Headline

Sekprov: Wagub Melebihi Gubernur


MAKASSAR, BKM — Sidang panitia khusus (pansus) hak angket DPRD Sulsel memasuki hari kedua, Selasa (9/7). Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulsel Abd Hayat Gani dihadirkan sebagai terperiksa.
Dimulai pukul 10.00 Wita, pansus hak angket mencecar Abd Hayat dengan sejumlah pertanyaan. Wakil Ketua Pansus Selle KS Dalle bertanya soal berapa banyak dokumen yang ditandatangani wagub. ”Bagaimana pulahubungan gubernur dan wagub,” tanyanya.
Hayat Gani pun menjawab jika hubungan keduanya tetap harmonis. Meski demikian, Hayat mengakui jika wagub agak melebihi sedikit dari gubernur. ”Intinya adalah, perlu adanya pendampingan yang kuat soal regulasi. Karena Pak Wagub tidak paham di situ. Jadi harus ada staf yang mendampingi,” ujar Hayat.
Legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ariady Arsal menanyakan soal pengangkatan pejabat. ”Apakah ada aturan gubernur perlu menyampaikan ke setiap pejabat terkait pengangkatan atau pelantikan?” tanyanya.
”Secara aturan tertulis saya belum baca. Tapi gubernur bisa menyampaikan atau memanggil setiap pejabat yang akan diangkat atau direposisi,” jawab Hayat.
Aryadi juga bertanya soal apakah ada unsur kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN) atas pelaksanaan mutasi pejabat dari daerah ke Pemprov Sulsel.
Sekprov pun menjawab tidak ada. Hayat menjelaskan bahwa pejabat yang berasal dari Bantaeng sebanyak 35 orang. Tapi sudah ada permohonan dan seleksi sebelum dirinya masuk. Demikian pula dari Pemkab Bone sebanyak 26 orang, serta dari Jeneponto sebanyak 21 orang.
Legislator Partai Golkar Sulsel Andi Ina Kartika bertanya apakah gubernur sangat memberi ruang untuk terbitnya SK dari wagub. ”Adakah dasar hukum dari aspek pemerintahan, gubernur harus konsultasi ke wagub?” tanyanya
“Yang ada sipakatau, sipakainge, dan sipakalebbi. Tidak boleh dibalik. Justru wagub yang harus konsultasi ke gubernur,” ujar Abdul Hayat Gani
Legislator Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Wahyuddin AB Kessa, mengaku kecewa soal adanya kesalahan pada pengetikan SK mutasi pejabat beberapa waktu lalu. “Mudah-mudahan Pak Sekprov tak dibohongi staf. Sebab bagaimana beraninya Pak Wagub tandatangani SK dan surat edaran,” tandas Wahyuddin.
Sekprov pun menjawab bahwa kesalahan bukan pada komputer, namun pada pengetikan manual. “Khusus tanggal dan nomor, ada dua lembar yang benar dan yang lain tertinggal. Jadi bukan OPD yang salah, tapi sekprov yang salah. Saya minta maaf sekali,” pinta Hayat Gani.
Soal pernyataan dalam surat edaran wagub yang melarang kegiatan musik tanpa boleh jika tanpa rekomendasi dari MUI, dijawab singkat oleh sekprov. “Saya tak pernah lihat itu,” kata Hayat.
Wahyuddin kembali menyoal adanya SK yang salah dari wagub.
“Siapa kira-kira yang advis Pak Wagub hingga tandatangani SK tersebut?” tanya Wahyuddin.
Sekprov pun yakin bila yang mengadvis wagub adalah orang-orang yang berada di sekitarnya. “Konon kabarnya yang mendorong adalah orang yang ada disekelilingnya,” aku mantan Direktur Fakir Miskin Kementerian Sosial ini.

Jumras Blak-blakan

Usai Hayat Gani, giliran Jumras yang menjalani pemeriksaan. Kehadiran mantan kepala Biro Pembangunan yang dicopot Gubernur Nurdin Abdullah ini blak-blakan dan membuat heboh ruang sidang dengan jawaban-jawabannya.
Saat terjadi tanya jawab antara Jumras dan Ketua Pansus Kadir Halid, sejumlah informasi penting dipaparkan mantan kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi tersebut.
Kadir menanyakan soal pencopotan Jumras sebagai kepala Biro Pembangunan. Jumras mengaku, berdasarkan SK yang diterima, dirinya dicopot pada 18 April. Namun baru Minggu, 20 April dirinya tahu soal itu.
“Soal pencopotan, saya tidak menyangka. Saya disuruh datang ke rujab pada Minggu, 20 April. Dikasih SK pencopotan, Pak Gubernur mengatakan ke saya, Anda saya copot,” kata Jumras.
SK itu diserahkan di hadapan beberapa orang yang ada di ruangan. Di antaranya Ketua TGUPP Prof Yusran Yusuf, Jayadi Nas, dan Asri Syahrun yang saat itu belum menjabat kepala BKD.
Jumras mengaku sempat bertanya kepada gubernur apa kesalahannya sehingga dicopot. Gubernur mengatakan dia meminta fee kepada dua pengusaha. Namanya Agung Sucipto yang biasa dipanggil Anggu dan Ferry Tandiari.
“Jadi saya bertanya, fee apa yang saya minta? Jika seperti yang dikatakan Bapak Gubernur, berarti saya difitnah. Tapi Pak Gubernur tidak mau mendengarkan alasan saya,” ungkap Jumras.
Dia sempat menjelaskan ke gubernur bahwa Anggu ngomong ke dirinya, sudah membantu NA saat pilgub lalu sebesar Rp10 miliar. Selain itu, kakak Wakil Gubernur Andi Sumardi Sulaiman juga memberi tahu ke dirinya, supaya memberi pekerjaan ke pengusaha yang bersangkutan. Tapi Jumras minta agar mengikuti proses lelang.
Malah Jumras mengatakan, Sumardi menyerahkan uang senilai Rp200 juta titipan sang pengusaha. “Pak Sumardi katakan ke saya, Pak Jumras kasih saja pekerjaan itu karena mereka berdua membantu gubernur. Saya bilang silakan ikuti proses. Terus dia katakan lagi, ini Pak Rp200 juta ambil. Tapi saya tolak itu uang,” beber Jumras.
Selanjutnya, Jumras sebenarnya ingin memgungkap lebih jauh berbagai persoalan yang terjadi. Namun melihat situasi yang cukup peka, Kadir Halid bertanya apakah sidang akan dilangsungkan secara tertutup atau terbuka.
Jumras pun meminta sidang berlangsung secara tertutup. Sidang tertutup berlangsung sekitar pukul 15.30 Wita hingga menjelang azan magrib.
Usai sidang, Wakil Ketua Pansus Selle KS Dalle menjelaskan banyak hal baru yang muncul dalam persidangan tersebut. “Yang sifatnya pribadi masih butuh pendalaman lebih lanjut,” ujarnya.
Namun, lanjutnya, ada satu poin yang membuat pansus lega, karena sudah mendapatkan jawaban terkait rendahnya serapan anggaran selama ini.
Ternyata, kata Selle, bahwa ada SK pokja yang berjumlah 30 orang untuk ULP yang ditandatangani wakil gubernur. “Seharusnya SK ditandatangani gubernur. Itu juga bagian dari pelanggaran yang berkonsekuensi pidana. SK itu tidak bisa dijadikan dasar untuk pengadaan barang dan jasa. OPD banyak yang tidak mau. Jadi pegawai yang bekerja sesuai SK tersebut ilegal,” tegasnya.
“Pak Sekda juga mengakui tadi bahwa rekomendasi KPK meminta SK ini dibatalkan, direvisi dan ditandatangani Pak Gubernur,” tambah Selle.
Menurut rencana, pansus hak angket akan meminta keterangan kepala kepala BKD kenapa SK tersebut ditandatangani wakil gubernur. Selain itu, juga memeriksa dua pengusaha yang namanya disebut-sebut Jumras dalam persidangan. (rhm/rus)


www.rovindo.com - Pusat Distributor Pulsa PPOB dll
Comments
To Top