Headline

TPP ASN Bapenda Dihapus, Yani: Itu Rumor


MAKASSAR, BKM — Aparatur Sipil Negara (ASN) Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sulsel mendapatkan insentif khusus. Selain itu, juga menerima tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). Pemberiannya disesuaikan dengan aturan yang berlaku.
Sementara untuk insentif pajak, nilainya sekitar 3 persen dari total PAD (Pendapatan Asli Daerah). Pencairannya dilakukan per tiga bulan, yang dibagikan ke seluruh pegawai. Besarannya bergantung jabatan dan tugas masing-masing.
Khusus untuk TPP ASN Bapenda Sulsel, ternyata tak jauh beda dengan pegawai di OPD lain. TPP terendah yakni Rp2,5 juta untuk staf. Belum termasuk jajaran pimpinan yang nilainya lebih tinggi.
Sementara tunjangan dari insentif pajak nilainya bervariasi. Untuk kepala Bapenda, yang bisa diterima bisa mencapai Rp100 juta per tiga bulan. Sementara jajaran pejabat eselon III hingga staf yang juga dapat bagian, yang angkanya berbeda.
Karena dinilai mendapat tunjangan yang dobel, akhir-akhir ini beredar informasi bahwa tahun depan pegawai Bapenda diminta untuk memilih. Apakah ingin mendapatkan TPP atau insentif.
Ternyata, lebih banyak yang memilih untuk mendapatkan insentif dan meniadakan TPP. Sebab jika insentif yang diterima, nilainya bisa lebih besar dibanding TPP.
Dikonfirmasi terkait hal itu, Kepala Bapenda Sulsel Andi Sumardi Sulaiman tak mau berkomentar banyak. Dia meminta agar masalah ini ditanyakan kepada salah satu kepala bidangnya untuk menjawab.
“Coba wawancara sama kepala bidangku, Bu Yani,” kata Andi Sumardi, Kamis (12/9).
Dikonfirmasi terpisah, Darmayani selaku Kepala Bidang Pendapatan Asli Daerah Bapenda Sulsel, membenarkan bahwa selama ini pegawai di Bapenda menerima TPP dan insentif. Namun, untuk TPP berbeda dengan OPD lain. ASN Bapenda hanya menerima sebagian.
Soal kemungkinan tahun depan apakah pegawai hanya akan memilih diberikan insentif dibanding TPP, Yani –sapaan akrab Darmayani– mengatakan itu rumor.
“Itu masih rumor. Siapa yang kasih informasi? Saya juga tidak tahu itu sumbernya dari mana. Siapa yang sebarkan?” ungkap Yani.
Dia menambahkan, perlu dipahami jika TPP dan insentif itu beda. Kalau TPP, merupakan tambahan penghasilan pegawai yang dimaksudkan untuk peningkatan kesejahteraan. Sedangkan insentif adalah tambahan penghasilan pegawai yang dimaksudkan sebagai penghargaan atas capaian kinerja.
“Insentif itu dibagikan kalau kami capai target yang sudah ditetapkan. Tapi kalau TPP tidak ada kaitannya dengan target. Selama kita masuk kantor, kerja tidak kerja, selama absen, kita terima full. Itu yang berlaku. Tapi di kami tidak dapat yang begitu,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Sulsel, Andi Arwin Azis mengatakan pihaknya sementara melakukan evaluasi. Mereka masih menunggu petunjuk dari Kemendagri terkait pemberian TPP atau insentif. Khususnya untuk Bapenda Sulsel.
Kata dia, saat ini masih ada dua versi yang berkembang. Bisa menerima dua-duanya atau harus pilih salah satunya. Antara insentif pajak atau TPP. Makanya butuh petunjuk dari Kemendagri.
“Ini mau kita konsultasikan. Menunggu petunjuk pusat. Kita konsultasikan lagi ini ke pusat,” tutur mantan Pj Wali Kota Palopo tersebut.
Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulsel Wawan Mattaliu menyebut, jika ada rencana penghapusan TPP untuk ASN Bapenda, maka hal itu harus dipertimbangkan secara matang. “Tidak boleh gegabah,” ujarnya.
Selain itu, legislator Partai Hanura Sulsel ini juga ragu, apakah rencana penghapusan tersebut tidak akan melanggar aturan. “Apakah itu tidak melanggar Permendagri nomor 34 tahun 2011? Apalah juga sudah dibahas di tingkat pokja keuangan,” tanya Wawan Mattaliu heran.
Wakil Ketua DPRD Sulsel Ashabul Kahfi juga berpendapat senada. Kata dia, TPP ASN sangat membantu peningkatan kesejahteraan sehingga belum saatnya untuk dihapus.
“Yang penting terukur dan mengacu pada kinerja ASN,” ujar legislator PAN Sulsel ini. (rhm-rif/rus)


www.rovindo.com - Pusat Distributor Pulsa PPOB dll
Comments

Social Media

Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, wartawan Berita Kota dibekali tanda pengenal. Tidak diperkenankan menerima, apalagi meminta, imbalan dari siapapun, dalam bentuk apapun, serta dengan alasan apapun.

Copyright © 2017 Berita Kota Makassar.

To Top