyak unsur masuk sebagai tim pansel. Secepatnya kita akan undang anggota pansel lain untuk membicarakan tahapan lebih lanjut,” ujarnya.
Saat ini, kata Abdul Hayat, belum ada tahapan seleksi yang dilaksanakan. Pihaknya baru akan berkordinasi dengan anggota pansel lain. Terutama untuk penyusunan indikator atau instrumen penilaian tahapan seleksi nanti. Seperti jadwal, format wawancara, inovasi dan sebagainya.
“Rencana dalam waktu dekat akan kumpul dengan anggota tim pansel lain. Itu ada dari akademisi. Ada Prof Gagaring dari Unhas, Prof Heri dari UNM. Juga ada dari media, itu sisanya,” ungkapnya.
Gubernur Sulsel HM Nurdin Abdullah, mengatakan posisi sekprov sebagai ketua tim pansel direksi PDAM Makassar bukan sebagai bentuk intervensi. Menurutnya, Makassar memang saat ini dikendalikan pemprov. Kata dia, penjabat (pj) wali kota merupakan pejabat dari pemprov.
“Pemkot tidak punya RPJMD sekarang. Tentu tanggung jawabnya juga dari saya selaku gubernur,” jelasnya, Kamis (7/11).
Nurdin menyebut, tugas pj wali kota masih cukup banyak belum tuntas. Jelang HUT Makassar anti jangan hanya dibiarkan lewat begitu saja. Menurutnya banyak pekerjaan rumah yang menanti.
“Salah satunya perbaikan manajemen PDAM. Tata kelolanya harus diubah. Minimal keluhan soal air bersih yang menahun ini bisa diatasi. Minimal 90 persen warga Makassar bisa menikmati air bersih,” tegasnya.
Pengamat Tata Kelola Pemerintahan dan Keuangan, Bastian Lubis menyebut, campur tangan Pemprov Sulsel dalam seleksi calon direksi PDAM Kota Makassar merupakan intervensi yang terlalu jauh. Bahkan, ia menegaskan gubernur sudah melakukan penyalahgunaan wewenang.
“Apa dasarnya sekda itu menjadi ketua timsel? Seharusnya yang menentukan timsel adalah penjabat wali kota saja. Gubernur terlalu intervensi ke mana-mana. Lebih bagus jadi wali kota saja kalau begitu,” cetus Bastian.
Dia juga menyoroti Penjabat Wali Kota Iqbal Samad Suhaeb yang terkesan pasrah dan diam saja, tidak bisa berbuat apa-apa.
Ketika dirinya menjadi Badan Pengawas PDAM, kata Bastian, penunjukan tim seleksi mutlak ditentukan oleh wali kota. Timsel juga diambil dari orang-orang yang punya kapasitas, pengalaman dan mengetahui aturan-aturan dalam tubuh perusahaan daerah tersebut.
Selain itu, tambah dia, ada kebijakan jika unsur direksi ikut pencalonan, maka yang bersangkutan tidak perlu ikut fit and proper test. Yang bersangkutan cuma perlu mendapat rekomendasi dari badan pengawas PDAM.
Dia juga menyoroti penunjukan plt dirut PDAM saat ini yang dinilai melanggar aturan. Seharusnya, kata Bastian, plt dirut diambil dari salah satu jajaran direksi. Bukan orang luar karena melanggar aturan. (rhm/rus)


www.rovindo.com - Pusat Distributor Pulsa PPOB dll
Comments
To Top