Headline

NH Tegaskan SK Andi Ina Resmi


Sekwan Mengaku Belum Terima

MAKASSAR, BKM — Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar akhirnya telah menerbitkan surat keputusan (SK) tentang ketua defenitif DPRD Provinsi Sulawesi Selatan untuk Andi Ina Kartika. SK tersebut ditandatangani Ketua Umum Airlangga Hartanto dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Lodewijk F Paulus.
Surat bernomor R-1176/Golkar/X/2019 tertanggal 9 Oktober 2019. Dalam SK DPP Golkar, antara lain menginstruksikan kepada DPD Partai Golkar Provinsi Sulsel untuk segera menindaklanjuti proses penetapan pimpinan DPRD Provinsi Sulsel sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Sebelumnya, surat lampiran penetapan sempat menuai kontroversi. Sebab sebagian besar legislator dari sejumlah partai mempersoalkannya pada rapat paripurna DPRD Sulsel.
“Apa yang menjadi keresahan publik, teman-teman media para pegiat politik serta politisi, semua sudah terjawab. Surat penetapan Andi Ina Kartika yang sempat dipertanyakan sebagai Ketua definitif DPRD Sulsel sudah ada,” ujar Wakil Ketua Bidang Organisasi dan Daerah DPD Partai Golkar Sulsel Muhammad Risman Pasigai, Kamis (10/10).
Risman yang juga sekretaris panitia seleksi pimpinan DPRD ini menjelaskan, surat penetapan dari DPP tersebut tidak disertakan ke DPRD Sulsel, Rabu (9/10) karena dianggap hal itu tidak diperlukan. Namun yang terjadi kemudian adalah sebaliknya. SK tersebut diminta untuk diperlihatkan. Karenanya, surat SK penetapan itu baru diserahkan, Kamis (10/10).
“Segera kita bawa (surat itu) ke DPRD agar rapat paripurna penetapan Ina sebagai ketua DPRD Sulsel yang sah segera dilaksanakan. Tidak ada lagi perdebatan,” tandasnya.
Menurut Risman Pasigai, surat penetapan tersebut sudah diterbitkan, pada hari Rabu (9/10), bertepatan dengan pengumuman dan penetapan Andi Ina sebagai ketua definitif. Hanya saja, karena beranggapan surat tersebut tidak diperlukan oleh DPRD Sulsel, sehingga surat yang diserahkan hanya dari DPD I Partai Golkar Sulsel yang ditandatangani HAM Nurdin Halid dan Abdillah Natsir sebagai ketua dan sekretaris.
“Jadi kami Partai Golkar sudah menjalankan sesuai mekanisme dan aturan PP yang berlaku dengan menyertakan surat lampiran dari DPP,” kata Risman.
Ketua DPD Golkar Sulsel HAM Nurdin Halid juga menegaskan hal yang sama. “Itu SK resmi, bukan pengantar,” tegasnya, kemarin.
Terpisah, Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Dewan (Sekwan) Sulsel M Jabir terkait beredarnya kopian SK DPP Golkar untuk Andi Ina Kartika, mengaku belum menerimanya. “Kami belum menerima. Mungkin sebentar lagi,” ujarnya.
Ditanya soal jadwal atau agenda pelantikan untuk lima pimpinan dewan, M Jabir mengemukakan bila saat ini baru mau diusulkan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui gubernur. Menurutnya, jadwal pelantikan tidak mesti menunggu surat resmi dari DPP Golkar.
“Tidak juga. Kalau sudah ada SKnya dan diumumkan di rapat paripurna, menyusul surat ke menteri melalui gubernur. Yang empat pimpinan, hari ini (kemarin) kami sampaikan ke Pak Gubernur melalui Pak Sekda,” pungkas M Jabir. (rif)


www.rovindo.com - Pusat Distributor Pulsa PPOB dll
Comments
To Top