Headline

Biro Umum Minta Rp28 M di APBD-P


MAKASSAR, BKM — Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) kembali menuai sorotan. Kali ini terkait dugaan keterlibatannya dalam menguras dana perjalanan dinas Gubernur HM Nurdin Abdullah dan Wakil Gubernur Andi Sudirman Sulaiman.
Hal itu terjadi, karena anggaran untuk TGUPP belum dialokasikan secara khusus dalam APBD pokok 2019. Akibatnya, setiap kegiatan tim yang berkaitan dengan anggaran, ikut masuk dalam penganggaran untuk gubernur dan wagub.
Dalam APBD pokok 2019, anggaran yang dialokasikan untuk perjalanan dinas dan makan minum bagi gubernur dan wagub cukup besar. Namun karena banyaknya tim ahli dan tenaga ahli dalam struktur TGUPP, mereka ikut menikmati duit yang dialokasikan untuk Prof Andalan.
Saat ini, biaya perjalanan gubernur dan wagub telah menipis. Begitu pula untuk uang makan minum.
Menyikapi persoalan itu, Pemprov Sulsel melalui Biro Umum kembali mengajukan permintaan anggaran perjalanan dinas gubernur dan wagub dalam APBD Perubahan 2019. Permintaan tersebut menjadi bagian dalam usulan keseluruhan Biro Umum sebesar kurang lebih Rp28 miliar.
Pada APBD pokok 2019, untuk dana perjalanan dinas dalam daerah gubernur disiapkan sebesar Rp270 juta. Saat ini kembali diajukan sebesar Rp675 juta. Sehingga total dana perjalanan dinas untuk dalam daerah berjumlah Rp945 juta.
Adapun anggaran untuk perjalanan dinas luar daerah, awalnya dianggarkan pada APBD pokok sebesar Rp864 juta. Kini diajukan tambahan pada APBD perubahan sebesar Rp2,161 miliar. Sehingga jumlahnya Rp3,025 miliar.
“Jadi perjalanan dinas luar daerah ada penambahan sebesar Rp2,161 miliar,” ungkap Ketua Komisi A DPRD Sulsel Imran Tenri Tata, Selasa (10/9).
Tak hanya itu, untuk anggaran makan minum, pada APBD pokok ditetapkan sebesar Rp3,450 miliar. Dalam APBD perubahan kembali diajukan tambahan sebesar Rp7,650 miliar. Dengan penambahan tersebut, maka anggaran makan minum total sebesar Rp11,1 miliar.
Komisi A mengakui ada penambahan anggaran makan minum yang naiknya cukup drastis jika dibandingkan anggaran induk yang tertuang di APBD pokok. “Meski demikian, hal-hal tersebut masih dalam tingkatan yang wajar,” jelas Imran.
Terkait honorarium untuk TGUPP, pihak dewan, utamanya komisi A belum menerima usul untuk anggaran setiap anggota TGUPP yang besarnya sekitar Rp14 juta hingga 16 juta per orang.
“Saat ini belum disetujui, sebab bisa jadi temuan. Pemprov tidak menggunakan pijakan peraturan pemerintah (PP), melainkan hanya peraturan gubernur (pergub),” ujar Imran.
Hal sama disampaikan Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulsel Fachruddin Rangga. Menurut Rangga, pihaknya yakin bahwa komisi A tidak ingin mengambil risiko dengan menyetujui usulan besaran honorarium untuk TGUPP.
Di bagian lain penjelasannya, Imran Tenri Tata mengapresiasi komunikasi yang semakin membaik dilakukan pihak Pemprov Sulsel dengan legislatif.
“Di akhir tahun ini sepertinya ada komunikasi yang meningkat antara pemprov dengan legislatif,” ucap putra mantan Gubernur Sulsel HM Amin Syam ini.

BBM Randis Pimpinan Naik

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Pempov Sulsel Idham Kadir, menyebut untuk anggaran makan minum pimpinan diusulkan tambahan Rp4 miliar. Angka ini untuk menambah anggaran Rp3,5 miliar yang sudah ada di APBD pokok.
“Yang ada sejak zaman Pak Hatta (mantan kepala Biro Umum dan Perlengkapan) sangat terbatas. Apalagi agenda di rujab gubernur ini sangat padat. Banyak tamu yang dijamu. Termasuk setiap event nasional,” kata Idham di rujab gubernur Sulsel, kemarin.
Idham membandingkan anggaran makan-minum yang ada saat ini dengan tahun sebelumnya. Di tahun 2018 lalu, dana yang dialokasikan sebesar Rp12 miliar. Angka yang ada saat ini, diklaim jauh lebih kecil dibandingkan kabupaten/kota.
Selain anggaran makan dan minum, biaya perjalanan dinas gubernur, wagub, sekda, asisten, dan staf ahli juga diusulkan bertambah. Nilai tambahan yang diminta berkisar Rp1,2 miliar.
“Ini untuk biaya perjalanan luar Makassar dan luar Sulsel, yang di APBD pokok hanya tersedia Rp1,3 miliar. Ini juga untuk mengakomodir kenaikan biaya perjalanan sesuai pergub yang baru sekitar 30 persen,” jelasnya.
Selain kedua pos anggaran tersebut, tambahan juga diusulkan untuk biaya bahan bakar motor (BBM) kendaraan dinas pimpinan. Serta belanja jasa kebersihan kantor gubernur, rumah dinas pimpinan, dan beberapa item lainnya.
“Totalnya itu sekitar Rp27 miliar. Termasuk belanja pegawai seperti gaji tenaga kontrak. Tapi untuk saat ini anggaran masih ada, bukan habis. Karena masih ada sampai penandatanganan APBD Perubahan 2019,” tandasnya.
Dia pun menampik jika anggaran perjalanan dinas gubernur/wakil gubernur sudah habis karena juga dipakai oleh TGUPP. Menurut Idham, pihaknya sama sekali tidak bersentuhan dengan TGUPP, karena tim tersebut melekat di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).
“Anggaran TGUPP itu di Bappeda. Bukan di Biro Umum,” terangnya. (rhm/)


www.rovindo.com - Pusat Distributor Pulsa PPOB dll
Comments

Social Media

Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, wartawan Berita Kota dibekali tanda pengenal. Tidak diperkenankan menerima, apalagi meminta, imbalan dari siapapun, dalam bentuk apapun, serta dengan alasan apapun.

Copyright © 2017 Berita Kota Makassar.

To Top