Headline

Rekomendasi Pansus Terbit Sepulang dari Jakarta


MAKASSAR, BKM — Tim Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket DPRD Sulsel akan berkunjung ke Jakarta, Rabu dan Kamis (7-8/8). Mereka akan menemui pejabat di Direktorat Jenderal (Ditjen) Otonomio Daerah pada Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, LKPP, serta KPK.
Ketua Pansus Hak Angket HA Kadir Halid mengemukakan rencana tersebut. “Tim pansus akan ke Jakarta untuk bertemu dengan sejumlah pejabat. Rencananya hari Rabu dan Kamis,” ujarnya, Selasa (6/8).
Wakil Ketua Pansus Selle KS Dalle mengungkapkan, pihaknya masih terus bekerja hingga dapat menyelesaikan semua tahapan. “Kami bekerja tim dalam sebuah pansus hak angket yang diberi mandat oleh institusi DPRD melalui rapat paripurna. Terkait gambaran kesimpulan dan rekomendasi, secara etis kami tidak boleh mendahului hasi kerja tim. Saat ini pansus baru mau masuk pada tahap analisa fakta dan data. Jadi bersabarlah sedikit,” ucap legislator Partai Demokrat Sulsel ini.
Anggota pansus yang juga Partai Golkar Fachruddin Rangga menegaskan, perumusan rekomendasi akan dilakukan setelah pulang dari konsultasi. “Rumusan rekomendasi nantinya kita lakukan setelah pulang dari konsultasi di Jakarta,” terang Rangga.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Wahyuddin AB Kessa, mengungkapkan bahwa seluruh saksi dan ahli sudah diperiksa. Selanjutnya panitia angket akan melakukan konsultasi ke beberapa lembaga, seperti KASN, LKPP, Menpan RB, dan KPK. “Setelah itu kami akan menyusun laporan dan rekomendasi,” jelasnya.
Hal berbeda disampaikan legislator PDIP Sulsel Alimuddin. Menurutnya, langkah terakhir belum dibicarakan dalam rapat internal pansus. “Belum dibahas di rapat internal,” ujarnya singkat.

Saksi Ahli

PANSUS hak angket baru saja menyelesaikan tugasnya dengan meminta keterangan dari puluhan pejabat dan staf khusus sebagai terperiksa. Tak hanya itu, pansus bahkan telah menghadirkan tiga saksi ahli. Dua diantaranya berasal dari Jakarta, yakni Margarito Kamis dan mantan dirjen Otoda serta direktur IPDN.
Pertanyaannya, dari mana biaya untuk mendatangkan dua saksi ahli disebut-sebut? Apakah bersumber dari APBD Sulsel?
Ketika hal tersebut dikonfirmasi, Sekretaris DPRD Sulsel M Jabir menepisnya. ”Untuk mendatangkan tim ahli dari Jakarta itu tidak ada anggaran yang dialokasikan. Jadi ditanyakan ke ketua pansus dari mana anggarannya,” ujar Jabir.

Pelanggaran Fatal

Ahli tata kelola keuangan negara yang juga Rektor Universitas Patria Artha Bastian Lubis, menyayangkan kondisi yang terjadi di lingkup Pemprov Sulsel. Sejumlah kebijakan yang dikeluarkan, baik gubernur maupun wakil gubernur, dinilai banyak yang menyalahi aturan.
Diapun mendukung penuh upaya pansus hak angket DPRD Sulsel untuk memeriksa beberapa kesalahan administrasi. Sebab, kesalahan ini bisa saja merugikan keuangan daerah.
Beberapa yang menjadi catatan dan dinilai menyalahi aturan, seperti kehadiran TGUPP maupun staf khusus. Dia menegaskan, jika mengacu pada aturan, kehadiran TGUPP maupun staf khusus, konsekuensinya adalah penggunaan uang untuk membayar honor-honor mereka.
“Namun jika anggaran yang digunakan untuk membayar honor-honor mereka tidak ada dalam pos anggaran, maka dianggap pelanggaran kebijakan dari APBD karena telah melakukan penyalahgunaan kebijakan,” ungkap Bastian.
Dia melanjutkan, pelanggaran yang dilakukan adalah menyalahi undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan. Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN atau APBD, jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia.
“Ini sebenarnya bukan lagi pelanggaran administrasi, tapi sudah sangat fatal pelanggaran yang dilakukan,” jelasnya.
Bastian menjelaskan bahwa APBD merupakan kesepakatan di rapat paripurna dengan dewan. Oleh karena itu, DPRD yang harus memberikan izin setelah ada kegiatan yang mendesak. Menurutnya, ini berakibat pada pelanggaran pasal 34 Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
“Sangat jelas Undang-undang nomor 17 tahun 2003 Pasal 34 ayat 1 dikatakan mulai dari menteri, pimpinan lembaga, gubernur, bupati, wali kota yang terbukti melakukan penyimpangan kebijakan yang telah ditetapkan dalam undang-undang tentang APBN Peraturan Daerah tentang APBD diancam dengan pidana penjara dan denda sesuai dengan ketentuan undang-undang,” tegasnya.
Tak hanya itu, menurut dia, lebih parah lagi kalau ada intervensi dari gubernur dengan memerintahkan pejabat yang berkaitan untuk memfasilitasi anggaran untuk perjalanan TGUPP.
Hal itu dikemukakan menyoroti perjalanan dinas sejumlah anggota TGUPP ke Jepang yang sebenarnya tidak punya pos anggaran.
“Kalau ada intervensi, sudah sangat melanggar kebijakan dan telah menyalahgunaan wewenang sebagai kepala daerah. Jika ada tekanan tertentu yang sudah yang mengintervensi, maka Pak Gubernur harus bertanggung jawab,” tegasnya.
Soal adanya SK Pokja yang diteken wakil gubernur, dia menegaskan sejak awal kebijakan tersebut salah. Akibatnya, segala proses yang berjalan berdasarkan kerja pokja yang SK-nya ditandatangani wagub, legal formalnya tidak ada.
“SK yang diteken wagub sehingga sejak awal tidak sah. Legal formalnya tidak ada. Jadi sudah ada kerugian negara,” bebernya.
Menurutnya, pemprov mestinya menyetop tender yang sudah berjalan. Harus menurunkan auditor Inspektorat untuk memeriksa.
Kalau sudah ada pengeluaran panjar misalnya, itu sudah menimbulkan kerugian negara.
Itu baru beberapa pelanggaran yang dilakukan gubernur maupun wakil gubernur. Belum lagi, adanya indikasi atau dugaan bagi-bagi proyek yang dilakukan orang-orang di sekitar gubernur.
Seharusnya, kata Bastian, KPK jeli melihat persoalan ini. Sejak awal digelar, KPK seharusnya melakukan pengawalan sidang hak angket.
“Harusnya KPK yang masuk di situ, telusuri. Apalagi kalau penunjukkan langsung sangat gampang untuk pembuktiannya. Apalagi bukan keahlian dari perusahaan yang ditunjuk,” tandasnya.
Selama ini, kata Bastian keberadaan KPK di Pemprov Sulsel hanya mengurusi kasus kecil, seperti masalah SKPD atau perjalanan di setiap OPD. Padahal banyak kasus besar yang mesti diungkap oleh KPK. (rif-rhm/rus)


www.rovindo.com - Pusat Distributor Pulsa PPOB dll
Comments
To Top