Bisnis

Pemprov Sulsel Targetkan Peroleh Penghargaan Paritrana


IST SANTUNAN -- Deputi Direktur Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Sulawesi dan Maluku, Toto Suharto, Sekprov Sulsel, Abdul Hayat, dan Penjabat Wali Kota Makassar, Iqbal Samad Suhaeb foto bersama usai menyerahkan santunan kepada para ahli waris.

MAKASSAR, BKM — Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Sulawesi dan Maluku bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel melakukan sinergitas dalam perluasan program jaminan sosial ketenagakerjaan yang menyeluruh. Khususnya di jajaran pemerintah kabupaten dan kota se-Sulsel. Langkah ini sebagai upaya menyabet penghargaan Anugerah Paritrana tahun 2019.
Pengharagaan Anugerah Paritrana diberikan presiden Indonesia atau wakilnya. Dimana inisiasi berasal dari Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) dan BPJS Ketenagakerjaan. Kegiatan ini diselenggarakan setiap tahun sebagai apresiasi kepada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota yang telah berhasil menyelenggarakan program jaminan sosial ketenagakerjaan.
Sebagai salah satu upaya dari Pemprov Sulsel untuk mendapatkan penghargaan Anugerah Paritrana baik ditingkat provinsi maupun kabupaten/kota adalah melakukan kegiatan sosialisasi penghargaan Anugerah Paritrana tahun 2019 dan Penguatan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Sulawesi Selatan. Kegiatan tersebut diselenggarakan di Hotel Gammara, Kamis (10/10).
Sekretaris Provinsi Sulsel, Abdul Hayat, mengatakan, dalam mendukung berjalannya amanah Undang-Undang No 24 tahun 2011 tentang BPJS, Pemprov Sulsel telah menerbitkan berbagai regulasi yang mendukung program jaminan sosial. Dimana, regulasi tersebut juga menjadi poin penting dalam penilaian penghargaan Paritrana.
”Pihak Pemprov sendiri telah menerbitkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 135 tahun 2018 tentang Pelaksanaan Jaminan Sosial bagi Tenaga Tenaga Kerja Melalui BPJS Ketenagakerjaan di Provinsi Sulawesi Selatan dan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 34 tahun 2014 tentang Kewajiban Persyaratan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Dalam Pemberian Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Provinsi Sulawesi Selatan,” ungkapnya.
Sekretaris Provinsi Sulsel, Abdul Hayat, menyampaikan, Pemda juga telah mengeluarkan surat edaran Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan nomor: 440/4451/Disnakertrans perihal: Penyelenggaraan Program JKK dan JKM Pegawai Non ASN. 
”Khusus Non-ASN, melalui sosialisasi ini juga kita ingin menyamakan persepsi. Karena masih terdapat keraguan atau perbedaan pemahaman di kabupaten/kota mengenai perlindungan jaminan sosial bagi tenaga honorer. Kami mengharapkan agar jajaran pemerintah daerah di kabupaten dan kota lainnya segera memberikan perlindungan Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi mereka,” tegas Abdul Hayat.

Deputi Direktur Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Sulawesi dan Maluku, Toto Suharto, mengatakan, pihaknya bersama jajaran pemerintah daerah yang ada di Sulsel secara bertahap telah melakukan perluasan perlindungan Non ASN.
”Data 30 Agustus 2019 memperlihatkan jumlah orang yang bekerja di Sulawesi Selatan sebanyak 2.459.959 tenaga kerja. Sedangkan yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan sebanyak 1.030.721 atau 41,9 persen. Termasuk kepesertaan Non-ASN sebanyak 89.498 pegawai Non ASN,” jelas Toto Suharto.
Deputi Direktur Wilayah menyampaikan, penghargaan Anugerah Paritrana ini, di samping sebagai apresiasi terhadap kinerja provinsi dan kabupaten/kota, juga dapat mengembangkan sistem jaminan sosial di daerah masing-masing. Sehingga Amanah Undang-Undang Dasar 1945 dapat terwujud.
”Potensi masih sangat besar. Sehingga saya berharap pihak kami dan Pemprov Sulsel dapat bersinergi untuk mendorong terbitnya regulasi-regulasi lain di daerah agar semua pekerja mendapatkan hak jaminan sosial,” pungkas Toto Suharto. (mir)


www.rovindo.com - Pusat Distributor Pulsa PPOB dll
Comments
To Top