Headline

Iqbal Minta Pejabat Mundur dan Kembalikan Fasilitas


Digugat di PTUN Terkait Pembatalan SK Ribuan ASN Pemkot

MAKASSAR, BKM — Reposisi atas pembatalan surat keputusan (SK) wali kota terhadap ribuan jabatan di lingkup Pemkot Makassar, kini menggelinding di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Aparatur sipil negara (ASN) yang merasa dirugikan resmi mengajukan gugatan.
Akhmad Rianto selaku tim hukum mewakili ASN Pemkot Makassar yang menggugat. Mereka mempersoalkan pergantian dan pengembalian jabatan, yang ditandai dengan pelantikan pada 26 Juli lalu.
Kepada wartawan, Rabu (16/10), Akhmad Rianto meminta agar seluruh pejabat yang telah direposisi oleh Penjabat Wali Kota HM Iqbal S Suhaeb, dikembalikan lagi ke polsisi semula. Ia menjelaskan, penjabat wali kota telah membatalkan SK Wali Kota Makassar Nomor: 821.23.222-2018 tanggal 10 Desember 2018 dengan menerbitkan SK Nomor: 821.22.271-2019 tanggal 2 Juli 2019 tentang Pengangkatan Pimpinan Pratama, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas di Lingkup Pemkot Makassar.
“Dalam SK tersebut terdapat sekitar 1.073 jabatan di lingkup Pemkot Makassar yang dibatalkan jabatannya,” ujarnya.
Kebijakan pj wali kota tersebut, kata dia, memicu munculnya berbagai persoalan. Antara lain ketidakpastian hukum dan kerugian bagi beberapa pejabat atau ASN.
Untuk itu, beberapa pejabat atau ASN menempuh upaya hukum administrasi negara. Mereka mengajukan gugatan di PTUN yang teregistrasi dengan nomor: 100/G.2019/PTUN Mks. Langkah tersebut, disebut Akhmad Rianto sebagai salah satu sarana ajudikatif untuk langkah korektif dan konstitusional.
“Gugatan ini dilakukan sehubungan dengan berbagai fakta dan dugaan pelanggaran hukum administrasi negara yang terkait dengan tata kelola pemerintahan dan kepegawaian yang dilakukan penjabat wali kota,” tandasnya.
Beberapa fakta dan dugaan yang dimaksud, antara lain penjabat wali kota mengeluarkan kebijakan melalui SK Nomor: 821.22.271-2019 tertanggal 2 Juli 2019. Keputusan tersebut diduga bertentangan dengan berbagai prinsip penyelenggaran dan tata kelola ASN, khususnya prinsip kepastian hukum, profesionalitas, dan persatuan dan kesatuan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 5 UU No.5 Tahun 2014 tentang ASN.
Demikian pula dengan SK Wali Kota Makassar Nomor: 821.22.271-2019 tanggal 2 Juli 2019 yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. SK Nomor: 821.22.271-2019 tanggal 2 Juli 2019 diduga bertentangan dengan Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), khususnya azas hukum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas, dan azas kecermatan.
Untuk itu, ia pun meminta kepada majelis hakim PTUN Makassar menyatakan penundaan terhadap berlakunya SK tersebut. “Selama dalam proses persidangan di PTUN berjalan, sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap,” pungkasnya.
Pj Wali Kota Makassar Iqbal Suhaeb menanggapi hal itu, dengan mempersilakan para pejabat yang tak puas atas kebijakan reposisi tersebut untuk menempuh jalur hukum. Ia pun dengan tegas menyatakan siap menghadapi gugatan tersebut.
Namun, menurut Iqbal, pejabat yang tak puas atas pergeseran jabatan pada 26 Juli lalu jangan hanya melayangkan gugatan ke PTUN. Tapi juga harus mundur dari jabatan yang kini diduduki.
“Sekarang dia menggugat baru dia masih duduki jabatan, salah atau tidak? Ya salah. Kalau menggugat, berarti tidak menerima. Tapi menikmati fasilitasnya,” tegas Iqbal.
Selain itu, lanjut Iqbal, mereka juga harus mengembalikan segala fasilitas negara yang masih diterima, sebagai bentuk ketidakpuasan atas kebijakan pimpinannya. Sehingga tidak membuat gaduh roda pemerintahan. (nug/rus)


www.rovindo.com - Pusat Distributor Pulsa PPOB dll
Comments
To Top