Headline

Usai Kadishub, Siapa Lagi Dicopot NA?

MAKASSAR, BKM — Inspektorat Provinsi Sulsel secara maraton melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Langkah tersebut dilakukan berdasarkan instruksi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah mendapat laporan dari masyarakat.
Menurut Pelaksana Tugas (Plt) Inspektorat Sulsel Salim AR, dua LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) sudah ditindaklanjuti. Yakni pada Biro Umum terkait SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas) fiktif, serta Dinas Perhubungan terkait gratifikasi. Hasil pemeriksaan sudah selesai dan diserahkan ke KPK.
Selanjutnya, lembaga antirasuah itu juga sudah mengeluarkan rekomendasi yang diserahkan ke gubernur. Nurdin Abdullah pun sudah menerbitkan keputusan dengan mencopot Kepala Biro Umum Muh Hatta. Kepala Dinas Perhubungan Ilyas Iskandar juga telah diberhentikannya.
Selain Ilyas, dua pejabatnya juga dinonaktifkan. Yakni kepala bidang yang menangani rekomendasi, dan kepala seksi yang mengurusi jalan raya. Sementara tiga stafnya diturunkan pangkatnya satu tingkat. Gratifikasi yang terjadi di Dishub menyangkut pungli pengurusan pelat kuning.
“Kita temukan, misalnya Kopsidara untuk mengurus pelat kuning, harus mengeluarkan biaya Rp400 ribu per unit. Jadi kalau 60 mobil itu berapa,” jelas Salim saat konferensi pers dengan KPK di kantor Gubernur Sulsel, Kamis (4/7).
Selain itu, ada enam OPD yang saat ini masih dalam proses pemeriksaan Inspektorat berdasarkan petunjuk KPK. Enam OPD tersebut yakni Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Sekretariat Dewan, Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi, Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan, serta Dinas PSDA, Cipta Karya dan Tata Ruang. Keenam OPD tersebut diperiksa terkait SPPD fiktif yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Besaran SPPD fiktif tersebut berkisar Rp200 jutaan.
Tidak sampai di situ. KPK dan Inspektorat saat ini juga tengah membidik tiga OPD lainnya untuk diperiksa. Yakni Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD), Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda), serta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).
Kordinator Korsubgah KPK Wilayah VIII Adlinsyah Malik Nasution menjelaskan, OPD yang diminta untuk diperiksa berdasarkan arahan KPK karena adanya laporan dari masyarakat.
Menurut lelaki yang akrab disapa Choky itu, fokus utama pemeriksaan adalah terkait pengelolaan keuangan di masing-masing OPD.
“Kalau bicara pengelolaan keuangan itu bisa bermacam-macam. Bisa bicara perjalanan dinas dan bisa kegiatan,” jelas Choky.
Dia mengemukakan, sejauh ini proses pemeriksaan berdasarkan laporan yang diterima belum berjalan maksimal.
“Saya menerima hambatan dalam pemeriksaan. Kita melakukan pemeriksaan kan minta bukti-bukti. Namun OPD tidak maksimal memberikan bukti. Saya anggap ini masalah,” tegasnya.
Dia pun memberi peringatan kepada OPD agar jangan menghalang-halangi pemeriksaan.
“Saya sudah minta kepada mereka, jika kita melakukan pendalaman pemeriksaan, buka akses seluas-luasnya. Pokoknya, mulai Senin, tidak ada cerita yang menghambat pemeriksaan,” tambahnya.
Dia menambahkan, di beberapa OPD, kemungkinan akan ditambah tim pemeriksa agar prosesnya bisa berjalan lebih cepat. Malah, untuk pemeriksaan di sekretariat DPRD, didorong penambahan minimal 10 pemeriksa.
Sementara itu, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah (NA) mengatakan jika pemeriksaan yang dilakukan KPK sejak lima hari terakhir itu diharapkan membuka kejujuran kepada seluruh kepala OPD yang berdusta.
“Yang pasti saya mau sampaikan kepada kita semua. Kita ini sudah kolaborasi Inspektorat, kepolisian, kejaksaan, KPK. Jadi tidak ada lagi dusta di antara kita. Makanya jangan lagi (bilang) wah itu pak gubernur itu, pak gubernur. Tidak. Itu memang aturan,” tandasnya. (rhm/rus)


www.rovindo.com - Pusat Distributor Pulsa PPOB dll
Comments

Social Media

Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, wartawan Berita Kota dibekali tanda pengenal. Tidak diperkenankan menerima, apalagi meminta, imbalan dari siapapun, dalam bentuk apapun, serta dengan alasan apapun.

Copyright © 2017 Berita Kota Makassar.

To Top