Metro

Delapan Posisi Kepala Daerah akan Diisi Pejabat Pemprov


MAKASSAR, BKM — Pemilihan kepala daerah kembali akan digelar serentak pada 12 kabupaten/kota. Daerah yang dimaksud adalah Kabupaten Selayar, Gowa, Maros, Barru, Sopppeng,
Tana Toraja, Toraja Utara, Luwu Utara,
Luwu Timur, Pangkep, Bulukumba, dan Kota Makassar.
Berdasarkan agenda KPU, pilkada serentak tersebut akan dilaksanakan 23
September 2020.
Dari 12 kabupaten/kota yang akan menggelar pemilihan kepala daerah tersebut, tiga daerah, masing-masing Kabupaten Pangkep, Maros, dan Bulukumba tidak bisa lagi diikuti oleh bupati yang saat ini menjabat karena sudah dua periode.
Di luar Kota Makassar yang saat ini sudah diisi Penjabat Wali Kota, artinya, ada delapan daerah yang bupati/wakil bupatinya maju dalam pilkada.
Jika bupati/wakil bupatinya akan ikut kontestasi pilkada, artinya akan ada kekosongan jabatan di daerah terkait.
Kekosongan jabatan tersebut bakal diisi oleh Penjabat (Pj) bupati yang dipilih dari pejabat eselon II lingkup Pemprov Sulsel.
Menurut Kepala Biro Pemerintahan Sulsel, Hasan Basri Ambarala, Daerah yang kemungkinan akan diisi penjabat (Pj) atau Penjabat Sementara (Pjs) adalah Gowa, Barru, Tana Toraja, Toraja Utara, Luwu Timur, Luwu Utara, Soppeng dan Selayar.
“Pemprov Sulsel tentunya akan mempersiapkan Pj atau Pjs sesuai kebutuhan masing-masing daerah,” ungkap Ambarala di ruang kerjanya, Rabu (9/10).
Penentuan Pj maupun Pjs, lanjut Ambarala, tergantung mekanisme yang dilaksanakan gubernur. Apakah langsung mengusulkan tiga nama ke Kemendagri, atau melakukan assesment untuk menentukan tiga besar nama yang selanjutnya dikirim ke pusat. Sama seperti yang dilakukan dalam penentuan Pj Wali Kota Makassar.
“Jadi, semua itu tergantung Pak Gubernur. Kalau diperintahkan langsung usulkan tiga nama, itu akan kami lakukan. Tapi kalau harus lewat tahapan seleksi, itu yang dilaksanakan,” ungkap Ambarala.
Secara terpisah, Gubernur Sulsel, HM Nurdin Abdullah mengatakan pihaknya sudah mulai mempersiapkan calon Penjabat (Pj) atau Pejabat Sementara (Pjs) bupati.
Nanti Pj akan ditugaskan di kabupaten yang masa jabatan kepala daerah telah habis sampai menunggu pasangan kepala daerah defenitif. Sementara PJs ditugaskan mengambil alih pimpinan dari bupati dan wakil bupati yang cuti karena mengikuti Pilkada serentak.
Nurdin Abdullah mengatakan dirinya telah mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) terkait penunjukan dan pengangkatan Pj/Pjs bupati dan walikota. Aturan ini sendiri telah digunakan saat penunjukan Pj Walikota Makassar Iqbal Suhaeb.
“Kita sudah buatkan Pergub, agar mereka paham tugas sebagai Pj atau Pjs. Karena PJ itu menjalankan pemerintahan sebagau pelaksana tugas. Kedudukan dia bukan hasil pilkada,” kata Nurdin.
Nurdin menjelaskan tugas utama Pj/Pjs adalah melanjutkan RPJMD yang ada, bukan membuat program yang baru. “Sebab selama ini, banyak Pj yang malah mengobok-obok kebijakan yang telah ada,” jelasnya.
Mantan bupati Bantaeng ini menyebutkan Pj atau Pjs bupati yang akan ditunjuk tak mesti putra daerah. Tapi harus sesuai kualifikasi yang telah ditentukan oleh aturan, salah satunya harus pejabat eselon II atau setingkat kepala OPD.
“Tentu dari kepala OPD, nanti kita seleksi lagi. Misalnya melakukan pemaparan apa yang akan dilakukan selama menjadi Pj atau Pjs,” sebutnya. (rhm)


www.rovindo.com - Pusat Distributor Pulsa PPOB dll
Comments
To Top