Sulselbar

DPRD Sulsel Terima Panja Tatib dan Kode Etik DPRD Sulbar


TERIMA -- Ketua Baleg DPRD Sulsel, H Usman Lonta, saat menerima rombongan Panja Tatib dan Panja kode etik DPRD Sulbar di ruang kerjanya.

MAKASSAR, BKM — Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPRD Sulsel, H Usman Lonta, menerima kunjungan panitia kerja (Panja) tata tertib dan Panja kode etik DPRD Sulbar, Kamis (3/10). Beberapa hal yang menjadi tujuan kunjungan kedua Panja DPRD Sulbar. Panja tata tertib diketuai Hatta Kainang dan Panja kode etik dipimpin Syamsul Samad.
Beberapa hal yang menjadi pertanyaan Panja tata tertib (Tatib) yang telah dua hari membahas Tatib pasca-dilantik 26 September. ”Panja Tatib ingin sharing dengan beberapa isu. Seperti soal diskursus mengetahui lebih awal rancangan RKPD yang merupakan turunan dari RJMD. Karena akan bermuara pada KUA dan PPAS,” ujar Hatta Kainang dalam pengantarnya. Ia juga menyebut DPRD DKI Jakarta telah mencoba mengusul ke Mendagri perihal ini.
Lebih lanjut politisi partai Nasdem ini menanyakan best praktis kewenangan anggaran di DPRD Sulsel, apakah seluruhnya di Banggar atau juga dibahas di komisi. Panja juga mengemukakan keinginan DPRD menindaklanjuti pemeriksaan BPK. Kami mencoba membuat terobosan bukan hanya BPKP juga ada inspektorat,” paparnya.
Pada fungsi pengawasan juga pada tugas pembantuan dan dana APBN seperti dana desa. Kasus Maluku yang melakukan pengawasan dana desa melalui APBN. Karena provinsi adalah wakil pemerintah pusat di daerah. Hal lain yang ditanyakan adalah tenaga ahli.
Syamsul Samad sebagai Ketua Panja Kode Etik, menanyakan pengalaman DPRD Sulsel, apakah sudah ada BK DPRD Sulsel sudah pernah bersidang? Kasus-kasus apa saja yang sudah disidangkan. Adakah ruang yang membuat terkungkung akibat kode etik yang dibuat sendiri.
”Mohon masukannya pada hal-hal yang dirasa perlu dimasukkan,” kata Syamsul Samad.
Beberapa anggota DPRD Sulbar yang turut serta dalam kunjungan ini memanfaatkan kesempatan mengajukan beberapa pertanyaan. Rayu dari PDIP menanyakan tentang fasilitas untuk fraksi seperti kendaraan operasional fraksi.
Rayu juga menanyakan tentang aturan penggantian pimpinan yang berhalangan lebih dari 30 hari, namun di luar dari kasus pelanggaran hukum .
Politisi Partai Golkar, Usman Suhuriah berharap, Tatib dan kode etik membuat fungsi-fungsi DPRD diperkuat. Bukan mereduksi DPRD. Misal tentang fungsi pengawasan Perda ajudikasi, serta wewenang mereview Perda-Perda yang tidak produktif. Apakah bisa diakomodir di Tatib legislatif positif.
Menjawab berbagai pertanyaan dan sharing dari anggota Panja Tatib dan panja kode etik, Ketua Baleg DPRD Sulsel, H Usman Lonta, berbagi pengalaman DPRD Sulsel.
”Pedoman untuk menjalankan tugas adalah Tatib bukan PP 12. Karena ini hanya pedoman pembuatan Tatib. Yang penting argumentasinya ada. Jangan memasukkan hal yang mungkin akan mempersulit dalam beracara,” ungkapnya.
Perihal RKPD, ia menjelaskan, RKPD bahkan Renstra RKP yang merupakan turunan dari APBD, perlu narasi. Tidak hanya melihat angka. Tapi harus tahu dari mana angka itu muncul. Kaya angka namun miskin narasi. Maka perlu meminta RKPD diawal.
Mengenai PP 12 tentang Bimwas atau bimbingan dan pengawasan oleh APIP, BPKP, DPRD, dan masyarakat. Bisa mengundang BPKP dengan audit investigatif. ”Bagus juga usul membandingkan BPKP dan inspektorat. Lebih bagus ada tool daripada tidak mempersiapkan diawal,” ujarnya.
Perihal tenaga ahli, basisnya AKD. Diungkapkan, pimpinan 5 staf ahli , 5 komisi, 4 badan, dan 9 fraksi. ”Misalnya saat saya di komisi C , untuk pembahasan APBD, kita kasih dulu ke tenaga ahli untuk dikaji. Dan kita bisa memberi masukan kepada OPD. Sebaiknya tenaga ahli adalah tenaga yang ahli. Bukan tim sukses,” paparnya.
Pengalaman untuk kendaraan fraksi adalah pinjam pakai oleh DPRD. Namun seiring keluarnya PP 18 tahun 2018, ditarik semua. Termasuk yang difraksi. Padahal, harusnya yang di fraksi masih tetap dapat digunakan. Mengenai masalah pergantian pimpinan berhalangan 30 hari, tidak apa-apa kalau diatur di tata tertib. Karena yang diatur hanya jika tersangkut masalah hukum.
DPRD Sulsel mendukung sepenuhnya revisi dan kajian secara berkala Perda-Perda yang tidak efektif, bisa diubah atau ditiadakan. Jangan sampai dibatalkan MK.
”Untuk kode etik, kami belum pernah bersidang. Kami hanya saling mengingatkan dalam menjunjung etika,” ujar Usman Lonta.
Tentang jumlah anggota, saat ini Sulsel memilki 9 fraksi yang sebelumnya hanya 7 fraksi. Usman juga menjelaskan tentang pokok pokok pikiran yang ditanyakan Muliadi Bintaha dari Partai Golkar DPRD Sulbar. ”Tidak ada aspirasi DPRD. Tapi aspirasi masyarakat. Sumpah yang diucapkan adalah memperjuangkan aspirasi masyarakat. Bahkan harus masuk di Tatib bahwa DPRD berhak menetapkan program. Hasil reses diumumkan di paripurna sebagai aspirasi masyarakat dan menjadi pegangan Banggar,” pungkasnya. (alaluddin)


www.rovindo.com - Pusat Distributor Pulsa PPOB dll
Comments

Social Media

Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, wartawan Berita Kota dibekali tanda pengenal. Tidak diperkenankan menerima, apalagi meminta, imbalan dari siapapun, dalam bentuk apapun, serta dengan alasan apapun.

Copyright © 2017 Berita Kota Makassar.

To Top