Headline

Hingga Mei, Wajo Terima Bagi Hasil Pajak Rp21,7 M


IST SOSIALISASI-Dari kiri ke kanan Kepala UPT Pendapatan Wilayah Wajo Hj Fitri Dwi Cahyawati, Plt Kabid Pembinaan dan Pengawasan Bapenda Sulsel Hj Huriyah Wahab, Kasat Lantas Polres Wajo AKP Muh Yusuf, dan James Anipura Arfah dari Bank Sulselbar Cabang Wajo.

SENGKANG, BKM — Hingga Mei 2019, Kabupaten Wajo menerima bagi hasil pajak daerah sebesar Rp21.791.797.891. Angka itu terdiri dari PBBKB (Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor) Rp7.491.298.369. PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) Rp6.064.218.299. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) Rp4.558.022.243. Pajak rokok Rp3.633.083.751. Total AP Rp45.175.229.
Hal itu terungkap dalam Sosialisasi Pajak Daerah yang dilaksanakan UPT Pendapatan Kabupaten Wajo. Kegiatan ini berlangsung di Gedung Assa’adah, Kamis (4/7).
Sosialisasi dibuka kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sulsel, yang diwakili Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan Bapenda Hj Huriyah Wahab. Materi disampaikan Kepala UPT Pendapatan Wilayah Wajo Hj Fitri Dwi Cahyawati. Hadir Kasat Lantas Polres Wajo AKP Muh Yusuf, serta James Anipura Arfah dari Bank Sulselbar Cabang Wajo.
Peserta yang berjumlah 100 orang, berasal dari tokoh masyarakat, pemuda, serta diler kendaraan bermotor.
Dalam pemaparannya, Fitri menyebutkan hingga bulan Mei, total bagi hasil untuk 24 kabupaten/kota se-Sulsel mencapai Rp572.471.166.654. Tertinggi adalah Makassar I dan II sebesar Rp120.484.573.697. Disusul kemudian Luwu Timur, yang besarannya Rp57.905.611.680.
Di depan peserta sosialisasi, Fitri juga menjelaskan persyaratan pemanfaatan layanan e-Samsat dalam pembayaran PKB. Yakni, memiliki tabungan di Bank Sulselbar. Mendaftarkan NIK (Nomor Induk Kependudukan) dan nomor handphone di Samsat.
Syarat lainnya, menginstal aplikasi mobile banking BPD Sulselbar. Nama pemilik kendaraan bermotor sesuai KTP dan pemilik tabungan. ”E-Samsat ini hanya dapat melayani pembayaran pajak untuk pengesahan STNK,” ujar Fitri.
Manfaat dari layanan ini, kata Fitri, yakni lebih mudah, murah, cepat, dan dapat dilakukan di mana saja. Peningkatan dan pengembangan akses pelayanan. Menghilangkan ‘biaya lain-lain’, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas layanan.
Di bagian lain penjelasannya, Fitri juga menerangkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 14 tahun 2019. Beleid ini mengatur tentang intensif PKB dan BBNKB angkutan umum tahun 2019.
Kendaraan bermotor angkutan umum yang dimaksudkan adalah setiap kendaraan yang memiliki izin angkutan umum barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran, yang ebrgerak di bidang jasa angkutan umum yang menggunakan plat dasar warna kuning.
”Insentif PKB dan BBNKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang ditetapkan sebesar 70 persen dari dasar pengenaan PKB. Sementara PKB dan BBNKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum abrang ditetapkan sebesar 50 persen dari dasar penganaan PKB,” terangnya.
Fitri juga menjelaskan standar operasional prosedur (SOP) pemberian insentif pajak untuk kendaraan bermotor umum. Mulai dari proses penerimaan bekas di kasi penetapan dan penerimaan. Selanjutnya meneliti kelengkapan dan keabsahan akta pendirian perusahaan angkutan umum. Rekomendasi/persetujuan prinsip menjadi angkutan umum dari Kemenhub atau Dishub Sulsel. Hingga ditetapkan PKB dan BBNKB. (*/rus)


www.rovindo.com - Pusat Distributor Pulsa PPOB dll
Comments
To Top