Kriminal

Penyidikan Kasus DAK Bulukumba Rp29 M Berjalan Lamban


MAKASSAR, BKM –Penyidikan kasus dugaan korupsi penyimpangan anggaran DAK (Dana Alokasi Khusus), tahun 2017 sebesar Rp49.819.000.000 miliar, ternyata berjalan lamban.

Hingga saat ini penyidik belum mampu menetapkan tersangka dibalik kasus ini. Jangan menetapkan tersangka, langkah penyidik untuk menghadirkan dan memeriksa, pihak dari Kementrian Keuangan RI, yang disinyalir memiliki korelasi dan keterkaitan dalam kasus ini, tidak berjalan mulus.

Sebelumnya, penyidik telah melayangkan surat permintaan keterangan, untuk kepentingan penyidikan kasus ini ke pihak Kementrian Keuangan dengan secara patut. Pihak Kementrian Keuangan RI, justru malah tidak bersikap koperatif, untuk hadir memenuhi panggilan penyidik.

“Harusnya penyidik bisa bersikap dan mengambil langkah tegas, dalam penegakan hukum. Terutama dalam pemberantasan korupsi, seperti di kasus ini,” tegas ketua umum Perhimpunan Pergerakan Mahasiswa (PPM) Sulsel, Akbar Muhammad, Minggu (8/9).

Apalagi perkara ini kata Akbar, sudah bergulir di tahap penyidikan. Jadi tidak ada alasan bagi siapa pun dan pihak mana pun, untuk menghalang-halangi proses penyidikan.

Seperti tidak bersikap koperatif atau menyembunyikan dan menghilangkan barang bukti menurut Akbar, sanksinya adalah hukuman pidana.

“Kalau pihak-pihak yang sudah tiga kali dipanggil secara patut, untuk dimintai keterangannya. Lantas tidak koporatif dan menghalangi proses penyidikan, maka penyidik berhak melakukan upaya pemanggilan paksa,” pungkas Akbar.

Akbar menandaskan, PPM Sulsel, mendorong penyidik untuk mengambil langkah dan sikap tegas. Terhadap siapa pun dan pihak mana pun, yang menghalang-halangi penyidikan kasus ini.

“Penyidik harus berani, untuk bisa segera menetapkan tersangka dalam kasus ini, tanpa ada tebang pilih dan intervensi dari pihak mana pun,” tutupnya.(mat/cha/b)


www.rovindo.com - Pusat Distributor Pulsa PPOB dll
Comments

Social Media

Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, wartawan Berita Kota dibekali tanda pengenal. Tidak diperkenankan menerima, apalagi meminta, imbalan dari siapapun, dalam bentuk apapun, serta dengan alasan apapun.

Copyright © 2017 Berita Kota Makassar.

To Top