Headline

Pejabat Pemprov Sudutkan Gubernur

MAKASSAR, BKM — Gubernur Sulawesi Selatan HM Nurdin Abdullah tersudut. Seorang pejabat di jajarannya mengungkap adanya pelanggaran.
Lubis, mantan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulsel yang mengungkap hal itu. Ia menjalani pemeriksaan oleh pansus hak angket di lantai 8 gedung tower DPRD Sulsel, Senin (8/7).
Suasana yang mirip proses persidangan ini dipimpin oleh Ketua Pansus HA Kadir Halid. Didampingi Selle KS Dalle serta Arum Spink, masing-masing selaku wakil ketua.
Sebelum memberi keterangan, Lubis terlebih dahulu diambil sumpahnya. Dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Lubis yang kini menjabat sebagai sekretaris Dinas Arsip dan Perpustakaan hadir dengan mengenakan seragam dinas berwarna coklat. Silih berganti anggota pansus mencecar Lubis dengan puluhan pertanyaan.
Dihadapan majelis rapat pansus, Lubis mengaku menjabat sebagai plt kepala BKD sejak 5 Maret 25 April 2019. Ia menerangkan bahwa tupoksinya yakni membantu, khususnya pengawasan kepegawaian.
Pria kelahiran Polmas yang kini berdomisili di Kelurahan Pandang-pandang, Kecamatan Sombaopu, Kabupaten Gowa ini juga pernah menjabat sebagai sekretaris BKD sejak 2016 lalu.
Selle KS Dalle melontarkan pertanyaan awal. ”Apakah anda terlibat pada proses pelantikan 193 pejabat saat menjabat sekretaris ataupun plt kepala BKD?” katanya.
Dijawab oleh Lubis bahwa dirinay tidak pernah dilibatkan dalam pembahasan rencana pelantikan tersebut.
“Selama saya menjadi sekretaris atau plt ketua BKD, saya tidak pernah dilibatkan dalam pengusulan dan pengangkatan pejabat. Saya hanya dilibatkan pada soal administrasi saja,” bebernya.
Selle kembali bertanya. ”Apakah setelah pindah, anda merasakan mutasi yang diterimaa merupakan demosi atau promosi?” ujarnya. Lubis pun menjawab; ”Bukan promosi atau demosi, karena selevel.”
Usai Selle, giliran Wakil Ketua Pansus Arum Spink yang bertanya. ”Seperti apa kapasitas anda selaku plt kepala BKD yang melakukan proses SK pertama untuk 193 pejabat,” ujarnya.
“Ketika ada SK itu saya sudah diganti dan kembali menjadi sekretaris. Jadi saya tak punya pengetahuan, apalagi keterlibatan,” ucapnya.
Legislator Partai Gerindra Andi Mangunsidi Massarappi juga mengajukan pertanyaan, apakah ada tim penilai yang dibentuk terkait mutasi 193 pejabat tersebut. Lubis menjawab bahwa jabatan itu ada pada Baperjakat (Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan). Dan kalau di pimpinan tinggi ada pansel (panitia seleksi.
Menurut Andi Mangsunsidi, secara umum ada SOP (Standar Operasional Prosedur). Apakah ada tim penilai kinerja tingkat provinsi, namun kenyataannya tidak ada.
Dijelaskan bila dalam SK 193 pejabat bukan saja aspek kewenangan, tapi juga ada aspek prosedur yang dilanggar, seperti harus punya pengalaman dua atau empat tahun. ”Apakah yang 193 pejabat yang di-SK-kan ada yang tidak memenuhi syarat atau SOP?” tanya Andi Mangun, sapaan akrab legislator Partai Gerindra ini.
Lagi-lagi, Lubis menjabat dengan tidak memahaminya karena tidak dilibatkan. Mangunsidi terus mencecarnya dengan pertanyaan.
Apakah SK 193 itu sarat dengan KKN, maka Lubis pun membenarkan. “Saya kira begitu,” ujar Lubis singkat.
Legislator Partai Demokrat Andi Januar Jaury Dharwis melontarkan pertanyaan, apakah saat mutasi dilakukan, Lubis tahu bahwa dirinya ikut digeser. ”Apakah Pak Lubis mengetahui jika ikut dimutasi. Dan apakah mutasi tersebut melanggar?” kata Januar.
Kembali Lubis membenarkannya. ”Saya kita hal itu melanggar peraturan seperti yang tertuang dalam UU ASN,” cetusnya.
Legislator Partai Golkar Andi Ina Kartika menyoroti soal SOP perpindahan ASN dari kabupaten ke provinsi. Lubis mengemukakan jika proses pemindahan harus membuat lamaran. Selanjutnya lamaran masuk ke BKD, dan disposisi oleh sekretaris. Berikutnya minta pertimbangan kepala BKD untuk selanjutnya dikirim ke bagian mutasi.
“Setelah itu, maka dilakukan tes. Jika ASN yang pindah, maka yang bisa meberikan nilai adalah sekprov atau kepala BKD. Jika disetujui maka dibuatkanlah SK di BKD untuk penentuan gaji. Yang terakhir dibuatkanlah SK oleh gubernur untuk penempatan,” bebernya.
Politisi PAN Andi Muhammad Irfan AB melontarkan pertanyaan terkait syarat seorang ASN yang baru pindah bisa mendapatkan promosi jabatan baru. “Sesuai pergub, berapa lama orang yang pindah sudah bisa mendapatkan promosi jabat baru?” tanya Irfan AB.
Lubis mengungkapkan bila eselon IV atau eselon III yang pindah harus bisa menjabat minimal 2 tahun, baru bisa mendapatkan jabatan baru. ”Pergub itu tidak berlaku untuk eselon II,” imbuhnya.
Fachruddin Rangga yang mendapat giliran, bertanya terkait proses pelantikan yang banyak diikuti eselon III dan IV yang tak sesuai SOP atau tidak memenuhi kenentuan perundang-undangan. “Apakah gubernur dan dan wakil gubernur melanggar pejabat 193 yang tidak sesuai SOP tersebut?” katanya.
Lubis pun menegaskan jika apa yang dilakukan gubernur dan wakil gubernur tidak sesuai dengan aturan. “Jadi gubernur dan wagub melanggar,” ujar Lubis.
Selanjutnya legislator Anas Hasan juga menyoal terkait perpindahan pejabat dari daerah harus ada persetujuan bupati atau walikota. ”Apakah ada rekomendasi yang dimaksud?” tanyanya.
“Tentu ada, dan tidak mutlak bupati. Tapi bisa juga sekda, karena atas nama pemerintah daerah juga,” jelas Lubis.
Muslim Salam dari Fraksi Nasdem juga menyoal wagub yang tidak boleh menandatangani SK pengangkatan pejabat. ”Bagaimana jika ada pejabat yang tidak sesuai, seperti ada beberapa pejabat yang lebih rendah pangkatnya dari bawahannya?” begitu pertanyaannya.
Selain itu, Muslim Salam juga memastikan banyak pejabat dari luar Sulsel seperti Irian, Gorontalo, Kalimantan dan provinsi lainnya, apakah hal itu bisa dilakukan.
Lubis mengakui itu bisa saja. “Bisa saja terjadi, tapi hal itu melanggar,” ucapnya.
Hal berbeda dilakukan legislator PKS Ariady Arsal. Anggota dewan pendukung gubernur dan wagub ini menyebut pernyataan Lubis seolah hanya beropini jika gubernur dan wagub melanggar.
“Apakah Pak Lubis masuk dalam tim penilai kinerja sehingga bisa menilai gubernur dan wagub melanggar?” tanya Ariady Arsal.
Lubis pun memberi jawaban. ”Saya tidak masuk. Tapi apa yang dilakukan oleh gubernur dan wakil gubernur melanggar PP dan UU ASN,” tandasnya.
Jalannya pemeriksaan terhadap Lubis berlangsung pukul 13.30 Wita dan berakhir 16.30 Wita. Sejumlah pakar di bidangnya hadir dalam sidang kemadin. Seperti Prof Aminuddin Ilmar, Prof Majid Sallattu, Dr Hasrullah, Dr Muh Hasrul, serta Dr Ramli Haba. (rif)


www.rovindo.com - Pusat Distributor Pulsa PPOB dll
Comments

Social Media

Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, wartawan Berita Kota dibekali tanda pengenal. Tidak diperkenankan menerima, apalagi meminta, imbalan dari siapapun, dalam bentuk apapun, serta dengan alasan apapun.

Copyright © 2017 Berita Kota Makassar.

To Top