Headline

Iqbal Larang Mobilisasi Pelajar ke F8


MAKASSAR, BKM — Makassar International Eight Festival and Forum alias F8 akan dihelat 11-13 Oktober mendatang. Berlokasi di
Centrepoint of Indonesia (CoI), khususnya Citraland City Losari.
Namun, ada yang jauh berbeda pada pelaksanaan tahun ini. Jika tahuh-tahun sebelumnya, di era kepemimpinan Wali Kota Moh Ramdhan Pomanto banyak melibatkan pihak sekolah sebagai panitia maupun pengunjung, untuk tahun ini tidak diperbolehkan lagi. Penjabat Wali Kota Makassar Iqbal Samad Suhaeb, bahkan telah melayangkan imbauan larangan kepada pengelola pendidikan anak usia dini (PAUD) untuk mobilisasi guru dan peserta didik guna memeriahkan event F8.
Hal ini disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar Abdul Azis Hasan. Dia beralasan, karena F8 2019 kini dilaksanakan sepenuhnya oleh pihak swasta, bukan pemerintah.
“Iya, sudah betul itu imbauan Pak Pj Wali Kota, agar guru dan peserta didik tidak dimobilisasi. Karena memang ini sepenuhnya dilaksanakan oleh pihak swasta,” kata Azis, kemarin.
Kendati begitu, ia tak memberi larangan untuk menghadiri F8 secara personal atau pribadi. Menurutnya, bila berkaitan dengan pribadi maka hal itu diperbolehkan.
Azis berharap jika tidak ada tenaga pendidiknya maupun siswa yang benar-benar ikut terlibat. Pasalnya, bila terbukti mengabaikan imbauan maka pejabat dianggap tidak taat azas.
Aziz pun menegaskan bahwa larangan untuk melakukan mobilisasi guru dan siswa PAUD tidak hanya berlaku untuk event festival F8 saja. Tapi berlaku pula untuk kegiatan swasta lainnya. “Imbauan itu berlaku untuk seluruh kegiatan swasta,” pungkasnya.
Direktur Utama PT Festival 8 Indonesia Sofyan Setiawan menanggapi larangan tersebut dengan santai. Ia menilai hal itu biasa saja. Pihaknya memang tidak mengajak pemerintah kota untuk terlibat.
“Penyelenggaraan, konten dan segala macam memang tidak melibatkan secara masif (pemerintah kota) seperti tahun-tahun sebelumnya,” kata Wawan, sapaannya.
Ia menjelaskan bahwa F8 kali ini memang tak melibatkan anak-anak secara masif seperti tahun sebelumnya. Kalau pun ada, itu lantaran personal saja.
“Kalau mau datang sebagai pengunjung, anak-anak dan orang tua, silakan karena memang terbuka untuk umum. F8 milik masyarakat Makassar dan Sulsel,” paparnya
Diketahui, F8 masuk top 10 nasional event Kemenpar RI. Kendati begitu, Pemkot Makassar memutuskan untuk tidak melaksanakan event F8 dengan dalih anggaran.
Terpisah, Founder PT Festival 8 Indonesia Mohammad Ramdhan Pomanto menegaskan, pelaksanaan F8 2019 di CoI sama sekali tidak mengabaikan faktor lingkungan.
Danny mengatakan, lokasi pelaksanaan F8 sama sekali tidak menimbulkan kerusakan lingkungan. Karena reklamasi CoI adalah salah satu sistem reklamasi terbaik di dunia, yang menggunakan metode mitigasi.
Jadi, Danny menegaskan, F8 sama sekali tidak mendukung kerusakan lingkungan, karena dilaksanakan di lokasi yang tidak menimbulkan dampak lingkungan.
“Reklamasi CoI adalah reklamasi mitigasi terbaik di dunia, jadi tidak merusak lingkungan. Justru malah membentuk suatu ekosistem baru di situ. Justru mengundang ikan-ikan besar, seperti escolar dan kerapuh,” jelas Danny.
Danny menambahkan, reklamasi CoI sudah sesuai undang-undang. Semua kegiatan yang sudah memiliki dasar di undang-undang, maka sudah sah.
“Yang pasti F8 ini sah dan tidak ada masalah di dalamnya. Justru saya menantang Walhi untuk berdiskusi mengenai ini dan melihat langsung pelaksanaan reklamasi,” tegasnya.
Sebelumnya, penyelenggaraan F8 yang rencananya digelar di area reklamasi CoI ditolak tegas Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Sulsel.
Direktur WALHI Sulsel Muhammad Al Amin mengatakan, alasan utama penolakannya karena masih adanya pelanggaran-pelanggaran lingkungan dan pengabaian hak-hak nelayan tradisional di empat kelurahan yang terkena imbas proyek reklamasi CoI.
“Di Kecamatan Mariso, terutama di Kelurahan Bontorannu, Tamarunang, Lette dan Pannambungan merupakan wilayah tempat bermukimnya nelayan tradisional Pantai Losari yang terkena imbas langsung dari proyek reklamasi. PT. Ciputra selaku pengelola bertanggung jawab memulihkan akses jalur perahu nelayan menuju laut karena pendangkalan akibat reklamasi, dan tidak melanjutkan pembangunan jembatan,” ungkap Al Amin.
Penyelenggaran F8 di lokasi reklamasi CoI yang mengusung konsep ramah lingkungan, dinilai Al Amin justru berbanding terbalik dengan kerusakan lingkungan akibat reklamasi. Sehingga ia meminta Ciputra untuk bertanggung jawab atas kerusakan akses nelayan di Kecamatan Mariso.
“Tentu tidaklah etis merayakan festival yang mengusung konsep ramah lingkungan di lahan reklamasi yang telah membuat nelayan tradisional menderita. Bahkan sampai saat ini nelayan masih terus berjuang dalam menuntut hak-haknya atas lingkungan,” tandasnya. (nug/rus)


www.rovindo.com - Pusat Distributor Pulsa PPOB dll
Comments

Social Media

Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, wartawan Berita Kota dibekali tanda pengenal. Tidak diperkenankan menerima, apalagi meminta, imbalan dari siapapun, dalam bentuk apapun, serta dengan alasan apapun.

Copyright © 2017 Berita Kota Makassar.

To Top