Headline

Tarik Ulur KASN-Pemprov


MAKASSAR, BKM — Gubernur HM Nurdin Abdullah saat ini masih harus menghadapi sejumlah konflik internal lingkup Pemprov Sulsel. Salah satunya terkait rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), yang meminta gubernur mengembalikan posisi tiga pejabat eselon II pada jabatan sebelumnya.
Selain itu, banyaknya posisi yang lowong dan hanya diisi pelaksana tugas (plt) membuat Pemprov Sulsel harus melakukan lelang jabatan secepatnya. Pemprov sendiri sudah melayangkan surat mengajukan ijin untuk melakukan lelang jabatan.
Belum lagi ada pejabat yang tertarik untuk mutasi atau pindah ke pusat. Seperti mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sulsel Jufri Rahman, yang baru saja mengikuti proses lelang jabatan di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Kemen PAN RB). Ia terpilih sebagai Staf Ahli Menteri Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah.
Soal rekomendasi KASN terkait pengembalian jabatan, saat ini terjadi tarik ulur dengan pemprov. Hingga kini Pemprov Sulsel masih enggan untuk melaksanakannya. Malah, Gubernur HM Nurdin Abdullah menyerahkan persoalan itu ke Kemenpan RB.
Dia mengatakan sudah melayangkan surat ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) untuk menjelaskan alasan pencopotan ketiga pejabat yang dimaksud.
“Kita sudah mengirim surat ke Kemenpan RB. Kita cerita kronologi kenapa yang bersangkutan diberhentikan. Jawaban kita tunggu dari Pak Menpan,” jelas Nurdin.
Namun ternyata, Kemenpan RB menanggapi dingin surat gubernur tersebut. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Syarfuddin malah meminta kedua belah pihak, Pemprov Sulsel dan KASN duduk bersama menyelesaikan persoalan tersebut.
“Akan diadakan kompromi. Sudah saya tanyakan ke KASN. Akan diadakan dialog. Saya tidak tahu kapan waktunya. Mereka yang atur. Mereka yang akan menyelesaikan,” kata Syafruddin di kampus Universitas Muslim Indonesia (UMI), Senin (9/9).
Sementara itu, Asisten Komisioner Bidang Promosi dan Advokasi KASN, Nurhasni tidak mempermasalahkan langkah yang dilakukan oleh gubernur Sulsel tersebut.
“Tidak masalah, KemenpanRB juga merupakan pilar yang mengawal Undang-undang Aparatur Sipil Negara (ASN),” kata Asni, sapaan akrab Nurhasni.
Namun, dia tetap menyesalkan, karena sampai saat ini Pemprov Sulsel belum memberikan jawaban terhadap rekomendasi yang telah dikeluarkan oleh KASN pada Agustus lalu. Padahal sudah 19 hari sejak surat rekomendasi itu dilayangkan. “Kami pastikan memang belum ada tindakan dari Pemprov Sulsel,” ujarnya.
Sesuai dengan ketentuan pasal 33 UU ASN, kata dia, jika dalam batas waktu tertentu namun belum dilaksanakan, maka pihaknya akan meneruskan ke Presiden RI Joko Widodo untuk ditelaah.
“Tentunya sesuai dengan ketentuan ada batas waktunya. Kalau tidak dilaksankan, kami teruskan ke presiden untuk ditelaah. Sesuai ranah kewenangan presiden,” tegasnya.
Sementara itu, soal izin untuk lelang jabatan, hingga saat ini KASN belum memberikan restunya. Widyawati selaku kepala Bidang (Kabid) Pengembangan Karir Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulsel mengakui hal tersebut.
“Kita masih menunggu izin KASN untuk membuka proses lelang jabatan,” ujarnya singkat.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulsel Asri Sahrun Said, menegaskan begitu izin KASN dikantongi,pihaknya sesegera mungkin membuka lelang jabatan eselon II. Ia pun berharap agar lelang jabatan ini sesegera mungkin digelar. Sebab, dengan adanya pejabat definitif, pengambilan kebijakan tentu berbeda dengan pejabat sementara.
Saat ini, ada sepuluh jabatan eselon II yang lowong. Yakni kepala Bappeda, kepala Dinas Kehutanan, kepala Dinas Pendidikan, kepala Dinas Kesehatan, kepala Dinas Sosial, kepala Biro Pembangunan, inspektur Inspektorat, kepala Dinas Perhubungan, kepala Biro Umum, serta kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol).

Jufri Rahman Pindah

Dalam dua hari ke depan, Pemprov Sulsel akan kehilangan satu pejabat eselon II. Dia adalah mantan Kepala Bappeda Sulsel, Jufri Rahman yang saat ini ‘diparkir’ sebagai Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi.
Mantan kepala Biro Humas dan Protokol itu dinyatakan lolos dalam seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya (JPT-M) di Kementerian PAN-RB. Ia mendapat posisi sebagai Staf Ahli Menteri Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah.
“Jadi setelah proses di TPA selesai dan dinyatakan lolos, maka keppresnya sudah diterbitkan. Pak SesmenPAN hari ini (kemarin) menerima keppresnya. Kemudian diagendakan pelantikan hari Kamis,” kata Jufri Rahman saat mendampingi Menteri PAN RB, Syafruddin membawakan kuliah tamu di kampus UMI, kemarin.
Kata Jufri, jabatan barunya di KemenPAN-RB itu sesuai dengan latar belakang pendidikannya sebagai alumni IPDN. Sehingga ia meyakini, dirinya bisa menjalankan tugas barunya itu dengan baik.
“Kita berharap, semoga dengan jabatan Staf Ahli Pemerintahan dan Otonomi Daerah ini, bisa memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap penataan otonomi daerah di Indonesia. Khususnya yang terkait dengan pembinaan ASN dan terkait reformasi birokrasi,” tambah Jufri.
Apalagi, Jufri Rahman sudah memegang sejumlah jabatan eselon II di lingkup Pemprov Sulsel. Yakni kepala Biro Pemerintahan, kepala Biro Humas dan Protokol, kepala Badan Diklat, kepala Dinas Pariwisata, dan terakhir sebagai kepala Bappeda.
“Pengalaman saya menjadi kepala di lima OPD tersebut, tentu menjadi modal dasar saya untuk memulai tugas dan tanggung jawab saya untuk menjadi staf ahli Menteri Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah,” tambahnya.
Lolos sebagai staf ahli menteri, Jufri Rahman terpaksa harus meninggalkan jabatan lamanya saat ini sebagai staf ahli gubernur.
“Berharap dengan pelantikan tersebut, mengakhiri penantian panjang. Jadi dalam 10 hari dua kali dilantik. Cuma yang satu eselon I, yang satunya Eselon II,” pungkas Jufri. (rhm/rus)


www.rovindo.com - Pusat Distributor Pulsa PPOB dll
Comments
To Top