Sulselbar

Bahtiar Sukses Bawa Dinas Penanaman Modal dan PTSP Keluar dari Predikat Rapor Merah


H Bahtiar HS

MAMUJU, BKM — Hingga akhir Oktober 2019, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Provinsi Sulbar telah mengeluarkan perizinan sebanyak 87 surat. Surat izin yang diberikan untuk berbagai keperluan.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Sulbar, H Bahtiar HS, SE.MH, saat ditemui BKM di ruang kerjanya beberapa hari lalu, mengatakan, surat izin yang diberikan terbagi atas sektor perkebunan ada 11 perizinan, sumber daya mineral 4 perizinan, penunjuk lembaga inspeksi teknik ketenagalistrikan 1 izin, operasi pembangkit listrik 11 izin, dan surat keterangan terdaftar 11 izin.
Sementara untuk rekapitulasi izin dan non izin pada sektor energi dan sumber daya mineral (pertambangan) sebanyak 12, izin usaha pertambangan (IUP) eksplerasi sebanyak 10, IUP operasi produksi sebanyak 2, dan izin untuk operasi produksi khusus penjualan ada 13 izin. Sedangkan rekapitulasi izin dan non izin pada sektor ketenagakerjaan ada 5 izin, untuk izin kantor cabang perusahaan penyedia jasa tenaga kerja ada 5 izin, izin pembentukan kantor cabang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) ada 2, dan untuk rekapitulasi izin dan non izin pada sektor energi dan sumber daya mineral (geologi) ada 3 izin.
Bahtiar mengakui, dalam menangani segi pelayanan, untuk rekomendasi dari pihak KPK itu ada empat masalah berkas arsip yang tercecer.
”Ada perbaikan pada rekomendasi tersebut maka dari empat sudah di perbaiki ada tiga sudah hanya sistem publikasi yang belum dilakukan. Terhadap SOP, kami menjawab hanya sistem online yang akan dilakukan perbaikan dan harus rampung ditahun 2019 ini,” paparnya.
Rekomendasi pada tahapan pelayanan yang diberikan ombudsman, juga telah dilakukan perbaikan. Sebelumnya, ombudsman telah memberikan rapor merah kepada lembaga ini. Namun rapor merah itu telah hilang setelah H Bahtiar HS masuk memimpin Dinas Penanaman Modal Sulbar.
”Ketika saya diamanahkan memimpin Dinas Penanaman Modal saya langsung melakukan beberapa penataan. Terutama agar bagaimana institusi ini tidak lagi mendapatkan rapor merah seperti yang diberikan ombudsman sebelumnya,” kata Bahtiar.
Untuk realisasi dari segi pelayanan yang dilakukan pada sistem pelayanan terhadap capaian penanaman modal Sulbar, memang masih ada kendala. Saat ini, masih kurang dukungan sarana dan prasarana terhadap fasilitas untuk pelayanan di Dinas Penanaman modal Provinsi Sulbar. (alaluddin)


www.rovindo.com - Pusat Distributor Pulsa PPOB dll
Comments
To Top