Headline

Kepala BKD: Mutasi Digodok Staf Khusus

MAKASSAR, BKM — Rabu (10/7) merupakan hari ketiga sidang Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket DPRD Sulsel. Yang mendapat giliran menjadi terperiksa adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulsel Asri Syahrun Said.
Ada beberapa fakta menarik yang terungkap dalam sidang tersebut. Salah satunya terkait pelantikan 193 pejabat eselon III dan IV menggunakan SK yang ditandatangani Wakil Gubernur Andi Sudirman Sulaiman.
Selle KS Dalle menanyakan, bagaimana proses hingga wakil gubernur melantik dan menandatangani SK 193 pejabat eselon III dan IV.
Asri menjelaskan, awalnya sebelum berangkat umrah, Gubernur Nurdin Abdullah dan wagub melakukan pertemuan di Hotel Claro. NA menyodorkan draft berisi 79 nama pejabat eselon III dan IV untuk dilantik. Konsep itu kemudian diserahkan ke wagub.
Pesan gubernur ke Asri, bahwa mutasi harus dilaksanakan secara terbatas. Namun pada kenyataannya, usulan orang dari pihak wagub bertambah hingga menjadi 193 orang.
Asri bercerita, dalam penentuan pejabat tambahan yang akan dilantik diluar 79 orang dari gubernur, usulan nama-nama tersebut digodok staf khusus wagub yakni Toteng, Rendra, dan Rusdi.
Sementara seorang staf BKD bernama Resa dilibatkan untuk mencatat nama-nama yang diusulkan. Tanpa wakil gubernur. Penggodokan nama-nama dilakukan di lantai 3 kantor gubernur malam hari sebelum pelantikan esok harinya. Asri mengaku tidak dilibatkan dalam penyusunan tersebut.
“Saya tahu ada penyusunan nama yang akan dilantik dari Resa. Jadi saya datang melihat ke sana,” kata Asri.
Dia mengaku sempat memperingatkan ada mekanisme yang harus dilalui untuk mutasi seorang pejabat. Tapi itu tidak diindahkan.
Proses penandatanganan SK oleh wagub pun dilakukan dengan alasan mengacu pada SK Gubernur No.40 Tahun 2003 yang dikeluarkan Amin Syam saat jadi gubernur. Dan menurut Asri, itu tidak relevan lagi dijadikan acuan saat sekarang.
“Saya sama sekali tidak dilibatkan dalam penyusunan nama-nama tambahan yang akan dilantik. SK yang ditandatangani wakil gubernur pun saya tidak tahu. Nanti sore hari setelah pelantikan, baru saya diserahkan SK tersebut,” kata Asri.
Dia mengaku SK itu ditandatangani tunggal oleh wagub tanpa mencantumkan paraf darinya. Pelantikan itu akhirnya menjadi kontroversi karena dinilai menyalahi aturan dan KASN serta Mendagri harus turun tangan.
Fakta lain yang terungkap, berdasarkan pertanyaan Ketua Fraksi Nasdem Muslim Salam terkait pencopotan Jumras, karena Asri yang saat itu masih menjadi staf BKD hadir di sana.
Asri mengatakan, SK pencopotan Jumras tanggal 18 April. Namun memang baru diberikan ke Jumras pada 20 April, hari Minggu pagi.
Muslim menilai ada yang janggal dari proses pencopotan Jumras.
“Berdasarkan keterangan Jumras, dirinya dicopot gubernur pada tanggal 18 April. Dengan alasan ada pengusaha mengadu dia minta fee. Sementara Jumras baru diberi tahu pencopotannya pada 20 April. Sementara surat Agung Sucipto alias Anggu ke gubernur 19 April. Jadi pencopotan Jumras disinyalir memang sudah direkayasa,” beber Muslimin.
Kadir Halid juga memberi pertanyaan soal proses pencopotan Jumras ke Asri. “Berdasarkan informasi Jumras, katanya setelah dia dicopot, gubernur menelpon beberapa orang. Di antaranya Anggu dan Andi Sumardi Sulaiman. Gubernur mengatakan Jumras sudah saya copot. Betulkah itu?” tanya Kadir.
Statemen itu pun dibenarkan oleh Asri bahwa memang dia mendengarnya.

Lapor Polisi

Ketua Pansus Hak Angket HA Kadir Halid, menyarankan agar Jumras bisa saja melapor ke pihak kepolisian manakala merasa atau secara psikologis jiwanya terancam. Hal tersebut disampaikannya menanggapi pemberitaan soal adanya klarifikasi dari Jumras terkait jawaban saat hadir pada persidangan di gedung Tower Lantai 8 DPRD Sulsel, Selasa (9/7).
Menurut Kadir Halid, apa yang disampaikan Jumras ketika menjadi terperiksa, sah dalam persidangan. Sebab semua penyataan Jumras di bawah sumpah.
Hal lain, jika Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah ingin memidanakan Jumras, maka Kadir Halid tidak ingin mencampurinya. “Itu hak dia (Nurdin Abdullah). Kita tidak campuri,” ujar Kadir Halid, Rabu (10/7).
Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Sulsel ini juga menjelaskan, bahwa jika Jumras meminta perlindungan, maka kita juga akan memberi perlindungan hukum.
Hal sama dilontarkan legislator Partai Golkar Imran Tenri Tata. Ia mengemukakan jika ada dugaan ancaman dan teror terhadap pemberi keterangan dari terperiksa, maka tahap awal silakan meminta kepada kepolisian terkait.
”Berdasarkan Undang-undang nomor 13 tahun 2006, khususnya di pasal 1, saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan penyelidikan, penyidikan terhadap suatu sidang pidana,” jelas Imran.
Ketua Komisi A DPRD Sulsel ini menerangkan, bahwa saksi berhak mendapatkan jaminan keamanan pribadi, keluarga, dan harta benda dalam proses, sebelum atau setelah menyampaikan keterangannya dalam ataupun kesaksiannya.
“Apabila di dalam rapat pansus ini si pemberi keterangan mendapatkan ancaman ataupun teror, bisa mengajukan perlindungan berdasarkan Undang-undang nomor 13 tahun 2006. Secara prosedural itu bisa meminta kepada pihak yang berwajib untuk mendapatkan perlindungan pengamanan terhadap ancaman dan teror kepada pemberi keterangan,” tandasnya.
Sebelumnya, Jumras yang pernah tercatat sebagai Kepala Biro Pembangunan Pemprov Sulsel meralat ucapannya. Khususnya yang menyebut akan diberi uang Rp200 juta oleh Kepala Bapenda Sulsel Andi Sumardi Sulaiman. Ia menyampaikan hal itu dalam pemeriksaan sidang angket DPRD Sulsel, Selasa (9/7).
Menurut Jumras, yang ia maksud orang yang ingin memberikan uang adalah dua pengusaha yang menemuinya, yakni Agung Sucipto alias Anggu dan Ferry Tandiari.
“Saya mohon maaf, yang mau memberi uang Rp200 juta adalah Anggu dan Ferry, bukan Andi Sumardi. Saya khilaf dan salah bicara di depan pansus hak angket, karena saya lupa dan kurang sehat,” ujar Jumras dalam keterangannya.
Pada pemeriksaan ini, Jumras berbicara di hadapan Ketua Hak Angket Kadir Halid dan anggotanya, tentang dugaan bagi-bagi proyek di lingkup internal dan mahar miliaran rupiah pada pilgub 2018.
Jumras diketahui dipecat dari posisinya setelah dituduh oleh Gubernur Nurdin Abdullah menerima fee dari pengusaha terkait proyek di Sulsel. Pada pemeriksaan di hak angket, Jumras memberikan klarifikasinya.
“Ada yang tertulis kamu, bahwa kamu meminta fee, lalu saya bilang dari siapa? Lalu diambillah surat dan diperlihatkan ke saya. Saya lihat di situ dua perusahaan, dua pengusaha, yang satunya Agung Sucipto, dan satunya bernama Ferry Tandiari,” kata Jumras saat menjelaskan pemecatannya oleh Gubernur Nurdin Abdullah di hadapan sidang hak angket.

Tanggapan Nurdin

‘Nyanyian’ Jumras di sidang hak angket, Selasa (9/7), membuat Gubernur Sulsel HM Nurdin Abdullah meradang. Orang nomor satu Sulsel itu mengancam akan memolisikan Jumras jika tak segera minta maaf dalam 1×24 jam.
Ia bilang, apa yang diungkapkan Jumras pada sidang tersebut semuanya bohong. “Tidak ada seperti itu. Bohong besar dan saya akan penjarakan jika dia tidak hentikan. Saya minta 1 kali 24 jam untuk meminta maaf. Jika tidak, saya akan laporkan,” ancam Nurdin.
Nurdin mengatakan akan memenjarakan Jumras dengan tuduhan pencemaran nama baik. “Saya ingin sampaikan lillahitaalah, kalau ada sumbangan dari pengusaha kepada saya. Apalagi yang namanya rekanan,” tegasnya. (rhm-rif/rus)


www.rovindo.com - Pusat Distributor Pulsa PPOB dll
Comments

Social Media

Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, wartawan Berita Kota dibekali tanda pengenal. Tidak diperkenankan menerima, apalagi meminta, imbalan dari siapapun, dalam bentuk apapun, serta dengan alasan apapun.

Copyright © 2017 Berita Kota Makassar.

To Top