Headline

Ide Keliru Penghapusan Pengawas Sekolah


MAKASSAR, BKM — Beberapa hari terakhir, media sosial ramai dengan pembahasan terkait usulan penghapusan jabatan fungsional pengawas sekolah. Ikatan Guru Indonesia (IGI) mengusulkan hal itu kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim.
Gagasan tersebut dinilai bisa menjadi solusi sementara atas persoalan kekurangan guru. Hal ini dikarenakan jabatan pengawas sekolah hanya bisa diisi oleh guru. Sementara jumlah guru kurang. Jika guru diangkat dalam jabatan fungsional pengawas, otomatis jumlah guru akan semakin berkurang.
Apalagi saat ini jumlah pengawas juga masih kurang dan belum proporsional. Masih banyak pengawas yang memiliki beban kerja berlebih dengan jumlah guru atau sekolah binaan yang melebihi ketentuan. Pengangkatan guru menjadi pengawas dikhawatirkan semakin mengurungi jumlah guru.
Usulan itupun menuai kontroversi. Ketua IGI Ramli Rahim, mengatakan tidak sedikit yang menilai bahwa IGI terlalu menyederhanakan masalah. Sebagian bahkan menilai IGI telah merendahkan jabatan pengawas. Penghapusan jabatan pengawas seakan-akan menafikan peran pengawas dalam sistem pendidikan.
“Terlepas dari usulan IGI untuk menghapus jabatan pengawas, keberadaan dan peran pengawas sekolah dalam praktik pendidikan memang belum banyak kelihatan,” terang Ramli Rahim.
Dia menilai, keberhasilan dan kemajuan suatu sekolah lebih banyak dihubungkan dengan figur dan kepemimpinan kepala sekolah daripada sosok seorang pengawas sekolah. Padahal, jika dilihat dari tugas, pokok, dan fungsinya sebagai penjamin mutu pendidikan, pengawas sekolah memiliki peran yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pendidikan.
Kenyataannya, tambah dia, dalam praktik pengawasan, harus diakui banyak pengawas sekolah yang terjebak pada kerja-kerja yang bersifat formalitas dan administratif.
Akibatnya, keberadaan pengawas sekolah justru menjadi beban. Pengawas sekolah tidak mampu memberi manfaat bagi peningkatan kompetensi guru dan kepala sekolah yang berdampak pada kemajuan sekolah.
Bisa jadi, performance pengawas yang seperti inilah yang menyebabkan IGI terkesan menafikan peran pengawas dan mengusulkan penghapusan jabatan pengawas.
Menurut dia, faktor utama yang menyebabkan pengawas terjebak dalam kerja formalitas dan administrasi adalah pengalaman sejarah pengawas sekolah pada masa lalu yang merupakan jabatan pelengkap dalam karier PNS. Jabatan pengawas diberikan kepada para pejabat struktural yang ingin menambah masa kerja. Selain itu, jabatan ini juga diberikan kepada para guru yang kalah bersaing dalam mendapatkan jabatan kepala sekolah.
“Pengalaman itu berpengaruh pada mindset para pengawas hingga sekarang. Banyak pengawas yang lebih cenderung bersikap dan berpola pikir sebagai pejabat administrasi daripada pejabat fungsional,” jelasnyam
Pengawas banyak menuntut guru untuk melayani mereka. Padahal seharusnya pengawaslah yang memiliki tugas dan fungsi dalam melayani guru melalui program-program kepengawasan untuk meningkatkan kompetensi guru dan kepala sekolah.
Koordinator Pengawas Thamrin Paelori angkat suara terkait ide tersebut. Ia mengangap wacana itu keliru.
Menurutnya, konsep penghapusan pengawas sekolah dengan alasan masih terjadinya kekurangan guru di sekolah, dinilai Thamrin tidak tepat. Sebab jika sekolah tanpa pengawas, tidak ada yang menjamin guru dan kepala sekolah akan bekerja dengan baik.
“Saya sudah dengar semua itu dan menjadi perbincangan. Kalau saya, bila benar ada wacana seperti itu, dipelajari dulu. Karena dia juga tidak mengerti persoalan. Kinerja itu indikatornya apa, sehingga dinilai tidak bisa bekerja dengan bagus. Ada saja pengawasnya sekolah, yang diawasi tidak becus kerjanya,” terang Thamrin.
Karena itu, usulan untuk menghapus pengawas sekolah merupakan hal yang keliru. Bilan sekolah disebut menghadapi permasalahan kekurangan guru, mereka bisa saja mengajukan usulan penambahan.
”Wacana ini wacana sangat keliru dalam perspektif sistem pendidikan. Pemikiran mereka tidak melihat dari sisi itu. Urgensinya kan kalau gurunya sedikit, tambah gurunya dong. Masak yang lain dilebur mau menjadi guru. Itu tidak rasional. Penghapusan seperti itu juga tidak sertamerta. Karena ada regulasinya. Perlu kajian mendalam,” cetus Thamrin.
Selama ini, lanjut Thamrin, belum pernah ada pihak yang mengusulkan penghapusan pengawas sekolah. Karena ini merupakan kerja-kerja profesional dan jabatan fungsional.
Meski begitu, ia tidak menutup ruang untuk berdiskusi terkait wacana tersebut. ”Maksud saya seperti ini, biarkanlah wacana ini berkembang. Nanti ada unsur-unsur yang menjawab secara logis. Tidak perlulah ada emosi-emosian. Yang diperlukan adalah kinerja yang baik,” tutupnya. (rhm-ita/rus)


www.rovindo.com - Pusat Distributor Pulsa PPOB dll
Comments
To Top