Headline

Lampaui Kewenangan, Sittiara Dicopot


MAKASSAR, BKM — Beberapa waktu lalu mencuat rencana mutasi dan rotasi pejabat di lingkup Pemerintah Kota Makassar. Guliran isu itu akhirnya menelan korban.
Sittiara Kinang dinonaktifkan dari jabatannya selaku pelaksana tugas (plt) kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Makassar. Pencopotan itu dilakukan oleh Penjabat Wali Kota Iqbal Samad Suhaeb terhitung Jumat (1/11) lalu.
Menurut Iqbal, langkah etrsebut merupakan hal biasa. Sebab, pejabat plt setiap saat bisa saja diganti.
“Sudah sejak tanggal 1 ibu Sittiara sudah tidak lagi menjabat sebagai Plt BKD. Yang gantikan Pak Basri Rahman,” kata Iqbal, kemarin.
Menurut Iqbal, hal tersebut dilakukannya agar Sittiara Kinang lebih fokus menjalankan tugas dan amanahnya sebagai asisten II Pemkot Makassar. Pencopotan mantan kadis Kebudayaan Kota Makassar ini juga telah melalui berbagai pertimbangan.
“Jadi banyak alasannya kenapa kita ganti. Bukan cuma satu alasanlah. Bisa saja karena ada teguran dari gubernur,” jelasnya.
Informasi yang dihimpun BKM, pencopotan Sittiara menyusul atas sikapnya yang dianggap melampaui kewenangan dalam perencanaan mutasi pejabat Pemkot Makassar.
Sebelumnya, Iqbal selaku penjabat wali kota membantah bahwa Pemkot Makassar telah mengajukan usulan mutasi pejabat ke pemerintah pusat, dalam hal ini Kemendagri.
“Jadi sepertinya saya rasa kita tidak pernah mengajukan usulan mutasi. Yang kita ajukan itu cuma fit and proper test saja. Itu yang saya tahu. Tetapi tidak kutahu kalau ada surat lain yang tidak saya ketahui,” tandasnya.
Olehnya, Iqbal pun memercayakan Sekretaris BKD Basri Rahman menempati posisi jabatan plt menggantikan Sittiara.
“Jadi biarlah Ibu Sittiara fokus di jabatan asistennya. Kebetulan sekretaris BKD juga memenuhi syarat. Jadi dialah yang jadi plt,” kuncinya.
Sebelumnya, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah meminta Sittiara Kinang dinonaktifkan dari jabatannya sebagai plt BKDM. Ia dianggap melampaui kewenangan yang hendak melakukan mutasi tanpa memberitahukan ke pihak provinsi.
“Harusnya kan kalau mau mutasi itu diberitahukan dulu ke pemprov. Tetapi ini langsung melaporkan ke Kementerian Dalam Negeri tanpa memberitahukan kita (pemprov),” ujarnya. (nug/rus)


www.rovindo.com - Pusat Distributor Pulsa PPOB dll
Comments
To Top