Headline

Biaya Umrah Naik Hingga Rp2 Juta


MAKASSAR, BKM — Pemerintah Arab Saudi memberlakukan regulasi baru untuk calon jamaah umrah yang akan berangkat ke tanah suci. Umat Islam yang hendak menunaikan ibadah suci itupun harus siap-siap membayar lebih dari sebelumnya.
Melalui Kementerian Haji Arab Saudi, visa progresif yang nilainya sekitar 2000 Saudi Arabia Riyal (SAR) atau sekitar Rp7,6 hingga Rp8 juta dihapuskan. Visa progresif ini merupakan biaya yang harus dibayarkan bagi yang umrah lagi dengan paspor yang sama. Pada saat bersamaan, pemerintah Arab Saudi menaikkan biaya visa umrah.
Kepala Kantor Kementerian Agama (Kakanwil Kemenag) Sulsel Anwar Abubakar, membenarkan hal itu. Menurutnya, itu keputusan langsung dari pemerintah Arab Saudi. Bukan kebijakan dari pemerintah Indonesia. Sehingga untuk bisa umrah, Indonesia harus mengikuti regulasi tersebut.
Anwar menjelaskan, walaupun visa progresif dihapuskan, namun kenaikan visa umrah mengharuskan calon jamaah merogoh kocek lebih dalam. Pasalnya, jamaah diminta membayar beberapa item secara mandiri. Perinciannya, elektronik e-visa processing fee sebesar 93,19 SAR, basic ground service 105 SAR, dan goverment fee 300 SAR.
“Jadi total jumlah keseluruhan yang harus dibayar sekitar 498,19 SAR. Itu belum termasuk booking reference number hotel, bus dan handling free agen Arab Saudi,” ungkap Anwar, Rabu (11/9).
Sehingga bila dirupiahkan, calon jamaah harus membayar dana tambahan sekitar Rp1,5 hingga Rp2 juta dari biaya umrah yang telah ditetapkan travel yang akan digunakan untuk berangkat.
Menurutnya, regulasi kenaikan biaya aplikasi proses visa tersebut mulai berlaku pada Senin, 9 September 2019.
Dia menambahkan, perubahan sistem e-visa umrah tersebut sudah diketahui oleh hampir seluruh biro perjalanan haji dan umrah aktif. Apalagi yang memberangkatkan calon jamaah saat regulasi itu mulai diterapkan.
“Dengan adanya regulasi tersebut, sudah pasti biro perjalanan haji dan umrah harus menyesuaikan dan mengoreksi biaya dan harga paket perjalanan umrahnya,” kata Anwar.
Sekretaris Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri) Sulsel Nurhayat, membenarkan adanya aturan baru dari pemerintah Arab Saudi tersebut.
Dia mengatakan, pihak DPP Amphuri sudah melayangkan surat edaran terkait informasi sekaitan perubahan mekanisme sistem e-visa umrah.
“Jadi kesimpulannya, harga visa naik signifikan. Pemilik travel haji dan umrah tentu harus menyesuaikan harga jual dengan kenaikan harga dan beberapa biaya tambahan sekitar Rp2 jutaan,” katanya, kemarin.
Dia menjelaskan, walaupun belum ada surat edaran langsung dari pemerintah Arab Saudi, namun regulasi itu sudah diberlakukan sejak Senin, 19 September lalu. Nurhayat mengaku, pihaknya terpaksa menyampaikan ke jamaah bahwa regulasinya berubah.
Kendati biaya umrah mengalami kenaikan akibat aturan baru itu, namun kata dia, tidak akan menurunkan animo masyarakat untuk berumrah. Mengingat untuk menunaikan ibadah haji, daftar tunggu yang harus dilewati sekitar sembilan tahun. Apalagi, kenaikan yang harus dibayar juga tidak terlalu tinggi
Pemilik travel haji dan umrah Al Jasiyah itu bilang, pihaknya juga sudah mengomunikasikan hal ini kepada jamaah umrah yang akan diberangkatkan.
“Alhamdulillah, sebagian besar sudah memahami aturan baru itu dan siap menambah,” tandas Nurhayat yang rencananya akan memberangkatkan 72 jamaah ke Tanah Suci pada 29 September mendatang.
Pimpinan Cabang Hawla Mabrur Makassar H Nur Hasan, menilai kebijakan baru pemerintah Arab Saudi tersebut sangat berpengaruh pada paket penjualan ibadah umrah.
“Kita sendiri kurang setuju dengan kebijakan baru tersebut. Karena pemberlakuannya merata. sementara kita tahu orang yang pergi umrah itu karena ibadah. Jadi paket yang kita sudah tawarkan, harus dihitung lagi. Karena di luar visa itu, ada biaya tambahan untuk hotel, bus dan agen kita di sana (Arab Saudi),” ungkap Nur Hasan, kemarin. (rhm-ita/rus)


www.rovindo.com - Pusat Distributor Pulsa PPOB dll
Comments

Social Media

Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, wartawan Berita Kota dibekali tanda pengenal. Tidak diperkenankan menerima, apalagi meminta, imbalan dari siapapun, dalam bentuk apapun, serta dengan alasan apapun.

Copyright © 2017 Berita Kota Makassar.

To Top