Sulselbar

Pemkab Tertibkan Kelompok Tani


TERTIBKAN -- Pemkab Bulukumba menertibkan kelompok petani dalam rangak menertibkan kepemilikan lahan dan status keanggotaan

BULUKUMBA, BKM — Kabupaten Bulukumba sebagai daerah potensial di sektor pertanian memiliki lahan yang tersebar pada 10 wilayah kecamatan dengan luas lahan kering 107.503 hektar dan 22.586 hektar sawah. Lahan pertanian tersebut dikelola oleh 2.505 unit kelompok tani.
Selama ini kelompok tani dibina oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan melalui kegiatan pemberdayaan, baik dalam bentuk penyuluhan maupun pemberian bantuan sarana prasarana pertanian.
Kegiatan pemberdayaan kelompok tani masih ada yang berjalan kurang efektif karena belum tersedianya data kelas kemampuan kelompok tani sebagai dasar pengambilan kebijakan pemberdayaan.
Selain kondisi tersebut, juga ditemukan permasalahan pemilikan lahan, keanggotaan dan status kepengurusan kelompok tani yang tidak lagi sesuai dengan Permen Pertanian Nomor 67/Kementan/SM.050/ 12/2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani.
Kabid Penyuluhan Dinas Tanaman Pangan, Sudirman mengemukakan Permen tersebut salah satu yang diatur mengenai pengurus kelompok tani yang tidak boleh dari unsur aparatur dan pamong desa. Olehnya itu, Pemkab menindaklanjuti dengan mengeluarkan Surat Edaran Bupati tentang Kelembagaan Petani Bersertifikat dalam rangka mewujudkan tertib pengelolaan kelembagaan petani (kelompok tani, Gapoktan, dan Kelompok Wanita Tani).
Setiap kelembagaan petani wajib memiliki Sertifikat yang dikeluarkan oleh Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan. “Sertifikat ini menjadi syarat bagi kelompok tani untuk mendapatkan fasililitasi atau pemberdayaan dan bantuan dari pemerintah,” terangnya.
Untuk menghindari kongkalikong dalam mendapatkan bantuan, Bupati AM Sukri Sappewali meminta Dinas Tanaman Pangan merevitalisasi kelompok tani sesuai peraturan yang berlaku. (min/C)


www.rovindo.com - Pusat Distributor Pulsa PPOB dll
Comments

Social Media

Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, wartawan Berita Kota dibekali tanda pengenal. Tidak diperkenankan menerima, apalagi meminta, imbalan dari siapapun, dalam bentuk apapun, serta dengan alasan apapun.

Copyright © 2017 Berita Kota Makassar.

To Top