Headline

Selangkah Lagi Hak Angket ke Paripurna


MAKASSAR, BKM — Hak angket yang digulirkan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan terus berlanjut. Bahkan, selangkah lagi dibawa ke rapat paripurna.
Legislator yang menjadi pengusul hak angket tersebut telah menyerahkan berkas perbaikan pada hari Selasa (11/6). Dibawa oleh sejumlah anggota dewan. Seperti politisi Partai Golkar HA Kadir Halid. Legislator Partai Gerindra Anas Hasan. Imbar Ismail dari Partai Hanura.
Legislator Partai Golkar Fahruddin Rangga juga hadir. Termasuk anggota dewan dari Partai Demokrat Selle KS Dalle. Juga legislator PKS Muhammad Jafar Sodding. Berkas perbaikan diserahkan ke pimpinan dewan untuk ditindaklanjuti dalam bentuk rapat paripurna dewan.
Legislator Partai Demokrat Selle KS Dalle menegaskan, hak angket ini bukan untuk menjatuhkan seseorang atau gubenrur Sulsel. “Bukan untuk menjatuhkan gubernur. Tujuannya hanya untuk memperbaiki pemerintahan agar dapat mesejahterakan masyarakat. Harusnya gubernur dan wagub berterima kasih ke DPRD, karena kami masih mau melihat adanya perubahan di pemerintahan,” ujar Selle.
Tentang ada yang menilai usul hak angket secara berbeda, Selle mengatakan tak masalah. “Tentu ada yang pesimis dan optimis. Tapi kami di internal dewan telah berkomitmen sejak awal, sepakat mendorong hak angket, bukan hak interpelasi. Hal yang melekat sebagai fungsi pengawasan atau hak kontrol,” tandasnya.
Soal materi hak angket, Selle memberi gambaran soal dualisme kepempinan. “Tapi soal detailnya nanti kita lihat di paripurna. Semoga teman-teman tetap semangat,” ucap Selle yang juga sekretaris Komisi B DPRD Sulsel ini.
Legislator Partai Golkar Fachruddin Rangga juga mengaku yakin dengan hasil kesepakatan yang dibangun oleh para wakil rakyat. “Olehnya itu, kita tunggu di paripurna. Saya yakin teman-teman punya kesepakatan,” ujar Rangga.
Soal asumsi masyarakat yang pesimis soal hak angket, Rangga yang juga ketua badan anggaran (Banggar) DPRD Sulsel juga tak mempermasalahkannya. “Silakan masyarakat berasumsi. Tapi kita tunggu mekanisme rapat pimpinan. Nantinya rapat pimpinan diperluas untuk menjadwalkan rapat paripurna,” jelasnya
Legislator PKS Muhammad Jafar Sodding juga memberikan komentar soal tahapan hak angket.
“Hak angket jangan dipahami sebagai hal yang negatif. Sebab kita ingin agar pemerintah dapat menjalankan sesuatu hal yang positif,” ujar Jafar Sodding.
Menurut anggota dewan yang partainya menjadi pendukung pemerintahan Gubernur Nurdin Abdullah, kalau ada kesalahan yang dilakukan pejabat atau ASN, kan ada mekanisnenya. “Betul gubernur punya hak prerogatif, tapi harus juga melihat mekanisme. Saya khawatir pemerintaham tidak akan sehat ke depan. Apalagi penyerapan APBD masih sangat minim,” ucap wakil rakyat dua periode ini.
Hal sama dilontarkan legislator Partai Hanura Imbar Ismail. Menurut Imbar, hak angket itu sebenarnya tak perlu dirisaukan, tapi jadi pembelajaran. “Kita sebagai anggota dewan, kita ingin agar pemerintahan lebih baik. Kami dari fraksi melihat banyak ketidakberesan pada pemerintahan,” sindir Imbar Ismail.
Anggota dewan Partai Golkar Sulsel HA Kadir Halid, juga menegaskan bahwa hak angket bukan bertujuan untuk menjatuhkan. “Kita serahkan saja ke pimpinan dewan. Kita masih menunggu. Tugas kita sebagai pengusul sudah selesai dengan menyerahkan berkas ke pimpinan dewan,” jelas ketua komisi E DPRD Sulsel ini.
Penegasan Kadir juga diiyakan oleh legislator Partai Gerindra Anas Hasan. Anas menegaskan bila dewan dan Pemprov Sulsel merupakan mitra yang sejajar.
“Kita dengan gubernur adalah mitra yang sejajar. Kita lihat gubernur keluar rel. Makanya, kita ingin semoga ke depan perjalanan pemerintahan tetap baik. Saat ini semuanya serba mundur. Ini yang kita sesalkan. Mudah-mudahan rekomendasi kita bisa diterima agar sejalan dengan pemerintahan yang ada,” pungkas Anas, yang diamini Wakil Ketua DPRD Sulsel Syaharuddin Alrif.

PKS Menolak

Dukungan legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Sulsel Muhammad Jafar Sodding terhadap giliran hak angket, tidak mendapat respon positif dari fraksinya. Mereka bahkan dengan tegas menolak hak angket yang diinisiasi oleh legislator Partai Golkar Kadir Halid.
Hal itu disampaikan oleh Ketua Fraksi PKS DPRD Sulsel Ariady Arsal, Rabu (12/6). “Fraksi PKS menolak hak angket. Tidak ada alasan mendasar untuk menggunakan hak angket,” kata Ariady. Menurutnya, angket itu terkait hal mendasar yang melanggar undang-undang (UU). “Yang diusulkan angket oleh teman-teman fraksi lain yang diinisiasi Pak Kadir Halid itu salah satunya terkait pengangkatan pejabat struktural 193 orang,” lanjut Ariady.
Kata dia, pengangkatan itu sudah dilakukan evaluasi oleh Kemendagri. Juga sudah dilakukan pembinaan. Bahkan telah dilaksanakan pelantikan ulang dan sesuai mekanisme.
Jafar Sodding menanggapi santai pernyataan fraksinya. Menurutnya, hak angket itu merupakan hak setiap anggota dewan, buka hak bagi fraksi. “Tak masalah,” ujar mantan calon Wali Kota Makassar ini. (rif)


www.rovindo.com - Pusat Distributor Pulsa PPOB dll
Comments

Social Media

Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, wartawan Berita Kota dibekali tanda pengenal. Tidak diperkenankan menerima, apalagi meminta, imbalan dari siapapun, dalam bentuk apapun, serta dengan alasan apapun.

Copyright © 2017 Berita Kota Makassar.

To Top