Headline

Terancam tak Gajian Enam Bulan


Draft RAPBD Sulsel 2020 Belum Diserahkan ke Dewan

MAKASSAR, BKM — Anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) untuk Pemerintah Provinsi Sulwesi Selatan terancam dipangkas. Hal itu jika Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pokok 2020 tidak ditetapkan berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan hingga 30 November mendatang.
Masalah kini muncul, lantaran hingga sekarang draf Rancangan APBD Pokok 2020 belum masuk untuk dibahas di DPRD Sulsel. Para wakil rakyat rerata kecewa dan mengemukakan bila draf dari pemprov belum tiba di tangan mereka.
Legislator Partai Amanat Nasional (PAN) Sulsel Andi Muhammad Irfan AB, menegaskan bila dirinya belum menerima draf RAPBD pokok. “Belum ada ini draftnya,” ujarnya, Selasa (5/11).
Hal sama disampaikan legislator PAN lainnya Usman Lonta. Akibatnya, dewan terancam tidak bisa menerima gaji hingga enam bulan ke depan. “Batasnya hingga tanggal 30 November. Jika tidak disahkan, maka sanksinya anggota dewan tidak terima gaji selama 6 bulan,” ucap Usman Lonta.
Anggota DPRD Sulsel dari F PPP Andi Nurhidayati, juga mengakui belum ada draf yang diberikan. ”Belum ada. Baru KUA-PPAS,” ujarnya
Legislator Partai Demokrat Sulsel Selle KS Dalle juga berujar demikian. Apa yang disampaikan Selle sama seperti yang diutarakan Usman Lonta.
“Iya, batasnya hingga 30 November. 30 hari sebelum berakhir tahun anggaran berjalan sudah harus selesai pembahasan APBD tahun berikutnya. Jika tidak, sanksinya tidak akan diberikan gaji selama 6 bulan,” jelas Selle yang juga ketua Komisi A DPRD Sulsel.
Politisi Partai Golkar Sulsel Ince Langke IA mengaku prihatin dengan kondisi ini. Meski masih mengikuti reses, namun sekretaris Fraksi Golkar DPRD Sulsel ini menegaskan bila sesuai ketentuan akhir November harus disahkan.
“Ada sanksi kalau tidak memenuhi batas waktu yang telah ditetapkan. Enam bulan tidak terima gaji untuk eksekutif kalau keterlambatannya di mereka. Sebaliknya, begitu juga anggota dewan yang tidak terima jika terlambatnya di DPRD,” ucap Ince Langke.
Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sulsel Sri Rahmi, juga membenarkan bila draft dari pemprov belum ada.
Kekecewaan juga datang dari legislator Partai Nasdem Sulsel Arum Spink. Wakil rakyat yang akrab disapa Pipink ini juga mengemukakan soal batas waktu hingga tanggal 30 bulan ini.
“Karena itu kami minta pemprov segera memasukkan untuk selanjutnya kita bahas,” jelasnya.
Masalahnya, kata dia, sanksinya adalah tidak menerima gaji selama enam bulan. “Tapi kami optimis bisa diselesaikan. Setelah reses dan pendalaman tugas, kami fokuskan untuk pembahasan. Semoga Pemprov Sulsel juga sudah bisa,” tandas Pipink.
Wakil Ketua III DPRD Sulsel Ni’matullah Erbe, mengemukakan jadwal pembahasan sudah dibicarakan dan teragenda untuk pembahasan dan penetapan APBD 2020. “Prinsipnya, DPRD siap,” ujar Ulla, sapaan Ni’matullah.
Menurut ketua DPD Demokrat Sulsel ini, batas waktu penetapan APBD pokok adalah 30 November. “Sanksi bila terjadi keterlambatan, adalah tidak berhak memperoleh gaji dan tunjangan selama 6 bulan. Namun dilihat dulu siapa yang menjadi penyebab utama keterlambatan itu, apakah pihak eksekutif atau legislatif,” terangnya.
Hal sama disampaikan Wakil Ketua II DPRD Sulsel Darmawangsyah Muin. ”Batas waktu penetapan APBD pokok yakni 30 November. Sanksi yang akan diterapkan oleh kemendagri berupa perintah penggunaan pergub berdasarkan postur APBD 2019, serta kemungkinan sanksi tidak diberikan gaji selama 6 bulan, bagi salah satunya yang dianggap lalai. Apakah itu dewan ataukah gubernur,” ujar politisi Partai Gerindra ini.
Wakil Ketua I DPRD Sulsel Syaharuddin Alrif juga berujar sama. Menurut dia, saat ini harusnya sudah proses. Jika tidak, maka ancaman sanksi diberlakukan bila masuk 31 November.
Saat ini, anggota DPRD Sulsel tengah melakukan reses atau melakukan kegiatan di luar masa sidang. Terutama di luar gedung DPRD.
Aktivitas anggota DPRD Sulsel disebut menghambat pembahasan APBD pokok tahun 2020, yang seharusnya pada bulan November ini telah tuntas. Atau paling lambat 30 November sudah harus disahkan.
Ketua DPRD Sulsel Ina Kartika Sari, mengatakan pembahasan RAPBD pokok 2020 baru akan dimulai pada saat anggota DPRD kembali dari masa reses. “Kita akan mulai setelah kembali dari reses. Mungkin tanggal 12 nanti,” ujarnya.
Namun, kata dia, pembahasannya tidak dilakukan berdasarkan item. Yang pertama, menurut Ina, dibahas nota keuangan yang telah diajukan oleh pemprov. Setelah itu baru akan dibahas di badan anggaran (banggar).
“Kan nanti ada tahapannya. Pertama pembahasan nota keuangan, tanggapan fraksi dan jawaban gubernur. Setelah itu baru kita bahas aggaran pokok,” jelasnya.
Politikus Partai Golkar ini memperkirakan pembahasan tersebut baru akan dimulai sekitar 20 November. (rif)


www.rovindo.com - Pusat Distributor Pulsa PPOB dll
Comments
To Top