Headline

Kopel: Uang tak Dibelanja, Malah Minta Tambah


MAKASSAR, BKM — Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Sulawesi menilai, organisasi perangkat daerah (OPD) Sulsel tak perlu mengajukan usulan tambahan di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2019. Sebab, banyak anggaran tidak maksimal penyerapannya.
Seperti, proyek pekerjaan fisik yang telah dianggarkan dalam APBD tahun 2019, namun hingga saat ini masih dalam proses tender dan lelangnya belum juga dilaksanakan.
Wakil Direktur Kopel Sulawesi Herman, menegaskan usulan anggaran di APBD Perubahan, masing-masing OPD seharusnya sudah mengetahui tidak ada penambahan. Terlebih lagi banyak usulan perencanaan di APBD sebelumnya tidak sesuai pelaksanaanya di lapangan.
Menurutnya, APBD Perubahan bukan untuk mengusulkan penambahan anggaran. Melainkan merasionalisasikan anggaran yang berlebih dialihkan ke anggaran yang kurang.
“Perubahan APBD pada intinya dilakukan karena asumsi-asumsi yang terbangun pada saat perencanaan APBD tidak lagi sesuai saat pelaksanaan. Termasuk adanya pergeseran belanja antarOPD, antarkegiatan, antarjenis belanja,” jelasnya, Rabu (11/9).
Pergeseran ini, lanjut Herman, memengaruhi lebih dan kurangnya anggaran yang ada. Jika berlebih, maka akan dikurangi. Jika kurang akan ditambah.
Ia mencontohkan anggaran makan minum yang ditambah pada usulan OPD. Menurutnya, hal itu tidak rasional. Sebab hasil evaluasi yang dilakukan di triwulan pertama dan kedua, serapan APBD pokok 2019 sangat minim hingga masuk ke triwulan selanjutnya. Artinya, banyak pekerjaan fisik yang jalan di tempat dan masih proses lelang.
“Terkait dengan anggaran makan dan minum OPD yang ditambah, bisa saja terjadi jika volume kegiatan yang membutuhkan makan minum juga bertambah. Artinya, alokasi anggaran yang direncanakan sebelumnya minim, karena ada yang bertambah. Misalnya peserta di sebuah kegiatan. Nah, coba kita tengok dari evaluasi awal tahun anggaran hingga triwulan ke-2. Serapan APBD kita kecil, malah jadi materi angket DPRD. Ini malah minta tambah. Uang menumpuk di kas daerah tak terbelanjakan, kok malah nambah lagi,” cetusnya.
Herman juga mengkritisi anggaran perjalanan dinas gubernur dan wakil gubernur Sulsel. “Kalau untuk uang perjalanan dinas gubernur dan wakil gubernur yang akan ada penambahan, tidak salah jika memang itu digunakan oleh keduanya. Yang jadi pertanyaan, jangan-jangan selama ini dipakau ‘jalan-jalan’ bukan oleh gubernur, tapi orang lain. Misalnya staf ahli,” tandasnya.
Untuk saat ini, DPRD Sulsel tengah menggenjot pembahasan APBD Perubahan tahun 2019. Hingga Rabu (11/9) siang dan sore, anggota dewan mulai serius membahas usulan anggaran tambahan yang diajukan OPD.
Tentang apa saja usulan dari OPD dalam APBD Perubahan, adakah yang ditambah atau dikurangi, angkanya belum bisa disikapi oleh wakil rakyat.
Legislator Partai Gerindra Sulsel Darmawangsyah Muin mengungkapkan, rerata ada pengurangan anggaran yang diusulkan OPD. “Hanya di mitra kami di komisi D pengurangan itu tidak terlalu signifikan, seperti di Lingkungan Hidup pengurangan sekitar Rp1,3 miliar terkait dengan penggunaan BBM, pembayaran listrik dan lainnya,” ujarnya, kemarin.
Sebaliknya, lanjut ketua Komisi D DPRD Sulsel ini, di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) malah ditambah untuk mencukupkan pagu RPJMD, agar OPD yang bersangkutan dapat memaksimalkan penyerapannya untuk menghindari banyaknya SILPA di akhir tahun berjalan.
Legislator Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Andi Nurhidayati, yang dihubungi hanya memberikan gambaran secara singkat. “Intinya, hampir semua OPD mitra komisi tidak capai target RPJMD,” katanya.
Legislator Partai Golkar Hoist Bachtiar, juga mengemukakan belum ada pembahasan di APBD Perubahan. “Kemungkinan efektif di APBD murni (pokok). Sebab belumpi juga diketuk palu ranperdanya,” ucap Hoist.
Ketua Komisi E DPRD Sulsel HA Kadir Halid belum bisa memberikan data penambahan anggaran atau pengurangan. “Baru mau dibahas sekarang di komisi E,” ujarnya, Rabu petang.
Legislator Partai Golkar Sulsel Fachruddin Rangga, mengemukakan bila secara keseluruhan dirinya belum tahu karena masing-masing pokja yang menangani. “Belum selesai raker pembahasannya,” ujar Rangga yang juga anggota komisi A DPRD Sulsel ini.
Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulsel Wawan Mattaliu juga menunggu pokja masing-masing. “Belumpi selesai di tingkat pokja banggar. Mungkin Kamis sore baru masuk ke banggar,” pungkas legislator Partai Hanura Sulsel ini. (ita-rif/rus)


www.rovindo.com - Pusat Distributor Pulsa PPOB dll
Comments

Social Media

Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, wartawan Berita Kota dibekali tanda pengenal. Tidak diperkenankan menerima, apalagi meminta, imbalan dari siapapun, dalam bentuk apapun, serta dengan alasan apapun.

Copyright © 2017 Berita Kota Makassar.

To Top