Headline

Hotel Milik Wali Kota Palopo Disegel


Bappenda Makassar Tindak Tegas Penunggak Pajak

MAKASSAR, BKM — Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Makassar melakukan penyegelan terhadap dua hotel yang bersoal dengan pembayaran pajaknya. Mereka ada yang belum membayar dan menunggak kewajibannya.
Pada hari Rabu (4/9), Bapenda telah menyegel Hotel Anugrah. Selanjutnya, Kamis (5/9), kembali dilakukan hal serupa terhadap Hotel Kamanre. Hotel ini diketahui milik Wali Kota Palopo Judas Amir. Selain menyegel keduanya, tim Bapenda juga memasang stiker yang bertuliskan; Hotel ini belum bayar pajak.
Kepala Bidang Koordinasi, Pengawasan, dan Perencanaan Bapenda Kota Makassar Andi Muhammad Natsir Halid mengatakan, langkah tegas ini sesuai Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah, serta Peraturan Walikota Makassar Nomor 28 Tahun 2019 tentang Pembayaran dan Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara Online.
Termasuk Perwali No.35 tahun 2016 tentang Tata Cara Pemasangan Tanda Pemberian Sanksi Administratif (Punishment) pada Objek Pajak Daerah.
Tindakan tegas ini juga merupakan bagian dari tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi Program Optimalisasi Pendapatan Daerah oleh Tim Korsupgah KPK-RI di Kota Makassar beberapa waktu lalu.
“Bapenda Kota Makassar mengambil tidakan tegas kepada wajib pajak ‘nakal’, dalam hal ini Hotel Anugerah 1d an 2 yang tidak patuh terhadap kewajiban mereka membayar pajak. Keduanya dipasangi stiker dan spanduk,” ujar Natsir Halid.
Menurut dia, sebelum pemasangan stiker dan spanduk, para wajib pajak ini sudah diberi surat peringatan 1, 2, dan 3. Hanya saja mereka mengabaikannya.
Terpisah, anggota DPRD Kota Makassar menyoroti kinerja Bapenada Makassar yang terkesan tertutup dan enggan melaporan ke dewan terkait pelaku usaha penunggak pajak.
Ketua Komisi B Bidang Keuangan dan Ekonomi DPRD Kota Makassar HM Yunus, mengatakan untuk mengukur kerja-kerja serta keberhasilan Bapanda menangani masalah pajak, perlu ada data dipegang oleh dewan. Dari situlah nantinya bisa dievaluasi apa saja yang berhasil dilakukan Bapenda. Apakah ada progresnya atau tidak.
“Sampai sekarang ini kami belum pernah menerima ada laporan hotel yang ditutup atau ditindak karena tidak membayar pajak. Untuk itukami meminta Bapenda Makassar memberikan data ke DPRD kalau ada hotel yang menunggak pajak. Termasuk jika sudah ditindaki. Selama ini kan kami tidak pernah dapatkan laporannya,” terang Yunus, kemarin.
Seharusnya, lanjut Yunus, Bapenda Makassar melibatkan DPRD Kota Makassar dalam pengawasan. Apalagi fungsi tersebut juga melekat di dewan. Jangan sampai ada asumsi banyaknya penunggak pajak karena di Bapenda Makassar tidak serius menagih.
“Itu saja yang kami mau dari Bapenda Makassar. Jika ada laporannya yang masuk, kami bisa turun langsung melihat apakah memang seperti itu atau tidak. Kalau benar tidak membayar pajak, harus ditindaki. Kalau perlu ditutup tempat usahanya,” tegasnya.
Senada dengan Yunus, Wakil Ketua Komisi B Bidang Ekonomi dan Keuangan DPRD Kota Makassar Iqbal Djalil, juga meminta Bapenda melibatkan pihaknya melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha menunggak pajak.
“Kami tidak pernah mendapatkan laporan hotel atau tempat usaha mana saja yang menunggak pajak. Coba datanya diberikan, sudah pasti kita tahu apa saja yang sudah dilakukan. Karena memang penunggak pajak harus ditindak tegas,” tandasnya.
Terpisah, Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Sulawesi Selatan Anggiat Sinaga, mengaku belum menerima laporan ada hotel yang ditutup karena tidak membayar pajak. Meski begitu, dirinya sering menekankan untuk menindak tegas pengusaha hotel dan restoran yang malas membayar pajaknya.
“Kita sudah sampaikan untuk tidak menunda-nunda. Sebaliknya, Bapenda juga harus lihat cost operasional dan pemasukan pengusaha hotel dan restoran sekarang yang tidak seimbang dengan target pajak hotel saat ini,” ungkapnya, kemarin.
Selain itu, beberapa hotel di Makassar dan Sulsel umumnya mengalami okupansi pengunjung yang turun hingga 20 persen. Kondisi ini, salah satunya dipengaruhi oleh naiknya harga tiket pesawat.
“Kita tahu bagaimana pengusaha hotel saat ini goyah dengan kenaikan harga tiket pesawat. Kondisi ini menyebabkan tamu hotel turun, sehingga pendapatan juga ikut turun,” jelas Anggiat.
Terkait hotel yang menunggak pajak hingga akan ditutup oleh Pemkot Makassar, Anggiat mengatakan, bergantung pada manajemen dan hitung-hitungan masing-masing perusahaan.
“Untuk ditutupnya itu kan yang lakukan pemerintah. Pengusaha hotel pasti tahu konsekuensinya. Termasuk soal transparansi keuangan, mereka sendiri yang tahu. Tapi yang jelas, yang saya tahu penurunan okupansi menjadi penyebab utama timbulnya persoalan pajak di beberapa hotel,” tandasnya. (nug-arf-ita/rus)


www.rovindo.com - Pusat Distributor Pulsa PPOB dll
Comments

Social Media

Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, wartawan Berita Kota dibekali tanda pengenal. Tidak diperkenankan menerima, apalagi meminta, imbalan dari siapapun, dalam bentuk apapun, serta dengan alasan apapun.

Copyright © 2017 Berita Kota Makassar.

To Top