Headline

Tuntutan JPU dan Fakta Persidangan tidak Nyambung

MAKASSAR, BKM — Faisal Silenang selaku kuasa hukum terdakwa mantan Ketua PWI (Persatuan Wartawan Indonesia) Sulsel Zulkifli Gani Otto alias Zugito, menilai tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap kliennya hanya asumsi.
Dalam perkara dugaan korupsi penyewaan gedung PWI di Jalan AP Petta Rani, Makassar, Zugito dituntut dengan pidana 4 tahun 6 bulan. Denda Rp100 juta, subsider 6 bulan kurungan, serta uang pengganti kerugian negara Rp1.634.369.000.
Zulkifli disebutkan terbukti bersalah melanggar pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
“Tuntutan JPU ini tidak fiks atau tidak nyambung antara fakta persidangan dengan tuntutan,” ujar Faisal Silenang dalm keterangan persnya, Sabtu (6/7).
”Apa yang dihasilkan dalam tuntutan itu, hasil asumsi yang didapat dari JPU untuk menjustifikasi argumentasi yang menjelaskan untuk menyalahkan klien kami,” tambahnya.
Di dalam tuntutan itu, lanjut Faisal, tidak sekali pun dinyatakan bahwa hasil pengelolaan sewa Alfamart tidak sekali pun dituliskan dalam hasil rapat konferensi cabang PWI.
“Tidak satu orang pun atau seorang saksi pun dalam persidangan yang menunjuk jika Zulkifli Gani Otto mengambil uang,” tegasnya.
Semua uang yang diperoleh dari sewa tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan program kerja PWI.
”Jika dilihat dari pasal 3 yang dituntutkan JPU tentang memperkaya orang lain atau korporasi, bagaimana klien kami memperkaya diri sendiri kalau tidak ada uang sepeser pun yang mengalir ke rekeningnya,” tandasnya lagi.
Dia juga tidak pernah mementingkan dirinya sendiri, melainkan hanya untuk kepentingan organisasi PWI. Masalah penyewaan bukanlah keinginan dan inisiatif Zulkifli sendiri, melainkan oleh seluruh pengurus dan anggota PWI sendiri.
Lebih lucunya lagi, lanjut Faisal Silenang, di dalam amar tuntutan JPU, Zulkifli dituntut untuk mengganti uang kerugian negara sebesar Rp1.634.369.000. Sementara Zulkifli tidak pernah mengambil sepeser pun keuntungan dari penyewaan itu.
“Semua uang hasil penyewaan itu dikelolah oleh seluruh pengurus PWI. Uang persewaan Alfamart itu jumlahnya Rp300 juta,” bebernya.
Faizal juga menyinggung soal lahan yang ditempati gedung PWI, sertifikatnya belum berganti nama. Jadi luas keseluruhan lahan tersebut berdasarkan SK gubernur yang dikeluarkan oleh Zainal Basri Palaguna, yakni 3.000 meter persegi. Sementara luas bangunan 1.400 meter.
Tapi ironisnya, kenapa justru SK gubernur yang dikeluarkan oleh Syahrul Yasin Limpo, luas lahan itu justru berkurang menjadi 2400 meter persegi dan luas bangunan tinggal 900 meter.
”Kalau lahan, mungkin kita masih maklumi bila berkurang luasnya. Tapi kalau gedung yang berkurang luasnya, tentu saja itu sangat lucu dan aneh. Masa’ ada bangunan bisa berkurang luasnya,” timpalnya.
Disebutkan pula bahw adi atas lahan tersebut itu ada lima sertifikat. Tiga serfikat ada pada pemprov, satu dijaminkan, dan satunya lagi telah dijual.
Ditegaskan Faisal Silenang, dalam kasus ini kliennya tidak pernah memiliki niat jahat untuk memperkaya diri sendiri berdasarkan apa yang dituntutkan dalam pasal 3.
“Di sini jelas bahwa jaksa tidak bisa membuktikan atau pun menunjukkan mensrea (niat jahat) perkara ini dalam persidangan,” pungkasnya. (mat/rus)


www.rovindo.com - Pusat Distributor Pulsa PPOB dll
Comments

Social Media

Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, wartawan Berita Kota dibekali tanda pengenal. Tidak diperkenankan menerima, apalagi meminta, imbalan dari siapapun, dalam bentuk apapun, serta dengan alasan apapun.

Copyright © 2017 Berita Kota Makassar.

To Top