Headline

744 Randis Pemprov tak Bayar Pajak


MAKASSAR, BKM — Dari hasil evaluasi dan monitoring koordinator sub pencegahan (Korsubgah) KPK wilayah Sulawesi, ditemukan jika ratusan kendaraan dinas milik Pemprov Sulsel menunggak pajak.
Data awal yang ditemukan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) yang dilaporkan ke KPK, ada sekitar Rp5 miliar tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dari randis milik Pemprov Sulsel. Randis yang dimaksud merupakan kendaraan operasional organisasi perangkat daerah (OPD) maupun pejabat.
Menyikapi hal tersebut, Pemprov Sulsel menggelar rapat rekonsiliasi terkait pajak kendaraan yang menunggak, khususnya randis. Pertemuan dilaksanakan di Ruang Rapat Sekretaris Provinsi Sulsel, Senin (7/10), yang melibatkan OPD. Termasuk Bapenda dan Biro Aset.
Ternyata, dari hasil rekonsilisasi data tersebut, tunggakan pajak randis Pemprov Sulsel hanya senilai Rp400 juta lebih dari total kendaraan pajak yang menunggak sebanyak 744 unit.
Menurut Sekretaris Provinsi Sulsel Abdul Hayat Gani, selama ini ada kesalahpahaman terkait jumlah tunggakan randis. Seperti data yang dibeberkan oleh KPK sekitar Rp5 miliar.
Menurutnya, setelah dilakukan kroscek ke OPD, ternyata tunggakan pajak tersebut lebih banyak berasal dari kendaraan yang sudah tidak ada, alias sudah didum dan balik nama ke pemilik barunya. Sehingga pada kesempatan itu, dia mengklarifikasi soal tunggakan randis yang mencapai Rp5 miliar tersebut.
“Jadi tidak benar tunggakan randis pemprov sampai miliaran,” kata Hayat usai memimpin rapat.
Hayat menegaskan, masalah tunggakan akan diserahkan ke masing-masing OPD. Apalagi sudah ada penganggaran untuk pembayaran pajak kendaraan. Tak hanya itu, dia meminta dilakukan pendataan ulang terkait kendaraan yang akan dihapuskan.
“Ada OPD yang kendaraannya 16, tapi ada empat yang tidak diketahui keberadaannya. Ini Biro Aset akan melacak. Kita bentuk tim pelacak. Kalau tidak ada kendaraannya, kita usulkan penghapusan,” tandasnya.
Mantan pejabat Kementerian Sosial ini menjelaskan, besarannya tunggakan pajak randis dikarenakan masih banyak kendaraan lama yang tercatat atas nama Pemprov Sulsel. Mulai kendaraan keluaran tahun 1970 hasil pelimpahan P3D dari kementerian atau instansi vertikal.
Kepala UPT Pendapatan Samsat Wilayah Makassar II Gita Ikayani, mengatakan dari ratusan randis penunggak pajak, didominasi kendaraan roda dua. Dirinya berharap setiap OPD segera memperbaiki data kepemilikan kendaraan dengan berkoordinasi dengan Biro Aset.
“Kalau memang sudah tidak ada atau rusak parah, silakan ajukan penghapusan. Tapi proses ini harus melalui pemeriksaan di Inspektorat. Setelah itu baru kita hapuskan tunggakan pajaknya,” ujar Gita.
Sementara terkait kendaraan yang telah dipindahtangankan, baik dilelang atau didum, pihaknya juga meminta OPD untuk memberikan datanya.
“Kalau sudah jadi milik pribadi, tentu akan kita tahan proses perpanjangan STNK-nya. Harus dilakukan balik nama dulu dengan menyertakan surat dari OPD terkait yang melakukan dum atau lelang,” pungkasnya.
Berdasarkan laporan Kepala Biro Aset dan Perlengkapan Nurlina, kendaraan dinas milik Pemprov Sulsel sebanyak 2.742 unit. Terdiri dari roda empat sebanyak 1100 unit dan roda dua 1.642 unit.
Dari 1100 randis roda empat yang dimiliki Pemprov Sulsel, tercatat 119 rusak berat, 8 rusak ringan, 81 tidak diketahui keberadaannya, 49 pinjam pakai, dan 18 dikuasai pensiunan.
Sementara kendaraan roda dua, dari 1.642 unit, sebanyak 114 rusak berat, 15 rusak ringan, 291 tidak diketahui keberadaannya, dan 85 dikuasai pensiunan.
Nurlina mengatakan, khusus untuk kendaraan dinas yang sudah berumur di atas tujuh tahun telah dilakukan penarikan. Selanjutnya kendaraan ini akan dilelang.
“Kami sudah lakukan pengujian ke Dinas Perhubungan, dan ada lebih 200 unit yang dinyatakan tidak layak. Ini sudah diusulkan ke Pak Gubernur untuk dilelang, dan selanjutnya diserahkan ke KPKNL untuk proses pelelangan,” jelas Lina.
Sebelumnya, Koordinator Korsubgah KPK Wilayah Sulsel Adlinsyah Nasution menyarankan Pemprov Sulsel menahan tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi pejabat pengguna randis yang memiliki tunggakan PKB.
“Harusnya pengguna randis rutin membayarkan PKB kendaraan yang digunakan. Sebab, setiap tahun selalu dianggarkan untuk pembayaran PKB,” ungkapnya.
KPK, kata lelaki yang akrab disala Choky itu, sementara meminta data terkait tunggakan pajak kendaraan. Bukan hanya di lingkup pemprov, tapi juga kabupatenkota. Khusus di lingkup pemprov, pihaknya menyarankan agar TPP pejabat pengguna ditahan.
“Saya minta datanya dulu. Padahal sudah dianggarkan untuk bayar pajaknya. Bisa saja (ditunda pembayaran TPP). Bergantung kebijakan gubernur,” jelasnya.

2.000 Randis Pemkot Menunggak

Di Kota Makassar, tercatat ada 2.000-an randis milik pemkot yang juga menunggak pajak. Pemerintah saat ini tengah mengupayakan untuk pelunasannya.
Kepala UPT Pendapatan Wilayah Makassar I Bustanul Arifin, mengatakan berdasarkan data pihaknya, terdapat kurang lebih 5.000-an randis pemkot. Dari jumlah itu, ada 2.000-an yang menunggak pajak. Angkanya sebesar Rp3 miliar.
“Namun, data-data ini belum tentu menunggak semua. Karena bisa jadi kendaraan tersebut rusak berat atau dikuasai pihak lain. Ini yang akan kami rekonkan kendaraannya, supaya bisa menyajikan data kendaraan yang pasti. Berapa kendaraan menunggak pajak dan berapa yang rusak,” terang Bustanul.
Kendati begitu, data tersebut dikatakannya berdasarkan pembaruan. Namun memang, data tersebut belum tersinkronisasi dengan data pemerintah kota.
Ia mengaku perlu melihat lebih detail kendaraan yang telah diklaim pemkot. Hal itu untuk memastikan kebenaran dan kondisi kendaraan dinas tersebut.
“Ada yang bahkan memang dari tahun 90-an. Ini yang kita perlu rekonkan kembali. Jangan sampai sudah bangkai, tapi di data kami belum terhapus. Makanya, dengan adanya ini kami bisa rekon kendaraan tersebut berupa klarifikasi, identifikasi bahwa kendaraan tersebut rusak berat,” ucapnya.
Terkait dengan upaya membayar penunggakan pajak kendaraan dari pemerintah kota, ia berjanji akan menfasilitasi dengan memberikan kemudahan pelayanan. Misalnya dengan membuka loket khusus untuk pembayaran pemerintah kota. Hal itu untuk menghindari antrean panjang.
Ditanya tentang keseriusan pemkot membayar tunggakan randis, Bustanul melihat pemerintah menunggu momen sensus barang.
“Kami sangat berharap, dengan adanya sensus barang itu bisa ketahuan yang masih aktif milik pemkot, rusak berat, atau didum,” ungkapnya.
Tentang perihal batas waktu pembayaran, ia mengatakan bahwa tak menetapkannya. Hanya saja, katanya, ketika melewati batas waktu pembayaran maka akan diberikan denda.
“Jadi kalau tidak membayar berlaku lagi dendanya 2 persen tiap bulan,” terangnya.
Bustanul berharap data penunggakan yang telah ia sajikan bisa terklarifiaksi, lalu muncul data besar yang bisa menjadi kesepakatan antara Samsat pan Pemkot. Sehingga ke depan pembayaran ini tidak lagi menjadi masalah dan menjadi data-data yang tidak jelas.
Sekertaris Kota Makassar Muh Ansar, berjanji segera melunasi tunggakan pajak randis seluruh OPD. Ia mengklaim telah menyediakan anggaran yang harus dibayarkan lewat kas daerah lantas ke provinsi.
“Kita sudah rapatkan. Kalau ada yang mau bayar, silakan. Karena anggarannya sudah kita alokasikan untuk semua OPD. Kita beri waktu minggu depan, Senin dan Selasa,” katanya.
Ia mengatakan secara umum tunggakan secara umum sebesar Rp3 miliar. Namun, penghitungan tersebut belum final lantaran masih mendata mobil yang tidak beroperasi, dan kendaraan yang telah rusak.
Ia menyebut penyebab masalah penunggakan pajak kendaraan dinas dilatari banyak hal. Antara lain, masalah pendataan yang belum tersinkronisasi dengan baik.
“Salah satunya, ada randis masuk dalam daftar, sebenarnya sudah tidak perlu karena sudah tidak jalan dan sudah jadi rongsokan tetapi masih ditagih,” tandasnya. (rhm-nug/rus)


www.rovindo.com - Pusat Distributor Pulsa PPOB dll
Comments

Social Media

Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, wartawan Berita Kota dibekali tanda pengenal. Tidak diperkenankan menerima, apalagi meminta, imbalan dari siapapun, dalam bentuk apapun, serta dengan alasan apapun.

Copyright © 2017 Berita Kota Makassar.

To Top