Sulselbar

Aliansi Masyarakat Kedaulatan Bahari Tolak Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil


H Sudirman

MAMUJU, BKM — Sekelompok massa yang mengatasnamakan dirinya dari aliansi masyarakat untuk kedaulatan bahari, mendatangi gedung DPRD Provinsi Sulbar, Selasa (16/7). Aksi ini dipimpin langsung korlapnya, Sayuti dari FPPI Kota Mamuju.
Sayuti dalam orasinya di gedung DPRD Provinsi Sulbar, menegaskan, mereka menolak perampasan ruang hidup nelayan pada Perda No 06 tahun 2017 Sulawesi Barat . Ia menyampaikan, penolakan terhadap tataruang pesisir laut dan pulau pulau kecil yang bernama rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau keci.
Dikatakan, bahari untuk koalisi rakyat untuk keadilan pada perikanan. Alasan penolakannya, karena ada unsur melegitimasi sekaligus melanggengkan perampasan ruang hidup masyarakat pesisir di Indonesia oleh sejumlah proyek pembangunan. Di antaranya reklamasi, pertambangan pesisir dan migas, dan industri pariwisata berbasis utang.
Sayuti menyampaikan, Provinsi Sulawesi Barat dalam Perda No 06 tahun 2017 tentang RZWP3 K secara spesifik tentang pengalokasian pada pemukiman dan dinilainya pada Perda ini yang banyak mengakomodir yang mengakomodir pada zona rentang pada kepentingan pemodal.
Ketua Komisi II DPRD Sulbar, H Sudirman yang menerima aliansi masyarakat ini, mengatakan, tentang Perda pada zonasi pulau-pulau kecil lahir pada Desember 2017 ditetapkan. Prosesnya lahir selama dua tahun pansus terbentuk tahun 2015 dan jatuh pada tahun 2017 Desember.
Visi Perda ini mengatur tentang pengelolaan hasil laut pada wilayah pulau-pulau kecil dan tidak menyinggung pada pemukiman nelayan. Sedangkan pemukiman itu diatur pada RTRW dan adanya aspirasi ini telah menyampaikan bahwa Perda yang lahir ini dinilai merugikan pada nelayan yang ada di pesisir.
”Solusi yang disampaikan pihak dewan dari pihak masyarakat nelayan yang melakukan aksi maka di sampaikan pihak dewan sulbar melalui kami, maka kalau bisa dapat melindungi para nelayan yang ada di pesisir. Yakni dengan merevisi Perda yang ada atau dibuatkan Pergub soal perlindungan pada nelayan di pulau-pulau pesisir tersebut,” ungkap H Sudirman.
Sudirman mengatakan, pihaknya akan memperjuangkan aspirasi yang disampaikan pada aksi tersebut. Bahkan, Sudirman menjelaskan, pihaknya tetap akan melakukan perjuangan terhadap masalah aspirasi masyarakat nelayan yang datang ke gedung DPRD Provinsi Sulbar ini. (alaluddin)


www.rovindo.com - Pusat Distributor Pulsa PPOB dll
Comments
To Top