Headline

Harta Gubernur Rp53,1 Miliar, Wagub Rp7,5 M


MAKASSAR, BKM — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini tengah melakukan verifikasi terhadap harta kekayaan pejabat di Provinsi Sulsel. Kegiatan tersebut berlangsung selama tiga hari, 21-24 Oktober.
Sebanyak 35 pejabat, baik gubernur, wakil gubernur, bupati/wali kota, dan sejumlah pejabat eselon II lingkup Pemprov Sulsel diminta menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Penyelenggara Negara (LHKPN).
Juru Bicara KPK Febri Diansyah menjelaskan, verifikasi LHKPN
itu dilaksanakan sebagai upaya pencegahan korupsi, sekaligus untuk memperkuat pengawasan internal. “Kami ingin mengetahui kebenaran, keberadaan, dan kewajaran laporan harta yang disampaikan oleh penyelenggara negara,” kata Febry.
Menurutnya, klarifikasi harta kekayaan ini sesuai dengan amanah Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Pasal 5 angka 2 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Di sana ditegaskan bahwa setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk bersedia diperiksa kekayaanya sebelum, selama, dan setelah menjabat.
“Pemeriksaan LHKPN kali ini dilakukan kepada para penyelenggara negara di Sulsel berdasarkan kriteria dan pertimbangan pemeriksa, seperti aspek risiko jabatan. KPK akan melihat kelengkapan administrasi atau dokumen pendukung kepemilikan aset dan asal usul aset,” terangnya.
Kata Febri, hasil pemeriksaan itu akan dianalisis lebih lanjut untuk perbaikan LHKPN jika ditemukan harta yang belum dilaporkan atau baru dimiliki penyelenggara negara. “Setelah itu penyelenggara negara tersebut menyampaikannya secara lengkap dan benar pada LHKPN tahun berikutnya,” ucapnya.
Hanya saja, KPK belum merilis jumlah harta pejabat yang diperiksa di tahun 2019 ini. Termasuk kekayaan gubernur dan wagub.
Gubernur Sulsel HM Nurdin Abdullah menjelaskan, kehadiran KPK untuk mengantisipasi maraknya operasi tangkap tangan (OTT) kepala daerah yang terjadi di Indonesia belakangan ini. Ia tidak ingin hal tersebut terjadi di Sulsel.
“Jadi dengan Korsupgah KPK ini, kita berusaha bekerja secara profesional. Kita dorong agar kepala daerah di Sulsel bekerja secara
terintegritas,” jelasnya.
Nurdin sendiri mengaku sudah dimintai klarifikasi soal hartanya, kemarin. Namun, ia enggan membeberkan apakah LHKPN-nya berkurang atau bertambah. “Ini hanya evaluasi. Tidak ada yang bertambah (hartanya),” tutur Nurdin.
Data yang dihimpun dari LHKPN yang diumumkan KPK per tanggal 4 Januari 2018 lalu, Nurdin Abdullah tercatat memiliki total harta kekayaan senilai Rp53,156 miliar. Total tersebut dari akumulasi kepemilikan tanah dan bangunan Rp49,4 miliar, alat transportasi dan mesin Rp2,5 miliar, harta bergerak lainnya Rp421,3 juta, kas dan setara kas Rp695,21 juta. Kemudian dikurangi utang sebanyak Rp2,25 juta.
Sementara Andi Sudirman Sulaiman tercatat memiliki total harta kekayaan sebesar Rp7,5 miliar yang tercatat pada tahun 2018 lalu. Dengan rincian, harta berupa tanah dan bangunan Rp6,63 miliar, transportasi dan mesin Rp580 juta, harta bergerak Rp60 juta, kas dan setara kas Rp236,57 juta.
“Belum ada kesimpulan ini. Hanya itu saja (verifikasi LHKPN), apakah bertambah atau tidak,” pungkas Nurdin. (rhm/rus)


www.rovindo.com - Pusat Distributor Pulsa PPOB dll
Comments
To Top