Headline

Indikasi Korupsi Berjamaah


Istri Wabup, Dua Pejabat, dan Satu Staf Tersangka

MAKASSAR, BKM — Perjalanan panjang pengusutan kasus dugaan korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) non fisik Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Dinas Pendidikan Kabupaten Bone, berbuah hasil. Ada indikasi praktik korupsi berjamaah di dalamnya.
Empat orang dijadikan tersangka. Dari jumlah itu, satu di antaranya adalah Hj Erniati. Kepala Bidang PAUD dan Dikmas Disdik Bone ini merupakan istri wakil bupati Bone.
Tiga tersangka lainnya, yakni Sulastri yang menjabat sebagai kepala Seksi PAUD, Masdar selaku Pengawas TK, serta Muh Iksan yang merupakan staf PAUD Disdik Bone.
Penetapan tersangka ini dilakukan setelah berlangsung gelar perkara oleh Direktorat Kriminal Khusus (Ditkrimsus) Polda Sulsel, Senin (7/10). Dugaan korupsi yang menyeret keempat tersangka menggunakan anggaran bersumber dari APBN tahun 2017 dan 2018.
Dana tersebut untuk pengadaan buku bahan belajar pada satuan PAUD di Kabupaten Bone. Kasus ini ditangani Unit Tipikor Polres Bone, diback up penyidik Subdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Sulsel. Kerugian keuangan negara berdasarkan hasil audit BPKP sebesar Rp4.916.305.000.
Kepala Bidang Humas Polda Sulsel Kombes Pol Yudhiawan Wibisono, mengonfirmasi penetapan status tersangka terhadap keempat orang di lingkup Disdik Bone tersebut.
Dalam gelar perkara terungkap adanya perbuatan melawan hukum yang diindikasikan dilakukan oleh para tersangka. Hj Erniati selaku Kabid PAUD dan Dikmas tidak melaksanakan seluruh tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam juknis Permendikbud Nomor 4 Tahun 2017, dan Permendikbud Nomor 2 Tahun 2018.
Ia juga bertindak selaku ketua Tim Manajemen DAK Non Fisik BOP PAUD Kabupaten Bone, yang bertugas untuk memverifikasi data pokok pendidikan (Dapodik), sampai dengan verifikasi hasil pelaksanaan pengadaan langsung dan swakelola dana BOP PAUD .
Sebagai tim monitoring, evaluasi dan supervisi ia juga telah menerima pembayaran honor sebesar kurang lebih Rp40 juta pada tahun 2017. Begitu pula di tahun 2018, yang nilainya kurang lebih Rp40 juta.
Kemudian, khusus untuk tahun 2017, dirinya selaku PPTK pada kegiatan pengadaan alat peraga/praktik dan buku siswa TK dengan metode pengadaan langsung. Namun, pengadaan tersebut pelaksanaannya tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perpres tentang Pengadaan Barang dan Jasa.
”Tersangka lainnya, yakni Sulastri memerintahkan Masdar untuk pengadaan buku bahan belajar lalu dijual ke seluruh lembaga PAUD di Kabupaten Bone. Harga yang ditetapkan sebesar Rp20.000 per buku pada tahun 2017, dan sebesar Rp17.500 pada tahun 2018,” jelas Dicky.
Pada saat pelaksanaan sosialisasi, Sulastri mengarahkan seluruh lembaga PAUD untuk menganggarkan buku bahan belajar dalam rencana kegiatan dan anggaran satuan (RKAS). Ketika pemeriksaan RKAS dilakukan, tersangka mencoret-coret RKAS lembaga PAUD jika tidak memasukkan dan menganggarkan buku bahan belajar sesuai dengan arahannya. Dari hasil keuntungan harga buku tersebut, Sulastri menerima dan menikmatinya pada tahun 2017 dan 2018.
Sementara tersangka Muh Iksan, selaku staf PAUD ia menetapkan harga buku bahan belajar sebesar Rp20.000 per buku pada tahun 2017, dan Rp17.500 per buku di tahun 2018. Muh Iksan juga yang mengantar buku dan menerima pembayarannya dari seluruh lembaga PAUD. Ia menerima dan menikmati hasil keuntungan harga buku pada tahun 2017 dan 2018.
Tersangka Masdar selaku pengawas TK bertindak mengadakan buku bahan belajar untuk dijual kepada seluruh lembaga PAUD berdasarkan arahan Sulastri dan Ikhsan. Kemudian menyampaikan harga buku kepada Sulastri dan Iksan sebesar Rp8.500 per buku. Sementara harga buku yang dibeli di Pulau Jawa harganya hanyalah Rp5.250. Selanjutnya, Masdar menetapkan harga buku bahan belajar sebesar Rp20.000 per buku pada tahun 2017, dan sebesar Rp17.500 per buku di tahun 2018. Kemudian memerintahkan Mustamin untuk membuat dan menandatangani seluruh dokumen berupa kuitansi, faktur dan nota pesanan untuk dipertanggungjawabkan oleh lembaga PAUD. Ia juga mengantar buku dan menerima harga pembeliannya dari seluruh lembaga PAUD di Kabupaten Bone, serta menerima dan menikmati hasil keuntungan harga buku pada tahun 2017 dan tahun 2018.
”Tersangka dijerat Pasal 2 dan atau Pasal 3 UU TPK Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah menjadi UU TPK Nomor 20 Tahun 2001, juncto pasal 55 ayat 1 KUHP,” terang Dicky lagi.
Sebelum penetapan tersangka, penyidik kepolisian melakukan penggeledahan di rumah jabatan (rujab) wabup Bone beberapa waktu lalu. Langkah tersebut ditempuh sebagai bagian dari penyidikan kasus ini. (rus)


www.rovindo.com - Pusat Distributor Pulsa PPOB dll
Comments
To Top