Sulselbar

Anggota DPRD Provinsi Sulbar Kunjungi Fakultas Hukum Unhas


CINDERAMATA -- Panja tata tertib dan kode etik DPRD Sulbar menyerahkan cinderamata kepada Dekan Fakultas Hukum Unhas, Prof Farida Patinggi.

MAKASSAR, BKM — Mengawali masa kerjanya setelah dilantik sebagai anggota DPRD Provinsi Sulbar, Kamis (26/9) lalu, sejumlah anggota DPRD Sulbar yang tergabung dalam panitia kerja (Panja) Tata Tertib dan Kode Etik, melakukan kunjungan kerja ke Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar, Kamis (3/10).
Selain ke fakultas hukum, Panja ini juga melakukan kunjungan ke DPRD Sulsel dan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Jakarta. Kunjungan Panja ini sebagai hasil rapat DPRD Sulbar pasca-mereka dilantik 26 September 2019 lalu.
Dekan Fakultas Hukum Unhas, Prof Farida Patinggi saat menerima rombongan Panja DPRD Sulbar di ruang Laica Marzuki Unhas, Kamis (3/10), mengapresiasi langkah yang dilakukan DPRD Sulbar. ”Sebelum memulai pekerjaan sudah mengunjungi perguruan tinggi. Suatu langkah strategis. Fakultas hukum Unhas tempatnya para pakar. Sehingga bisa mendapat pertimbangan,” kata Prof Farida.
Hatta Kainang yang menjadi ketua Panja Tata Tertib, mengatakan, beberapa hal yang menjadi pertanyaan kawan-kawan di Panja Tata Tertib, di antaranya pada fungsi anggaran DPRD berharap dapat ikut membahas rancangan RKPD sebelum disahkan, dishare dikomisi dulu.
Pada fungsi pengawasan, lanjutnya, laporan BPK yang selama ini sebagai dasar, namun akan dicoba terobosan baru. Yakni dengan menjadikan hasil temuan BPKP dan inspektorat sebagai bahan pengawasan DPRD. Perihal jumlah tenaga ahli yang hanya satu dikomisi dan fraksi, dianggap kurang untuk mendukung pekerjaan anggota DPRD.
Hal lain yang mengemuka juga tentang wewenang pengujian terhadap Perda-Perda yang telah berlaku, apakah DPRD punya wewenang untuk review Perda-Perda yang ada atau menggunakan legislatif review. Demikian halnya dengan Pergub yang juga dirasa perlu untuk dibahas bersama dengan DPRD .
Pandangan beberapa guru besar yang turut hadir mendampingi dekan fakultas hukum, seperti Prof Ilmar, Prof Razak, Prof Ardan, dan Prof Hamzah, memberi saran atas beberapa soal yang menjadi bahasan Tatib DPRD Sulawesi Barat tersebut.
Pada penguatan ketiga fungsi DPRD tersebut mendapat dukungan dari para guru besar. Yakni tentang perlunya legislatif review yang memang juga termuat dalam semangat revisi UU No 12. ”Yang kami sebut dengan legal management yang memungkinkan DPRD melakukan review. Jadi bukan saja dikenal yudikatif dan eksekutif review tapi juga legislatif review. Sementara untuk Pergub perlu dimasukkan sebagai lampiran dalam Perda,” ungkap ahli Tata Negara, Prof Ilmar. Ia menggambarkan bahwa ada Perda yang lahir hingga dicabut kembali namun belum mempunyai Pergub .
Pada kesempatan yang sama, Ketua Panitia Kerja, Syamsul Samad, berharap hadir konsepsi ideal dalam ruang pembahasan tatib dan kode etik. “Kami berharap mendapatkan informasi untuk memperbaiki kinerja DPRD, di antaranya adalah tatib dan kode etik ini,” katanya.
Lebih lanjut Syamsul Samad yang juga Ketua Fraksi Demokrat mengatakan, Unhas kiranya bisa membantu agar bisa bekerja sama dengan DPRD Sulawesi Barat. Baik peningkatan kerja dibudgeting dan pembuatan Perda serta pengawasan eksekutif.
Hal senada diungkapkan Dekan Fakultas Hukum Unhas, Prof Farida Patinggi. Diawal sambutannya, Farida berharap ada MoU untuk kerja-kerja strategis ke depan dalam menunjang tugas-tugas sebagai anggota DPRD Sulawesi Barat. ”Saat ini fakultas hukum pemilik guru besar terbanyak di Indonesia. Secara nasional pemilik sumber daya terbaik dari Dikti 34 guru besar dengan lima program studi, S3 doktor ilmu hukum, dan sekitar 2.000 mahasiswa S1 terakreditasi internasional,” ungkapnya.
Dibidang kode etik , para anggota DPRD yang tergabung dalam panitia kerja Tata Tertib juga mendapat masukan dari para guru besar ini. Kode etik adalah masalah etika yang dituangkan dalam sebuah kode. Sumbernya dari dalam bukan dari luar. Sehingga satu dengan lainnya tidak sama. Klausul-klausul yang masuk sesuai budaya dan nilai-nilai yang dianut. Tidak boleh orang luar, harus anggota itu sendiri.
Parlemen yang maju harus ditopang kode etik. Fungsi dan tanggung jawabnya harus ada dikode etik. Kewajiban dan tanggung jawab kepada organisasi. Kewajiban antar sesama anggota DPRD. Setiap komisi bukan hanya bidangnya, untuk menjaga kepentingan masing-masing. Yang paling pokok adalah kewajiban terhadap diri sendiri .
Prof Hamzah mengatakan, ada dua hal tentang pedoman beracara dan kode etik. Pertama, apa yang semestinya diatur? Aturan ini dibuat untuk apa, dalam rangka laporan dugaan pelanggaran Tatib. Kedua banyak penelitian dari S1 hingga S3, jangankan isinya , jumlah Perda yang dihasilkan saja banyak anggota dewan yang tidak tahu.
Kode etik adalah etika yang di formalkan etika bicara baik buruk. Nilai etis diatas nilai hukum . Karena pelanggaran hukum adalah pelanggaran etik. (alaluddin)


www.rovindo.com - Pusat Distributor Pulsa PPOB dll
Comments

Social Media

Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, wartawan Berita Kota dibekali tanda pengenal. Tidak diperkenankan menerima, apalagi meminta, imbalan dari siapapun, dalam bentuk apapun, serta dengan alasan apapun.

Copyright © 2017 Berita Kota Makassar.

To Top