Metro

Pemkot Keciprat Dana Hibah Rp326 M untuk BRT


Tujuan Mengurangi Kendaraan Pribadi

MAKASSAR, BKM — Pemerintah Jerman, Inggris, dan Swiss melalui lembaga Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) akan mengucurkan hibah untuk pengembangan Bus Rapid Transit (BRT). Anggaran yang bakal dihibahkan tersebut berkisar Rp326 miliar.

Ada lima kota yang kecipratan bantuan hibah tersebut. Salah satunya adalah Kota Makassar. Selain itu, Semarang, Bandung, Batam, dan Pekanbaru.
Pemilihan Kota Makassar sebagai salah satu penerima hibah itu, kata Pelaksana tugas (Plt) Dinas Perhubungan (Dishub) Sulsel, Fahlevi setelah melalui proses survei Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
Sebelumnya, Pemprov Sulsel dan juga Pemkot Makassar telah melakukan penandatanganan nota kesepakatan (MoU) bersama Kemenhub dan pihak GIZ di Jakarta, belum lama ini. Untuk implementasi proyek Sustainable Urban Transport Programme Indonesai (SUTRI NAMA) dan komponen Indonesian Bus Rapid Transit Corridor Development Project (INDOBUS).
“Sebenarnya program INDOBUS dan SUTRI NAMA sudah bebrapa tahun lalu. Tapi sempat kita tidak masuk kategori. Tapi dua bulan lalu dikunjungi untuk disurvei, makanya kita masuk program pendampingan menghadirkan angkutan moda transportasi umum BRT,” ujar Fahlevi, Rabu (9/10).
Disebutkan, dana bantuan hibah untuk 5 kota terpilih total 21 juta euro atau jika dikurskan sekitar Rp326 miliar. Hanya saja, Fahlevi mengaku belum ada pembagian detail dana untuk masing-masing wilayah sampai pembahasan lebih lanjut melalui forum group discussion (FGD) dan studi kelayakan kedepan.
“Nanti dalam waktu dekat akan ada FGD. Nanti disitu dibahas dulu item-item apa saja yang dibutuhkan Kota Makassar untuk pengembangan BRT. Dulukan sudah ada survei, nanti akan ada studi kelayakan lagi. Tapi nanti di FGD dibahas,” urai Fahlevi.
Dia menambahkan, kehadiran BRT bertujuan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, termasuk pertimbangan menyangkut kualitas udara efek rumah kaca. Meski selama ini belum maksimal penerapannya di Makassar, adanya kerjasama ini bisa meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan angkutan umum.
“Harus diketahui, kenapa salah satunya Makassar dipilih, karena pemerintah provinsi Sulsel sudah ada cantolannya yaitu UPT Maminasata. Kita sudah punya rumah istilahnya, dalam pengelolaan BRT itu,” pungkas Fahlevi.
Dikonfirmasi terpisah, Kepala UPT Transportasi Mamminasata, Prayudi Syamsibar menjelaskan, alokasi dana hibah untuk masing-masing daerah terpilih belum dibahas. Prosesnya akan ditindaklanjuti terlebih dahulu dalam feasibility studi atau studi kelayakan oleh pihak GIZ dan Kemenhub.
“Nanti alokasi dana masing-masing daerah tergantung hasil feasibilty study-nya. Jadi belum ditahu berapa Kota Makassar. Dan, harus ada juga kontribusi anggaran dari pemerintah daerah,” imbuh Prayudi. Hanya saja, dia menuturkan dana hibah mayoritas digunakan untuk kajian pengembangan BRT.
“November ini kita akan fasilitasi menggelar FGD untuk membahas itu. Nanti dibahas juga pemkot dan pemprov sanggupnya tangani bagian apa. Tapi pasti ada fisik, apakah masuknya untuk pengadaan halte, pembuatan jalur khusus, bahkan tidak menutup kemungkinan pengadaan bus,” paparnya.
Proyek pengembangan BRT dilakukan secara bertahap. Saat ini hingga Juli 2020, akan dilakukan studi kelayakan, selanjutnya pembuatan detail engineering desain (DED) termasuk masterplan. Tahun 2021 mulai pengerjaan fisiknya hingga ditarget rampung tahun 2020 mendatang. (rhm)


www.rovindo.com - Pusat Distributor Pulsa PPOB dll
Comments

Social Media

Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, wartawan Berita Kota dibekali tanda pengenal. Tidak diperkenankan menerima, apalagi meminta, imbalan dari siapapun, dalam bentuk apapun, serta dengan alasan apapun.

Copyright © 2017 Berita Kota Makassar.

To Top