Headline

NA Ingin Orang BPKP Pimpin Inspektorat


MAKASSAR, BKM — Gubernur Sulsel HM Nurdin Abdullah saat ini tengah mempersiapkan mutasi/rotasi untuk pejabat eselon II lingkup Pemprov Sulsel. NA mengatakan, rotasi atau pergeseran jabatan akan dilaksanakan dalam waktu dekat.
“Ini sementara dikaji. Ada kajiannya yang dilakukan oleh tim penilai kinerja,” ungkap Nurdin di Hotel Claro Makassar, Selasa (6/8).
Pihaknya akan melakukan rotasi besar-besaran untuk memindahkan pejabat sesuai dengan kompetensinya. Setelah itu, baru akan dibuka lelang jabatan.
Selain itu, rotasi nantinya juga akan mempertimbangkan rencana peleburan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD).
“Kita akan rotasi dulu satu kali. Setelah itu, lelang jabatan untuk mengisi jabatan yang masih kosong,” ungkap Nurdin.
Saat ini, sejumlah posisi masih diisi pelaksana tugas. Di antaranya inspektur Inspektorat, kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah, kepala Dinas Kesehatan, dan kepala Biro Pembangunan.
Khusus untuk posisi inspektur Inspektorat, Nurdin mengatakan, kemungkinan jabatan itu akan dilelang. Dia pun menginginkan dan akan mengusulkan orang-orang yang punya pengalaman, latar belakang dalam bidang pemeriksaan dan pengawasan.
Malah, secara terang-terangan, dia meminta agar ada orang-orang dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang nantinya ikut biding alias lelang.
“Kalau Inspektorat itu, tentu mitranya adalah KPK, BPKP. Jadi kita juga harus minta pada mereka bagaimana dengan Inspektorat yang sekarang. Tadinya sih saya minta BPKP ikut biding ya,” jelasnya.
Orang nomor satu Sulsel itu membocorkan jika rotasi akan dilakukan pasca HUT Kemerdekaan RI mendatang.
Namun saat ini, gencar beredar informasi jika gubernur akan mutasi besar-besaran pada 15 Agustus mendatang.
Khusus untuk posisi Inspektur, sebenarnya gubernur sudah memiliki calon. Orang tersebut berasal dari BPKP. Tiga orang mau diseleksi. Satu berasal dari Batak, sementara dua lainnya dari Selayar.
Ketika hal itu dikonfirmasi ke Sekretaris Provinsi Sulsel, Abdul Hayat Gani mengatakan, untuk proses lelang jabatan, belum ada instruksi gubernur untuk menggodok. Alasannya, saat ini pemprov fokus di DPRD Sulsel.
Seperti diketahui, saat ini, beberapa agenda memang sementara dilakukan di kantor wakil rakyat tersebut. Selain proses hak angket, KUA/PPAS juga harus digodok agar APBD-Perubahan bisa disahkan tepat waktu. (rhm/rus)


www.rovindo.com - Pusat Distributor Pulsa PPOB dll
Comments
To Top