Headline

Jeneponto Kebagian Pajak Bahan Bakar Rp5,5 Miliar


IST MATERI-Kepala UPT Pendapatan Wilayah Jeneponto Ali Burhan menyampaikan materi pada sosialisasi pajak daerah, Rabu (10/7).

JENEPONTO, BKM — Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Sulsel Andi Sudirman Sulaiman, yang diwakili Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pendapatan Wilayah Jeneponto M Ali Burhan GS membuka sosialisasi pajak daerah, Rabu (10/7). Acara yang berlangsung di Balla Ratu Cafe & Resto ini dihadiri Asisten III Pemkab Jeneponto Dr Haerul GS.
Usai membuka sosialisasi, Ali Burhan juga menyampaikan materinya. Kasat Lantas Polres Jeneponto diwakili Kanit Regident Ipda A Aldiansah juga menjadi pemateri, serta Kepala Cabang Jasa Raharja Jeneponto Rusmin. Sementara peserta yang berjumlah 100 orang, terdiri dari tokoh pemuda, ASN Pemkab Jeneponto, diler kendaraan bermotor, pembiayaan (finance), serta unsur LSM.
Dijelaskan Ali Burhan, sosialisasi pajak daerah yang dilaksanakan ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat terkait pajak yang dikelola Bapenda Sulsel. Salah satu yang disampaikan adalah bahwa saat ini Bapenda Sulsel menggratiskan BBNKB penyerahan kedua mulai tahun buat 2015 ke bawah. Berlaku hingga Desember 2019.
”Balik nama secara cuma-cuma ini diberikan kepada kendaraan bermotor angkutan umum orang yang akan mengubah status kepemilikannya, dari perseorangan menjadi berbadan hukum yang memiliki izin penyelenggaraan angkutan umum orang dalam trayek/tidak dalam trayek,” terangnya.
Disinggung pula tentang dana bagi hasil (DBH) yang diterima Pemkab Jeneponto hingga Mei 2019. Besarannya mencapai Rp15.663.452.854. Terdiri dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Rp5.515.205.288. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Rp3.488.839.698. Bea Balik Negara Kendaraan Bermotor (BBNKB) Rp3.265.948.583. Pajak Air Permukaan (PAP) Rp15.992.333. Serta Pajak Rokok Rp3.377.466.951.
Di bagian lain penjelasannya, Ali Burhan menerangkan, Bapenda Sulsel memberikan insentif pada wajib pajak berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) nomor 14 tahun 2019 tentang insentif PKB dan BBNKB angkutan umum.
”Insentif PKB dan BBNKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang ditetapkan sebesar 70 persen dari dasar pengenaan PKB. Sementara insentif PKB dan BBNKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum barang, ditetapkan sebesar 50 persen dari dasar pengenaan PKB,” jelasnya.
Namun, lanjut Ali Burhan, ada syarat tertentu yang harus dipenuhi untuk mendapatkan insentif pajak tersebut. Antara lain, bukan merupakan milik pribadi, tapi milik perusahaan.
Dia menerangkan, pajak yang dikelola Provinsi Sulsel berbeda dengan pajak yang dikelola kabupaten/kota. PKB yang ditujukan kepada pemilik kendaraan bermotor.
Kemudian BBNKB, yakni pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
Bapenda Sulsel juga mengelola PBBKB, yakni pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor. PAP adalah pajak atas pengambilan atau pemanfaatan air permukaan. Sementara pajak rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah daerah.
Sementara pajak yang dikelola kabupaten/kota adalah pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir. Juga pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. (*/rus)


www.rovindo.com - Pusat Distributor Pulsa PPOB dll
Comments

Social Media

Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, wartawan Berita Kota dibekali tanda pengenal. Tidak diperkenankan menerima, apalagi meminta, imbalan dari siapapun, dalam bentuk apapun, serta dengan alasan apapun.

Copyright © 2017 Berita Kota Makassar.

To Top