Headline

Pro Kontra Usul Hibah Lahan untuk Al-Markaz


MAKASSAR, BKM — Masa kerja anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan periode 2014-2019 tinggal empat hari lagi. Di akhir periode lima tahun mereka menjabat, Gubernur Sulawesi Selatan HM Nurdin Abdullah kembali mengajukan upaya hibah atas lahan untuk Yayasan Islamic Center Al Markaz Al Islami seluas 7,2 hektare.
Langkah tersebut dilakukan melalui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda). Namun, muncul berbagai respons pro dan kontra dari sejumlah wakil rakyat melalui fraksi masing-masing.
Sumber BKM di gedung dewan, kemarin menegaskan, anggota dewan sekarang tidak ingin ‘mati bola’. Jika dewan setuju pengalihan lahan negara untuk Al-Markaz, bisa saja mereka terjerat kasus hukum, meski dirinya tidak lagi menjadi wakil rakyat.
“Tapi kalau pemprov setuju, silakan,” ujar seorang anggota dewan, Kamis (19/9).
Sehari sebelumnya, legislator Partai Nasdem Sulsel Desy Susanti Sutomo sempat mempertanyakan soal legalitas lahan tersebut.
“Apakah sudah ada akta pendirian Yayasan Islami Center yang baru sesuai dengan aturan pendirian yayasan? Mohon penjelasan,” kata juru bicara Fraksi Nasdem tersebut saat rapat paripurna di gedung DPRD Sulsel, Rabu (18/9).
Pertanyaan yang dilontarkan Desy menyusul adanya surat yang dilayangkan Badan Pengurus Yayasan Islamic Center Al-Markaz Al-Islami nomor 11/YIC/VI/2019 tanggal 18 Mei 2019 kepada Pemprov Sulsel, yang meminta penyerahan lahan tersebut untuk segera dihibahkan.
Tak hanya itu, Fraksi Nasdem juga mempertanyakan surat pengantar yang hanya ditandatangi sekretaris provinsi. Padahal semestinya secara strategis yang menandatangani adalah gubenur sebagai penanggung jawab pemerintahan.
Hal berbeda disampaikan oleh Fraksi PDIP terkait hibah lahan kepada yayasan Islamic Center Masjid Al-Markaz Al-Islami. Dalam pemandangan fraksi yang dibacakan Abdullah Tappareng, dikatakan jika mengamati hibah sebagai pengalihan dari pemerintah provinsi kepada yayasan Islamic center Al-Markaz tanpa memperoleh penggantian di mana, maka perlu diperhatikan sejumlah hal.
Yaitu pengelolannya, orientasinya di bidang sosial, dan manajemen yang bagus, transparan dan akuntabel, serta mengoptimalkan jenis usaha yang dikelolahnya. “Ini yang perlu diperhatikan oleh Pak Gubernur,” ujar Abdullah Tappareng.
Fraksi Partai Demokrat menegaskan, penyerahan aset tanah/lahan tetap dibarengi dengan persyaratan. Juru bicara Fraksi Partai Demokrat Fadriati AS berharap lahan itu tidak akan dialihfungsikan, dipindahtangankan, dan tidak digadaikan.
Demokrat berharap gubernur dan ketua DPRD secara ex officio menjadi bagian dalam struktur kepengurusan Yayasan Islamic Center, guna memastikan pemanfaatan dan penggunaan maupun pengelolaan lahan tetap sesuai peruntukannya.
Sebelumnya, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah terus mengajukan usul ranperda hibah atas lahan untuk Yayasan Islamic Center. Sekprov Abdul Hayat Gani mengatakan pengusulan hibah lahan ini telah disepakati oleh Gubernur Sulsel M Nurdin Abdullah. “Dokumen ranperda hibahnya sudah kita serahkan ke DPRD Sulsel,” ujar Hayat.
Menurut dia, Jumat mendatang Gubernur Sulsel M Nurdin Abdullah diundang oleh DPRD untuk memaparkan komitmennya terkait hibah lahan ini.
Kepala Biro Aset dan Pengelolaan Barang Pemprov Sulsel Nurlina, mengatakan lahan yang akan dihibahkan kepada Yayasan Islamic Center seluas 7 hektare.
“Total lahan yang akan dihibahkan itu seluas 7 hektare. Di dalamnya terdapat bangunan Masjid Al-Markas Al-Islam Jenderal M Yusuf dengan luas 4 hektare,” ujar Nurlina.
Menurutnya, penyerahan lahan hibah ke Yayasan Islamic Center ini tak lain untuk melanjutkan komitmen para pendahulu Prof Ahmad Amiruddin (gubernur Sulsel 1983-1993) untuk menghadirkan peradaban baru dalam menyongsong masyarakat madani.
Konon, cita-cita Pemprov Sulsel dan Yayasan Islamic Center akan melahirkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul dan berakhlak mulia.
“Jadi di sana akan dibangun sekolah Islam terbesar di Indonesia. Selain itu, juga diadakan lembaga penghafal Quran dan lainnya,” Nurlina menambahkan. (rif)


www.rovindo.com - Pusat Distributor Pulsa PPOB dll
Comments

Social Media

Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, wartawan Berita Kota dibekali tanda pengenal. Tidak diperkenankan menerima, apalagi meminta, imbalan dari siapapun, dalam bentuk apapun, serta dengan alasan apapun.

Copyright © 2017 Berita Kota Makassar.

To Top