Metro

Pemkot Khawatir Kenaikan Iuran BPJS


BKM/ARIF SITUJU DEMO--Warga yang tergabung dalam Organisasi Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI) bersama simpul Serikat Rakyat Miskin Kota Makassar dan elemen mahasiswa, menggelar aksi menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Mereka berjalan ke Gedung DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Kamis (5/9).

MAKASSAR, BKM–Pemerintah Kota Makassar merasa khawatir dengan adanya wacana kenaikan iuran atau premi yang dibebankan ke peserta BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan) sebesar 100 persen. Pasalnya, sebelum adanya wacana kenaikan, tunggakan premi peserta BPJS nilainya sudah sangat besar mencapai Rp111 miliar.

“Kalau di Makassar ada sekitar Rp111 miliar tunggakan yang tidak dibayarkan peserta. Inilah yang jadi masalah, bagaimana kalau dinaikkan preminya, yang ada saja menunggak apalagi dinaikkan. Saya kawatir akan lebih banyak lagi yang menunggak,” ujar Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar, Naisyah Tun Azikin, Kamis (5/9).
Menurut Naisyah, kesadaran peserta untuk tidak melakukan tunggakan sangat diharapkan. Sehingga apa yang telah direncanakan oleh pemerintah juga bisa berjalan dengan baik.
“Dengan kenaikan tarif segitu apakah sudah bisa menutupi tunggakan BPJS ke rumah sakit. Seandainya tidak ada tunggukan selama ini semua pasti sudah bisa tertutupi. Jadi seharusnya mereka (peserta) juga jangan ada yang menunggak-menunggak,” harapnya.
Mantan Plt Sekretaris Kota Makassar ini menambahkan, BPJS merupakan jaminan kesehatan dengan sistem gotong royong. Dimana peserta yang tidak sakit mensubsidi peserta tidak sakit.
“Bayangkan kalau bayar premi sebulan Rp25 ribu klas 3, tiba-tiba harus operasi jantung, berapa banyak subsidi orang-orang yang sehat membayarkan premi untuk membantu dia. Seharusnya ini kita pahami fungsi sistem jaminan kesehatan adalah dengan gotong royong,” tambahnya.
Terkait dengan kenaikan iuran BPJS, Naisyah mengaku, tidak memiliki hubungan dengan rumah sakit. Sebab, premi yang dibayarkan dari peserta langsung ke BPJS. Sementara, rumah sakit hanya memberikan pelayanan dan melakukan klaim ke BPJS sesuai dengan kesepakatan tarif yang telah ditetapkan bersama.
“Pelayanan tidak ada perubahan dengan kenaikan, ini sesuai dengan peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) dimulai dari pelayanan dasar dan rujukan tipe D, C dan B serta A. RS melakukan pelayan sesuai standar yang sudah ada. Bahkan semua persyaratan termasuk akreditasi RS sudah terpenuhi semua,” jelasnya.
Olehnya, Naisyah berharap, rumah sakit memberikan pelayanan yang berkualitas. Karena tidak ada hubungan antara kenaikan dan penurunan tarif BPJS, sepanjang BPJS juga harus membayarkan klaimnya.
Jika dikaji dari aspek pemerintah, tambahnya, kendala apapun yang berhubungan dengan masyarakat mesti diselesaikan semaksimal mungkin sesuai dengan standar pelayanan.
“RS wajib memberikan pelayanan maksimal, walaupun kita paham betul bagaimana ngos-ngosan rumah sakit mengelola menajemen keuangan untuk memenuhi semua kebutuhan. Itu karena pelayanan tidak bisa ditunda. Saya melihat dengan kenaikan iuran BPJS, artinya kita mundur ke belakang,” tutupnya.
Sementara itu, warga Kota Makassar melakukan aksi penolakan atas kenaikan iuran BPJS. Melalui Organisasi Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI) bersama simpul Serikat Rakyat Miskin Kota Makassar dan elemen mahasiswa, menggelar aksi menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan di Gedung DPRD Provinsi Sulawesi Selatan.
“Kenaikan iuran dua kali lipat tersebut akan membebani rakyat dan APBN. Sementara faktanya berbanding terbalik, direksi dan dewan pengawas malah justru menikmati kenaikan gaji dua kali lipat,”ujar Ketua SRMI Pusat, Wahida Baharuddin Upa, di kantor DPRD Sulsel, kemarin.
Ia menyebutkan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dijalankan BPJS Kesehatan terus mengalami defisit. Tidak tanggung-tanggung defisit hingga akhir Agustus 2019 mencapai Rp14 triliun lebih, bahkan diprediksi akan mencapai Rp32,84 triliun hingga akhir tahun.
Tidak hanya defisit terjadi sekali, ungkap Nurhida, berdasarkan data yang dihimpun pada 2014 mencapai Rp3,3 triliun, disusul 2015, sebesar Rp5,7 triliun, tahun 2016, sebesar Rp9,7 triliun, pada tahun 2017 mencapai 16,5 triliun dan akhir tahun 2019 diprediksi naik menjadi 32,84 triliun.
Alasan defisit inilah menjadi keanehan, karena tidak masuk akal, selain membebani APBN, juga diduga kuat adanya aroma perbuatan korupsi pada program tersebut.
“Kami tidak hanya menolak kenaikan iuran, tapi mendesak Pemerintah Pusat melakukan evaluasi mengapa terus mengalami defisit, selanjutnya mengaudit yang benar dari tingkat Faskes sampai rujukan ke rumah sakit, sebab, ada dugaan perbuatan korupsi didalamnya,” ungkap aktivis perempuan itu.
Wahida mengungkapkan, jaminan sosial di Indonesia bukan hal baru, sebelum JKN, ada program Asuransi Kesehatan Masyarakat Miskin (Askeskin) diselenggarakan PT ASKES, namun belakangan bermasalah karena terjadi korupsi. Selanjutnya diubah menjadi program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas).
Dan tahun 2014 berubah lagi menjadi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dikelola dua asuransi besar yakni ASKES dan Jamsostek. Hingga akhirnya menjadi JKN melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan Ketenagakerjaan.
“Untuk itu kami menyatakan sikap menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan. Evaluasi sistem BPJS. Audit penyelenggaran JKN.Tolak sistem layanan kesehatan berasuransi dan kembalikan program Jamkesmas yang dikelola langsung negara,” tegasnya.
Aksi yang didominasi ibu-ibu tersebut sebelumnya berlangsung di bawah jembatan layang dan dilanjutkan di kantor DPRD Sulsel.
Aksi mereka diterima dua legislator yakni M Amran Aminullah dari Fraksi PPP dan Wawan Mattaliu dari Fraksi Hanura.
Arman mengatakan, aspirasi ini akan disampaikan ke pimpinan dan mendukung penolakan kenaikan iuran BPJS, selanjutnya akan bersurat ke DPR terkait dengan sikap DPRD Sulsel menolak kenaikan iuran tersebut.
“Seharusnya yang dinaikkan iurannya khusus bagi masyarakat menengah ke atas, bukan menengah atau ke bawah. Jelas itu akan membebani keuangan negara. Tentu perlu audit untuk mengetahui penggunaan anggaran, jangan sampai ada dugaan korupsi disitu,” ungkap dia.
Sementara Wawan menambahkan bahwa seharusnya kenaikan itu dibicarakan dulu, atau mengevaluasi DNA mengaudit program JKN sebab bila diteruskan akan membebani keuangan negara baik itu APBN maupun APBD melalui sharing anggaran 40-60 di provinsi dan kabupaten kota. (nug-rif)


www.rovindo.com - Pusat Distributor Pulsa PPOB dll
Comments

Social Media

Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, wartawan Berita Kota dibekali tanda pengenal. Tidak diperkenankan menerima, apalagi meminta, imbalan dari siapapun, dalam bentuk apapun, serta dengan alasan apapun.

Copyright © 2017 Berita Kota Makassar.

To Top