Politik

Pemprov Akan Bentuk Biro Pengadaan Barang dan Jasa


BKM/ALALUDDIN PIMPIN RAPAT -- Sekprov Sulbar, Muhammad Idris didampingi Asisten 1 Pemprov Sulbar, Muh Nasir saat memimpin rapat pembahasan pelaksanaan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan di lingkup Pemprov Sulbar.

MAMUJU, BKM — Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017, tentang pedoman nomenklatur perangkat daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota, Pemprov Sulbar menggelar rapat pembahasan pelaksanaan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan.
”Perubahan nomenklatur dilingkup Pemprov Sulbar perlu dilakukan di lingkup sekretariat. Dimana hal itu telah diatur dalam Permendagri agar provinsi dapat segera menyesuaikan sesuai nomenklatur yang sudah disusun. Karena itu adalah kebutuhan kita,” kata Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulbar, Muhammad Idris saat memimpin rapat pemetaan kelembagaan SAKIP yang berlangsung di ruang rapat lantai II kantor gubernur Sulbar, Rabu (4/9).
Untuk itu, kata Idris, akan dilakukan integrasi antara Biro Kesra dan Biro Pemerintahan, disusul pembentukan biro baru, yaitu Biro Pengadaan Barang dan Jasa. ”Instansi tersebut akan dilakukan perubahan secara besar-besaran mengikuti aturan yang disesuaikan berdasarkan kebutuhan dalam pemerintahan.
Misal bagi Biro Pengadaan Barang dan Jasa merupakan tempat dan aktivitas yang rawan serta sangat perlu dikelola dengan baik agar terhindar dari ketidakmaksimalan kinerja pemerintah daerah.
”Akan ditetapkan pada tahun 2020. Efektifnya di 2021. Tetapi kita harus mendahului. Dan Sulbar harus maju lebih awal,” sebut mantan Kepala LAN Makassar itu.
Idris juga menyebutkan, teruntuk Kehumasan Pemprov Sulbar yang sebelumnya berada di dinas Kominfo, akan ditarik dan dimasukkan ke dalam biro umum serta berganti nama menjadi sub bagian materi dan komunikasi pimpinan. Hal tersebut dinilai perlu dilakukan dalam membahas tata kelola dan budaya kerja yang harus lebih terkoneksi dengan baik.
”Jadi ada beberapa bagian yang hilang dan ada beberapa bagian sub baru yang muncul,” tandasnya.
Rapat tersebut turut dihadiri Asisten I Gubernur, Muh Natsir, Asisten III, Djamila, para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat serta undangan lainnya. (ala/mir/c)


www.rovindo.com - Pusat Distributor Pulsa PPOB dll
Comments

Social Media

Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, wartawan Berita Kota dibekali tanda pengenal. Tidak diperkenankan menerima, apalagi meminta, imbalan dari siapapun, dalam bentuk apapun, serta dengan alasan apapun.

Copyright © 2017 Berita Kota Makassar.

To Top