Sulselbar

Pengelolaan Hutan Diperlukan Perencanaan Matang


BKM/ALALUDDIN RAPAT KOORDINASI -- Sekprov Sulbar, Muhammad Idris bersama Kadis Kehutanan Provinsi Sulbar, H Fahruddin saat menghadiri rapat koordinasi perencanaan pembangunan kehutanan.

MAMUJU, BKM — Dalam rangka pengelolaan hutan yang baik, sangat diperlukan perencanaan matang yang melibatkan instansi dan para pihak terkait, baik melalui forum SKPD maupun forum Musrembang di daerah. Selanjutnya dikoordinasikan dengan instansi lainnya ditingkat regional dan pusat.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulbar, Muhammad Idris dalam sambutannya pada acara pembukaan rapat koordinasi perencanaan pembangunan kehutanan tahun 2020, di ruang Kenari Grand Maleo Hotel & Convention Mamuju, Selasa (3/9).
”Diharapkan setiap tahapan proses penyusunan dokumen perencanaan dapat dimusyawarahkan melalui koordinasi antar instansi, serta partisipasi para pelaku pembangunan. Hal ini sangat penting, mengingat dokumen inilah yang akan menjadi dasar dalam pelaksanaan pembangunan kehutanan pada tahun berikutnya,” pungkas Idris
Dikemukakan, dalam pengelolaan sektor kehutanan dibutuhkan berbagai upaya. Misal pemanfaatan kebijakan satu peta melalui penggunaan teknologi, agar memudahkan pengawasan terhadap area hutan.
”Dengan kebijakan itu dapat memudahkan melakukan kontrol terhadap area hutan. Dimana, dari ketinggian tertentu kita bisa memonitoring bagaimana kondisi hutan di daerah, kecamatan, dan desa tertentu. Bahkan, dengan kebijakan itu kita bisa secara live melihat jangan-jangan ada penebangan pohon di hutan,” terang Idris.
Melalui kesempatan tersebut, Idris meminta Dinas Kehutanan Sulbar dan pihak terkait lainnya untuk mendemonstrasikan kebijakan tersebut di Sulbar. ”Saya titipkan kebijakan ini dapat didemonstrasikan di Sulbar. Kalau bisa, provinsi ini masuk level yang mendahului. Bahkan unggul dalam hal tersebut di regional ini. Kominten saya, provinsi ini harus yang terbaik dalam pemanfaatan kebijakan satu peta ini di sektor kehutanan,” tandas Idris.
Selain itu, Idris juga menitipkan beberapa hal kepada jajaran kehutanan, diantaranya agar memasukkan program dan kegiatan yang terkait langsung dengan rehabilitasi hulu Daerah Aliran Sungai (DAS), pengembangan hasil hutan bukan kayu dan aneka usaha kehutanan, perlindungan dan pengamanan hutan, serta percepatan operasional KPH agar bisa mandiri.
Terkait pelaksanaan rakor, Idris berharap, sumbangan pikiran dan tenaga seluruh peserta dalam forum itu, dapat bermanfaat dan mampu menghasilkan sinergitas perencanaan yang baik, demi kemajuan pembangunan di Sulbar.
Kepala Dinas Kehutanan Sulbar, Fakhruddin, mengatakan, Rakor tersebut dilaksanakan untuk memberikan pemahaman terhadap para peserta dalam rangka menyusun perencanaan pembangunan di sektor kehutanan pada 2020.
Fakhruddin mengungkapkan, lahan di Sulbar sudah banyak mengalami degradasi. Yaitu sebanyak kurang lebih 300 ribu hektare, dari kondisi eksisting kawasan hutan yang sebesar 1, 069 juta hektar. Sedangkan tutupan lahan yang masih bagus sebanyak 800 ribu hektar.
Menurut Fakhruddin, banyaknya lahan yang sudah terdegradasi tersebut, disebabkan berbagai faktor. Seperti potensi tambang dan budaya masyarakat itu sendiri. ”Lahan itu terdegradasi tambang seperti yang ada di Kalumpang. Sedangkan faktor perilaku atau budaya masyarakat adanya ladang berpindah,” beber Fakhruddin
Untuk melakukan rehabilitasi terhadap lahan yang telah terdegradasi, Fakhruddin menyatakan, pihaknya akan merangkul berbagai pihak, seperti generasi muda, pramuka dan pecinta alam, agar aktif bersama dengan berbagai sumber pendanaan, baik APBD, APBN, swadaya masyarakat, CSR daan lainnya.
”Hutan yang bagus kita akan jaga tutupan lahannya. Sedangkan lahan yang terdegradasi kita akan lakukan rehabilitasi, supaya penutupan lahannya pulih seperti semula,” tutur Fakhruddin.
Di sela-sela pembukaan acara rakor, dilakukan penyerahan bantuan kendaraan operasional pengamanan hutan secara simbolis berupa motor trail, oleh Sekprov Sulbar Muhammad Idris kepada Kepala Kelompok Pengelola Hutan (KPH) Malunda Azis, disaksikan Kepala Dinas Kehutanan Sulbar, Fakhruddin. Kendaraan operasional tersebut sebanyak 10 unit yang berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk diberikan kepada KPH yang ada di Sulbar. (ala/mir/c)


www.rovindo.com - Pusat Distributor Pulsa PPOB dll
Comments

Social Media

Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, wartawan Berita Kota dibekali tanda pengenal. Tidak diperkenankan menerima, apalagi meminta, imbalan dari siapapun, dalam bentuk apapun, serta dengan alasan apapun.

Copyright © 2017 Berita Kota Makassar.

To Top