Headline

Pansus Hak Angket Panggil 30 Orang

MAKASSAR, BKM — Guliran hak angket di DPRD Sulsel memasuki tahap krusial. Menurut rencana, sidang perdana oleh panitia khusus (pansus) yang telah dibentuk, akan dilaksanakan hari ini, Senin (8/7) pukul 09.00 Wita.
Agar cepat rampung sesuai yang diharapkan, panitia hak angket DPRD Sulsel akan melaksanakan tugasnya secara maraton sesuai jadwal sidang hingga tengah malam. Hal itu dilakukan, mengingat masa tugas pansus hanya 60 hari.
Untuk hari ini, ada empat pejabat yang akan dimintai keterangannya. Mereka adalah Sekprov Abdul Hayat Gani, mantan Pelaksana Tugas (Plt) Sekprov Ashari Fakhsirie Radjamilo, Kepala Biro Hukum Muh Reza, serta Plt Kepala BKD Asri Sahrun. Mereka semua telah diberi undangan.
Sekretaris Panitia Angket Selle KS Dalle menjelaskan, sebelum menjalani sidang, terperiksa akan diambil sumpahnya di atas kitab suci.
“Jadi, sebelum memberi keterangan disumpah dahulu. Di atas kitab suci. Ada berita acara pemeriksaan. Layaknya teknis beracara proses penyelidikan,” kata legislator Demokrat ini.
Untuk sidangnya, terperiksa akan bergiliran masuk ruang sidang di ruang banggar lantai 8 DPRD Sulsel. “Untuk lamanya, bergantung dinamika sidang,” imbuhnya.
Selle menyebut, jika dalam persidangan ditemukan fakta baru atau menyebut seseorang terkait dengan pemeriksaan, maka akan dikembangkan dengan memanggil orang yang disebut terperiksa.
“Saat ini daftar list 30 orang. Jumlah itu bisa berkembang. Bisa saja ada orang luar yang mengetahui, disebut namanya dalam persidangan, kita panggil orang itu,” randasnya.
Pansus, menurut Selle, mengaku sudah menyurat ke Polda Sulsel agar ada pengamanan dalam di ruang sidang. “Terserah, nanti polda yang atur berapa anggota yang dia kirim,” ujarnya.

Tak Lahirkan Impeachment

Menyikapi proses hak angket DPRD Sulsel yang mulai berjalan, Gubernur Sulsel HM Nurdin Abdullah menanggapi dengan cukup santai. Dia mengaku tidak perlu mempersiapkan apapun menjalani sidang ketika dipanggil nantinya.
“Kita harus menghargai hak yang dimiliki DPRD Sulsel. Karena angket ini hak penyelidikan. Saya kira bagus. Silakan berjalan sesuai norma yang ada,” katanya,
Dikonfirmasi soal bahaya hak angket karena bisa melahirkan rekomendasi impeachment (pemakzulan), Nurdin yakin itu tidak akan terjadi. “Enggak (terjadi). Semua tahu apa yang kita lakukan. Jadi hak angket itu, kan muncul kalau ada keresahan di tengah masyarakat. Sekarang, ada nggak keresahan di tengah masyarakat. Kan tidak ada,” cetusnya.
Dia menilai, bergulirnya hak angket ini karena persoalan komunikasi yang terputus antara eksekutif dan legislatif. “Apa pelanggaran yang prinsip? Kan tidak ada. Jadi kalau saya ini soal komunikasi saja. Kita harus memberi penjelasan yang sejelas-jelasnya ke DPRD Sulsel,” tandasnya.
Sementara itu, Sekretaris Provinsi Sulsel Abdul Hayat Gani menilai, pembentukan pansus hak angket oleh DPRD Sulsel sebagai hal yang wajar. Apalagi angket merupakan salah satu hak yang dimiliki oleh badan legislasi daerah.
Abdul Hayat mengatakan, Pemprov Sulsel sebagai eksekutif telah mempersiapkan dokumen yang dibutuhkan untuk menjawab segala hal yang berkaitan dengan ranperda yang diajukan.
“Hak angket adalah hak yang dimiliki oleh DPRD. Kita dari eksekutif tentu tidak ada pilihan lain. Kita mempersiapkan apa yang diminta,” kata Abdul Hayat.
Ia melanjutkan, respon badan legislasi daerah membentuk pansus hak angket dalam menanggapi laporan pertanggungjawaban APBD 2018 Pemprov Sulsel yang telah dibacakan pada Senin (24/6) lalu, adalah bagian dari dinamika dalam berdemokrasi.
“Saya kira proses inilah yang membuat kita semakin dewasa dalam demokrasi. Saya kira positif thinking saja kita,” tandasnya.
Abdul Hayat mengatakan, berbagai isu yang belakangan merebak, seperti mutasi dan pencopotan beberapa pimpinan OPD, serta rendahnya serapan anggaran, memiliki dasar pijakan yang telah dipertimbangkan oleh para pengambil kebijakan.
“Contoh yang selama ini berkembang yakni masalah mutasi. Terkait dengan pencopotan itu kan ada argumennya. Semua ada dasar-dasar kebijakan kita. Kalau soal serapan rendah, itu semua sudah berproses,” jelas Abdul Hayat.
Ia Abdul berharap, proses ini akan menemukan titik temu agar seluruh pihak dapat kembali bekerja seperti biasa. “Karena jika proses ini berlarut-larut, bisa menperlambat proses serapan anggaran. Karena separuh pikiran kita ada di sini,” ujarnya. (rhm/rus)


www.rovindo.com - Pusat Distributor Pulsa PPOB dll
Comments

Social Media

Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, wartawan Berita Kota dibekali tanda pengenal. Tidak diperkenankan menerima, apalagi meminta, imbalan dari siapapun, dalam bentuk apapun, serta dengan alasan apapun.

Copyright © 2017 Berita Kota Makassar.

To Top