Gojentakmapan

Pemkab Maros Ancam Segel Lahan Milik Danny Pomanto

BKM/ASKARI TERANCAM DISEGEL -- Lahan perkebunan milik mantan Wali Kota Makassar, Mohammad Ramdhan Pomanto di Desa Bonto Marannu, Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros terancam disegel Pemkab Maros.

MAROS, BKM — Kegiatan proses pemanfaatan lahan perkebunan milik mantan Wali Kota Makassar, Mohammad Ramdhan Pomanto atau yang akrab disapa Danny Pamanto, terancam disegel pihak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maros.
Lahan seluas kurang lebih sepuluh hektare yang terletak di Dusun Tokka, Desa Bonto Marannu, Kecamatan Moncongloe ini, diduga belum miliki izin kegiatan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Maros.
Kepala DPMPTSP Kabupaten Maros, Andi Rosman, ketika dihubungi BKM, Rabu (10/7), mengatakan, sampai Rabu hari ini (kemarin, red), mantan Wali Kota Makassar, Danny Pamanto belum pernah melakukan koordinasi dengan pemerintah setempat terkait kegiatan yang dilakukan di atas lahan miliknya di Dusun Tokka.
”Tidak ada koordinasi dengan pemerintah terkait kegiatan yang dilakukan mantan wali kota Makassar ini di atas lahan miliknya di Tokka,” ujar Andi Rosman.
Dikatan Andi Rosman, seharunya pemilik lahan dalam hal ini mantan wali kota Makassar menjadi contoh kepada masyarakat lainnya. ”Jangan melakukan kegiatan sebelum melakukan koordinasi dengan pemerintah setempat terkait kegiatan apa yang akan dilakukan. Kami tahu lahan tersebut milik pribadi, tapi seharusnya koordinasikan dengan pemerintah setempat agar kami bisa menjawab jika ada yang mempertanyakan jenis kegiatan yang akan dilakukan mantan wali kota Makassar tersebut. Pemerintah setempat hanya mau tahu jenis kegiatan yang akan dilakukan di atas lahannya, agar kami juga bisa menjawab kalau ada yang mempertanyakan,” jelas Andi Rosman.
Karena tidak ada sama sekali koordinasi, kata Andi Rosman, sehingga pihaknya menyurat ke pemilik lahan dalam hal ini Danny Pamanto. Tetapi surat pertama tidak digubrisnya, sehingga pihaknya kembali melayangkan surat kedua. Namun belum ada jawaban terkait kegiatan tersebut.
”Bila surat kedua nantinya tidak ada jawaban pasti, maka masalah ini kami akan serahkan ke badan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Maros sebagai
pelaksana penegakan Perda yang berlaku di Maros,” tegas Andi Rosman.
Rosman mengatakan, pihaknya melayangkan surat kedua berdasarkan SOP. Dari hasil monitoring tim pengawasan ditemukan kegiatan atau aktivitas pematangan di lokasi tersebut. Namun kegiatan tersebut tidak mengantongi izin.
”Sehingga kami melayangkan surat penyampaian pertama pada 23 Juni lalu yang di dalamnya diimbau untuk segera mengurus seluruh jenis perizinan yang berkaitan dengan kegiatan di lapangan dan itu berlaku seminggu. Tapi tidak mendapat respon. Kemudian kami kembali melayangkan surat penyampaian kedua pada 1 Juli, juga berlaku seminggu. Tetapi belum juga direspon,” katanya.
Sementara Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Husair Tompo, mengatakan, jika berdasarkan SOP biasanya setelah menerima surat, pihaknya akan melihat isinya dan langsung merespon.
”Kita lihat dulu suratnya kemudian kita langsung turun melihat apakah memang ada aktivitas sementara belum ada izin,” katanya.
Setelah dilakukan pengecekan, jika si pengelola kooperatif maka diberikan kesempatan mengurus izin. ”Tapi kalaumemang ada yang dilanggar dan tetap tidak mengindahkan kesempatan yang diberikan dengan mengurus izinnya, maka lokasinya akan disegel,” tandas Husair. (ari/mir/b)


www.rovindo.com - Pusat Distributor Pulsa PPOB dll
Comments

Social Media

Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, wartawan Berita Kota dibekali tanda pengenal. Tidak diperkenankan menerima, apalagi meminta, imbalan dari siapapun, dalam bentuk apapun, serta dengan alasan apapun.

Copyright © 2017 Berita Kota Makassar.

To Top