Headline

NA: Silakan kalau Mau Menggugat


MAKASSAR, BKM — Gubernur HM Nurdin Abdullah menanggapi rencana pengurus Yayasan Olahraga Sulawesi Selatan (YOSS), yang mengancam akan menempuh jalur hukum terkait pengambilalihan Stadion Andi Mattalatta. Orang nomor satu Sulsel itu mempersilakan YOSS melayangkan gugatannya ke pengadilan.
“Silahkan saja. Yang pasti kita punya alas hukum. Kalau ada yang mau menggugat, gugat aja. Nggak apa-apa, nanti dibuktikan di pengadilan. Semua itu akan dibuktikan di pengadilan,” kata Nurdin di Rumah Jabatan Gubernur, Jalan Sungai Tangka, Kamis (5/9).
Dia melanjutkan, pihaknya siap membuktikan kawasan seluas 79 ribu hektare tersebut betul milik Pemprov Sulsel.
Nurdin pun menceritakan kronologis atau riwayat sehingga stadion yang dulunya bernama Mattoangin tersebut sehingga dikelola YOSS.
Menurut dia, awalnya YOSS mendapatkan mandat dari Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Sulsel untuk dikelola.
“Nah, kemarin KONI sudah mencabut mandat pengelolaan itu. Berarti secara otomatis pengelolaan oleh YOSS itu sudah selesai,” katanya.
Sekarang, lanjut dia, pihaknya tinggal menunggu KONI menyerahkan ke pemerintah provinsi. “Jadi sebenarnya masalahnya ada di YOSS dan KONI, bukan YOSS dengan pemprov,” tambahnya.
Langkah yang ditempuh Pemprov Sulsel, diklaim NA mendapatkan dukungan dari KPK dan kejaksaan. Hal ini untuk menerbitkan aset pemerintah. Termasuk markas PSM Makassar yang bernilai Rp2,5 triliun lebih.
Terkait kemungkinan pelibatan YOSS untuk mengelola stadion ini lagi ke depan, Nurdin menyebutkan bisa saja dilakukan. Tapi saat ini, pihaknya masih fokus untuk mengambil alih dulu kawasan tersebut.
“Kalau bicara soal ganti rugi, harusnya kami bertanya selama ini kontribusinya YOSS ke pemprov apa? Sementara itu kan dikomersilkan. Nanti kita bisa atur. Kalau saya, serahkan dulu itu aset baru kita benahi semua,” tandasnya.
Pemprov Sulsel sendiri berencana menyiapkan anggaran sekitar Rp200 miliar untuk membenahi kawasan Mattoangin. Nantinya akan dibangun kawasan sport center dan stadion yang berstandar internasional.

Kejati Panggil YOSS

Tim JPN (Jaksa Pengacara Negara) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulsel, melakukan pemanggilan terhadap pihak YOSS, terkait penyerahan kepemilikan aset Stadion Andi Mattalatta ke pemprov. Sebab, hingga saat ini YOSS dinilai belum memiliki inisiatif dan itikad baik untuk menyerahkan aset tersebut ke pihak pemprov.
Pelaksana Tugas (Plt) Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Asdatun) Kejati Sulsel M Zubair, membenarkan adanya pemanggilan terhadap pihak YOSS. “Iya, tadi (kemarin) pihak YOSS kita panggil. Untuk membicarakan soal penyerahan aset Stadion Mattoangin ke pihak Pemprov Sulsel,” ujar M Zubair, Kamis (5/9).
Hanya saja, pertemuan tersebut belum menemui titik terang. Pihak JPN menilai bahwa pihak YOSS, masih terus bersikeras untuk mempertahankan, pengelolaan atas kepemilikan stadion Mattoangin.
“Padahal secara yuridis formil, izin pengelolaan atas stadion Mattoangin telah dicabut dan sudah diserahkan ke pemprov,” tukas M Zubair.
Jadi, lanjutnya, tidak ada alasan bagi pihak YOSS untuk tetap bertahan, serta mengelola stadion tersebut bila izinnya sudah dicabut.
”Sekarang terserah pihak YOSS. Mau keluar secara baik-baik atau tidak. JPN dalam kasus ini sebatas menyelamatkan aset saja, dan upaya itu sudah dilakukan. Tinggal pihak pemprov, bagaimana langkah selanjutnya yang akan ditempuh,” tandasnya.

Tunggu Surat KONI

Pihak YOSS masih menunggu surat dari KONI Sulsel terkait penyerahan sarana olahraga kompleks Mattoangin ke Pemprov Sulsel.
Ketua Pembina YOSS Andi Ilhamsyah Mattalatta kepada BKM di GOR Mattoanging, Kamis (5/9) menegaskan, begitu surat penyerahan yang dikirim KONI Sulsel ke pemprov seperti yang diklaim dalam beberapa hari terakhir ini tiba, pihaknya langsung berkoordinasi dengan penasihat hukum untuk mengambil langkah hukum dengan memperkarakan Pemprov Sulsel.
Sekaligus menggugat keabsahan sertifikat Nomor 40 tahun 1987 yang kini dimiliki Pemprov Sulsel. Karena sertifikat tersebut diduga asli tapi palsu.
”Sudah lama kita tunggu suratnya. Karena sampai hari ini belum kami terima. Surat inilah sebagai salah satu dasar bagi YOSS untuk menempuh jalur hukum, supaya semua persoalan ini terang benderang,” tegas Ilhamsyah.
Menurutnya, langkah hukum yang akan diambil sebagai respons atas sikap pemprov yang terkesan memaksakan diri mengambil alih pengelolaan sarana olahraga di Mattoanging dari YOSS tanpa dasar yang jelas.
Kuasa Hukum YOSS Hasan di Gedung Popsa, Rabu (4/9) menjelaskanYOSS berdiri pada tanggal 22 Januari 1982 sesuai akta notaris Sitske Limowa,SH Nomor 146, dan SK Gubernur Sulsel No 114/II/1982 tanggal 15 Februari 1982 tentang penunjukan dewan pendiri YOSS.
”Jadi tidak benar kemudian pada tahun 1987 terbit sertifikat No 40 atas nama Pemprov Sulsel, sementara pada tahun 1982 akta notaris sudah terbit atas nama YOSS,” ujar Hasan.
Hal ini dikuatkan dengan surat ukur tanah atas penunjukan dan penetapan batas yang ditunjukan oleh Mayjen TNI Purn Andi Mattalatta No 842 tahun 1986 sudah ada terlebih dahulu. Surat ukur tersebut ditandatangani oleh Kepala Seksi Pendaftaran Tanah Kantor Agraria Dati II Ujungpandang Badreon Hasan,BA.
”Data klien kami lengkap dan tidak semestinya diperlakukan seperti saat ini hanya dengan modal sertifikat tersebut,” tandas Hasan.
Ia menambahkan, dirinya selaku kuasa hukum YOSS juga sudah lama menunggu surat penyerahan sarana olahraga kompleks Mattoangin yang dilakukan KONI Sulsel ke Pemprov Sulsel. Namun hingga saat ini tak kunjung tiba.
”Saya sudah tanya klien kami apakah surat itu sudah diterima atau belum. Nyatanya belum ada. Kalau sudah diterima, saya mau baca isinya dan bagaimana bentuknya. Itu sebagai dasar untuk mengambil langkah hukum selanjutnya,” ujarnya.

Dua Opsi

Ketua Komisi E DPRD Sulsel HA Kadir Halid, mengatakan dirinya pernah berusaha untuk memediasi antara keduanya. Kala itu, ada dua opsi yang ditawarkan.
“Ada rekomendasi DPRD kepada gubernur ketika itu,”ujar Kadir Halid, Kamis (5/9).
Dua rekomendasi yang diajukan oleh Kadir Halid yang juga ketua Fraksi Golkar DPRD Sulsel, pertama antara YOSS dan pemprov bekerja sama dalam pengelolaan Stadion Mattoangin. Kedua, jika pemprov tetap ingin ambil alih maka harus ada ganti rugi kepada YOSS.
Sementara legislator Partai Hanura Wawan Mattaliu, mengemukakan kalau rekomendasi komisi E DPRD Sulsel beberapa bulan lalu, semestinya proses ini sudah selesai.
“Alas hak penyerahan Mattoangin itu rekomendasi gubernur Andi Oddang untuk menyelamatkan veneuw setelah PON. Itu yang menjadi dasar YOSS hadir sebagai ikhtiar pemerintah sendiri,” jelasnya.
Sejatinya, kata dia, pemprov mengapresiasi capaian YOSS dalam memaksimalkan aset. Karena sama sekali tak membebani APBD. ”Idealnya, pemprov harus melakukan dialog terbuka dan intens dengan YOSS. Bukan secara sepihak mendorong pengambilan aset Mattoangin,” pungkas wakil ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulsel ini. (rhm-mat-ila-rif/rus)


www.rovindo.com - Pusat Distributor Pulsa PPOB dll
Comments

Social Media

Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, wartawan Berita Kota dibekali tanda pengenal. Tidak diperkenankan menerima, apalagi meminta, imbalan dari siapapun, dalam bentuk apapun, serta dengan alasan apapun.

Copyright © 2017 Berita Kota Makassar.

To Top