Headline

Luthfi: Sampaikanmi, Saya Tolak Itu Jabatan


MAKASSAR, BKM — Dua hari menghilang dan tak bisa dihubungi usai dicopot sebagai Inspektur Inspektorat Sulsel, Luthfi Natsir akhirnya berhasil dihubungi. Ia memberikan penjelasan kepada BKM melalui sambungan telepon, Rabu (12/6).
Dia mengatakan, saat ini (kemarin) dirinya masih berada di luar kota. Gawai miliknya juga hilang.
Secara tegas, mantan kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan KB Sulsel itu mengaku tidak terlalu mempersoalkan penonaktifan dirinya. Namun dia merasa sedih dengan munculnya berbagai opini masyarakat yang melakukan penilaian terhadapnya.
“Untuk kepentingan pemerintah pasti saya mati-matian. Tapi untuk kepentingan pribadi saya tidak pusing. Saya tidak persoalkanji penonaktifan saya,” tandasnya.
Dia menerima dengan ikhlas keputusan gubernur tersebut. Kendati banyak yang menilai jika pencopotan dirinya non prosedural dan menyarankan untuk menggugat ke PTUN, namun Luthfi menegaskan tidak akan menempuh jalur tersebut.
“Saya tidak nilai begitu. Mau sesuai prosedur mau tidak, tidakji. Saya tidak akan menempuh jalur hukum, seperti PTUN. Seakan-akan saya mau kembali ke jabatanku. Tidak, Insyaallah tidak,” cetusnya dari balik telepon.
Dia kembali menegaskan, apapun keputusan gubernur, diterimanya dengan ikhlas. Apalagi gubernur merupakan pimpinannya.
Luthfi tak ingin membuat situasi semakin gaduh sehingga mengganggu jalannya pemerintahan. “Kalau saya gugat kiri kanan, saya bikin gaduh. Itu menganggu. Pak Gubernur itu punya tanggung jawab bagi jutaan masyarakat Sulsel. Jadi biarlah berlalu,” imbuhnya.
Dia pun menanggapi berita yang mengatakan bahwa sebenarnya pencopotan dirinya selaku pejabat hanya sementara. Karena akan dicarikan jabatan baru.
“Tapi kalau saya, terima kasih. Saya tidak mau (jabatan baru). Sampaikanmi saja. Saya tolak itu,” tegasnya.
Yang sampai hari ini membuat dirinya bertanya-tanya dan merasa sedih, terkait berbagai isu yang beredar kalau alasan gubernur memecatnya karena dirinya pengkhianat, penebar hoax, membocorkan data
“Jadi saya mau diperjelas. Siapa yang sampaikan ke gubernur seperti itu. Yang manakah itu. Kalau saya penyebar berita atau data hoaks, pasti ada sanksi pidana untuk saya jika ada berita tidak betul yang saya sampaikan. Cobami tunjukkan yang mana itu berita hoaks. Terus dikatakan tidak berkinerja, itu kan subyektif,” katanya.
Dia juga mengklarifikasi soal sembilan bulan kepemimpinan Gubernur HM Nurdin Abdullah, dirinya tidak pernah melapor. “Kalau soal melapor, saya ini bawahan. Pertama ada atasan saya, yakni asisten I. Ada Pak Sekda untuk memberikan laporan. Kan sampai di Pak Asisten saya laporkan. Misalnya kita mau gelar pengawasan daerah atau wasda misalnya di daerah, ini kawat suratnya. Pak Gubernur tanda tangan. Jadi begitu,” bebernya.
Ditanya apa rencananya ke depan, Luthfi belum mau berkomentar banyak. Dia masih melihat momen. Namun, sempat terlintas di pikirannya untuk mengajukan pensiun dini atau mutasi ke pusat.
“Belum ada rencana ini. Tunggu momen untuk melakukan rencana ke depan. Mungkin mau pensiun dini,” pungkasnya.

Soroti Staf Ahli

Ketua Komisi E DPRD Sulsel Kadir Halid kembali angkat bicara terkait pencopotan Luthfi. Dia mengatakan, langkah yang ditempuh Gubernur Nurdin Abdullah kurang elegan. Menurutnya, banyak cara yang bisa dilakukan gubernur tanpa harus mempermalukan pejabatnya di depan ASN.
“Gubernur perlu melakukan pendekatan, tanpa harus melakukan cara vulgar. Seperti memanggil yang bersangkutan dan memberitahukan secara langsung,” ujarnya.
Ia juga menyebutkan ada diksi yang harus diubah oleh gubernur. Jangan sampai dengan gaya bahasa vulgar yang dilakukannya dapat mencerminkan Nurdin Abdullah bukan seorang pemimpin yang baik.
“Toh kalau ada kesalahan kan ada mekanismenya. Demikian juga sebaliknya. Betul bahwa gubernur itu punya hak prerogatif, tapi harus mengedepankan hal yang ada di mekanisme, pencopotan dan pengangkatan itu ada mekanismenya,” ujarnya.
Anggota DPRD Komisi A Fachruddin Rangga juga ikut berkomentar. Tapi yang disoroti lebih spesifik pada tugas dan kewenangan staf khusus gubernur yang dinilai terlalu turut campur.
Menurut Fachruddin, tugas staf khusus hanya sekadar memberi saran dan nasihat ke gubernur. Namun di Pemprov, staf khusus diberi kewenangan yang lebih tinggi dibanding OPD sehingga membuat kondisi semakin gaduh.
Sebab mereka lebih aktif membuat pernyataan di media dibanding gubernur. Harusnya mereka tahu diri apa kapasitasnya.
“Kalau ada polemik, mereka yang disebut staf khusus ini silakan saja memberi pertimbangan dan masukan buat gubernur. Tapi jangan campuri, apalagi seperti mau ambil alih pemerintahan. Tidak ada kewenangannya dia. Staf ahli mesti paham tugasnya,” kata Fachruddin, Rabu (12/6).
Hal tersebut ditanggapi Rangga melihat kondisi yang terjadi di pemprov saat ini. Staf Khusus Gubernur Bidang Media Bunyamin Arsyad disebutnya lebih banyak mengklarifikasi masalah di media dibanding oleh gubernur.
“Ada wakil gubernur, ada sekda, ada Biro Humas. Mereka lebih berhak dibanding staf khusus,” jelasnya. (rhm/rus)


www.rovindo.com - Pusat Distributor Pulsa PPOB dll
Comments

Social Media

Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, wartawan Berita Kota dibekali tanda pengenal. Tidak diperkenankan menerima, apalagi meminta, imbalan dari siapapun, dalam bentuk apapun, serta dengan alasan apapun.

Copyright © 2017 Berita Kota Makassar.

To Top