Metro

Soal Ketua DPRD Defenitif, Pemprov Salahkan Pemkot


MAKASSAR, BKM — Pemprov Sulsel mengklarifikasi soal lambannya penetapan SK definitif Ketua DPRD Makassar.
Kepala Biro Pemerintahan Provinsi Sulsel, Hasan Basri Ambarala, mengemukakan, bukan Pemprov Sulsel yang lamban mengeluarkan SK. Namun usulan dari Pemkot Makassar yang lama masuk ke Pemprov Sulsel.
Lelaki yang akrab disapa Ambarala itu mengatakan, Pemkot Makassar baru menyerahkan usulan ke Pemprov Sulsel pada hari, Selasa (8/10).
“Bagaimana mau diproses cepat kalau usulannya baru kemarin (Selasa) diajukan ke Bapak Gubernur. Justru mereka yang terlambat. Jadi, itu bukan kesalahan Bapak Gubernur” ungkap Ambarala di ruang kerjanya, Rabu (9/10).
Dia melanjutkan, pihaknya sudah beberapa kali menyampaikan agar usulan Ketua DPRD Makassar definitif segera diajukan agar bisa dibuatkan SK secepatnya.
“Justru mereka yang memperlambat. Di sini tidak ada yang diperlambat. Dan pengurusannya juga tidak memungut biaya,” tambahnya.
Lelaki yang disebut-sebut akan ikut kontestasi Pemilihan Wali Kota Makassar 2020 itu menjelaskan, saat usulan masuk ke Biro Pemerintahan Selasa lalu, pihaknya langsung membuatkan nota dinas ke Biro Hukum untuk segera dibuatkan SK-nya.
Namun, untuk ditandatangani oleh Gubernur HM Nurdin Abdullah, Ambarala mengatakan, harus menunggu orang nomor satu Sulsel itu kembali dari lawatannya ke Australia.
Kepada wartawan, ketika ditanya siapa nama legislatif Kota Makassar yang diusulkan menjadi Ketua definitif DPRD Makassar, Ambarala enggan membeberkannya.
“Saya tidak bisa membocorkannya. Tapi saya kasih gambaran, nama yang diajukan dari Partai Nasdem,” tandasnya.
Sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar, mendesak Gubernur Sulsel, HM Nurdin Abdullah untuk mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur terkait pengangkatan pimpinan definitif DPRD Kota Makassar.
Menurut anggota DPRD Kota Makassar dari Partai Golkar, Abd Wahab Tahir, SK Gubernur tersebut sangat penting dan diperlukan sebagai dasar dan payung hukum sebelum melakukan pelantikan pimpinan DPRD Kota Makassar sekaligus pembentukan Alat Kelengkapan Dewan (AKD).
“Kami berharap Gubernur Sulsel segera mengeluarkan SK pengangkatan pimpinan definitif DPRD. Sehingga kami segera menggelar rapat paripurna pengangkatan pimpinan definitif, pengesahan tata tertib sekaligus pengesahan AKD,” katanya.
Wahab menambahkan, pengangkatan pimpinan definitif DPRD Kota Makassar harus segera dilakukan agar wakil rakyat dapat memperlihatkan kerja-kerjanya serta mulai hadir tengah masyarakat.
“Kerja kami harus cepat, karena itu adalah tuntutan dari rakyat, bagaimana kami hadir di tengah-tengah mereka. Pekan depan atau 14 Oktober mendatang, paripurna pengesahan tata tertib ditarget sudah bisa dilakukan. Sehingga kerja kedewanan tidak terhambat,” terangnya. (rhm)


www.rovindo.com - Pusat Distributor Pulsa PPOB dll
Comments

Social Media

Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, wartawan Berita Kota dibekali tanda pengenal. Tidak diperkenankan menerima, apalagi meminta, imbalan dari siapapun, dalam bentuk apapun, serta dengan alasan apapun.

Copyright © 2017 Berita Kota Makassar.

To Top